22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Problematika Pengangkatan Hakim Konstitusi

Mobile_AP_Rectangle 1

Prof Guntur telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi (23/11) yang pengambilan sumpahnya disaksikan oleh Presiden Joko Widodo berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelantikan Prof. Guntur di Istana Negara menandai akhir episode berhentinya Prof Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Hegemoni legislatif semakin nyata terhadap yudikatif. Cita-cita kemandirian antarlembaga negara eksekutif, yudikatif dan legislatif hanya sebuah harapan. Gugatan advocat Zico Leonard Djagardo atas Pasal 87 huruf b UU MK kandas setelah dalam pertimbangannya “Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma”. Lengkap sudah tragedi peradilan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membenarkan fenomena pemberhentian Prof Aswanto.

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI 1945 (UUD) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum… dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Jelas disebutkan dalam UUD sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia bahwa MK juga bersifat mandiri. Ditekankan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Makna “merdeka” seperti apa ketika Hakim Konstitusi pemberhentiannya diusulkan oleh DPR?

Perlu diingat, dalam penjelasan UU MK “kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Akankah hal ini dapat diwujudkan ketika DPR justru memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentiannya secara langsung kepada Presiden? Hal ini dapat dikatakan terdapat mal administrasi dan cacat prosedur karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) yaitu “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi” bukan atas permintaan DPR.

- Advertisement -

Prof Guntur telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi (23/11) yang pengambilan sumpahnya disaksikan oleh Presiden Joko Widodo berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelantikan Prof. Guntur di Istana Negara menandai akhir episode berhentinya Prof Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Hegemoni legislatif semakin nyata terhadap yudikatif. Cita-cita kemandirian antarlembaga negara eksekutif, yudikatif dan legislatif hanya sebuah harapan. Gugatan advocat Zico Leonard Djagardo atas Pasal 87 huruf b UU MK kandas setelah dalam pertimbangannya “Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma”. Lengkap sudah tragedi peradilan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membenarkan fenomena pemberhentian Prof Aswanto.

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI 1945 (UUD) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum… dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Jelas disebutkan dalam UUD sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia bahwa MK juga bersifat mandiri. Ditekankan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Makna “merdeka” seperti apa ketika Hakim Konstitusi pemberhentiannya diusulkan oleh DPR?

Perlu diingat, dalam penjelasan UU MK “kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Akankah hal ini dapat diwujudkan ketika DPR justru memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentiannya secara langsung kepada Presiden? Hal ini dapat dikatakan terdapat mal administrasi dan cacat prosedur karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) yaitu “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi” bukan atas permintaan DPR.

Prof Guntur telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi (23/11) yang pengambilan sumpahnya disaksikan oleh Presiden Joko Widodo berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelantikan Prof. Guntur di Istana Negara menandai akhir episode berhentinya Prof Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Hegemoni legislatif semakin nyata terhadap yudikatif. Cita-cita kemandirian antarlembaga negara eksekutif, yudikatif dan legislatif hanya sebuah harapan. Gugatan advocat Zico Leonard Djagardo atas Pasal 87 huruf b UU MK kandas setelah dalam pertimbangannya “Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma”. Lengkap sudah tragedi peradilan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membenarkan fenomena pemberhentian Prof Aswanto.

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI 1945 (UUD) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum… dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Jelas disebutkan dalam UUD sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia bahwa MK juga bersifat mandiri. Ditekankan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Makna “merdeka” seperti apa ketika Hakim Konstitusi pemberhentiannya diusulkan oleh DPR?

Perlu diingat, dalam penjelasan UU MK “kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Akankah hal ini dapat diwujudkan ketika DPR justru memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentiannya secara langsung kepada Presiden? Hal ini dapat dikatakan terdapat mal administrasi dan cacat prosedur karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) yaitu “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi” bukan atas permintaan DPR.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca