alexametrics
27.1 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Kasus Honor Pemakaman Covid-19

Quo Vadis Restorative Justice

Mobile_AP_Rectangle 1

Kasus dugaan korupsi honor Covid-19 memasuki babak baru. Polisi menaikkan status MD mantan kepala BPBD sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 29 Juli Kemarin.  Dengan demikian tersangka dugaan kasus pungli honor pemakaman Covid-19 berjumlah dua orang, yaitu PS dan MD. Masyarakat mengapresiasi upaya Polri untuk menegakkan hukum. Apalagi kasus ini pernah viral pada akhir Agustus tahun 2021. Dan isunya sangat sensitif sampai menembus pusat kekuasaan di Jakarta.

Polres Jember bergerak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. Ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penyelidikan oleh Polres Jember Nomor: 580/VIII/RES.3.3/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Berikutnya, Polres Jember melakukan pemanggilan saksi yang dianggap mengetahui peristiwa hukum tersebut. Mulai dari pejabat BPBD, bendahara, sampai relawan pemakaman Covid-19. Bahkan polres melakukan penggeledahan di kantor BPBD.

Anehnya pada saat kasus ini mencuat, Bupati Jember terlihat sangat percaya diri. Bupati Jember tidak langsung minta maaf kepada publik. Bahkan merasa yakin apa yang dilakukan sudah benar. Karena merasa ikut memonitor kegiatan tersebut. Sehingga merasa berhak menerima honor tersebut. Seiring berjalannya waktu, penjelasan Bupati Jember terkait honor yang diterima berubah ubah. Pada satu waktu dijelaskan honor yang diterima digunakan untuk orang tidak mampu. Di lain kesempatan, Bupati menyampaikan bahwa honor yang diterima sudah dikembalikan kepada keluarga korban. Terakhir, pada tanggal 27 Agustus 2021, honor tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Jumlah uang yang dikembalikan sebesar Rp 282.000.000.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

Kronologis Peristiwa honor Covid-19

Kasus ini mencuat pada saat wabah pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Angka kematian akibat Covid-19 mencapai ratusan orang dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Pada saat yang sama Bupati Jember bersama Sekda dan pejabat teras BPBD kedapatan menerima honor pemakaman yang jumlahnya sangat fantastis. Entah apa yang ada dibenak pejabat tersebut, menjadikan wabah sebagai ladang untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan mereka. Masing-masing pejabat menerima Rp 100.000 setiap kali ada pemakaman. Besaran honor tersebut sama dengan honor yang diterima oleh relawan penggali makam. Padahal pejabat tersebut tidak ikut serta menggali kubur pemakaman Covid-19.

Honor pemakaman Covid-19 telah dibayarkan kepada empat orang pejabat, yakni Bupati Jember (Hendy Siswanto), Sekretaris Daerah (Ir. Mirfano), Kepala BPBD (MD), dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember (PS). Total honor yang dibayarkan mencapai Rp 282 juta, di mana setiap orang menerima Rp 70,5 juta. Nilai honor diberikan Rp 100.000 untuk satu kali pemakaman dikalikan 705 kali pemakaman.

Pembayaran honor tersebut tentu tidak bisa dipandang sebagai tindakan yang sekonyong konyong. Mengingat sumber pembiayaan berasal dari APBD. Ada landasan hukum dan mekanisme yang baku terhadap setiap rupiah yang keluar dari kas pemerintah daerah. Landasan hukum tersebut dimulai dari dokumen perencanaan anggaran dalam bentuk Peraturan Daerah APBD. Khusus honor pemakaman jenazah Covid-19 dianggarkan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2021, pada kegiatan kesiapsiagaan PPKM darurat dan penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021.

Dokumen perencanaan berupa DPA tersebut bukanlah satu-satunya alat untuk mengeksekusi anggaran. Harus ada landasan hukum berupa surat keputusan kepala daerah. Sebagaimana surat keputusan, di dalamnya terdapat konsideran sebagai landasan yuridis terhadap terbitnya surat keputusan tersebut. Juga hak dan kewajiban, berapa dan siapa yang berhak menerima honor tersebut. Dalam Kasus dugaan korupsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang petugas pemakaman Covid-19. Proses penerbitan SK ini pun berjenjang sebelum ditandatangani oleh bupati. Dimulai dari dinas atau badan terkait (BPBD), bagian hukum, asisten terkait dan sekda.

Setelah SK Bupati terbit tidak serta merta anggaran bisa dicairkan. Pejabat terkait harus menyiapkan dokumen SPJ. Untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain proses pencairan honor Covid-19 memang sudah by design sejak awal. Rangkaiannya jelas dari awal perencanaan sampai dengan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan sampai keluarnya rupiah dari kas daerah. Adanya fraud atau tidak dalam kegiatan ini bisa dilihat dari kesesuaian dengan aturan dan ke mana aliran uang tersebut  mengalir.

 

Pro kontra honor pemakaman Covid-19

Kasus ini memantik respon tokoh nasional dan aktifis anti korupsi. Adnan Topan (ICW) menegaskan apa yang dilakukan Bupati Jember terkait honor pemakaman warga adalah korupsi yang dilegalkan. Gubernur Jawa Timur menyerahkan kasus honor pemakaman Covid-19 kepada penegak hukum. Sementara, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Prof Dr Muhadjir Effendy) menyampaikan regulasi tentang honor Covid-19 bagi pejabat tidak ada, tapi menurut ketentuan memang diperbolehkan. Tapi dalam suasana pandemi, semua orang susah, prihatin. Masing-masing pejabat hendaknya membuat keputusan yang bijak. Anggota Ombudsman RI (Robert Na Endi Jaweng) menyebut dasar hukum yang dipakai Bupati Jember, menerima uang honor pemakaman Covid-19 tidak bisa dibenarkan dan janggal.

- Advertisement -

Kasus dugaan korupsi honor Covid-19 memasuki babak baru. Polisi menaikkan status MD mantan kepala BPBD sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 29 Juli Kemarin.  Dengan demikian tersangka dugaan kasus pungli honor pemakaman Covid-19 berjumlah dua orang, yaitu PS dan MD. Masyarakat mengapresiasi upaya Polri untuk menegakkan hukum. Apalagi kasus ini pernah viral pada akhir Agustus tahun 2021. Dan isunya sangat sensitif sampai menembus pusat kekuasaan di Jakarta.

Polres Jember bergerak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. Ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penyelidikan oleh Polres Jember Nomor: 580/VIII/RES.3.3/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Berikutnya, Polres Jember melakukan pemanggilan saksi yang dianggap mengetahui peristiwa hukum tersebut. Mulai dari pejabat BPBD, bendahara, sampai relawan pemakaman Covid-19. Bahkan polres melakukan penggeledahan di kantor BPBD.

Anehnya pada saat kasus ini mencuat, Bupati Jember terlihat sangat percaya diri. Bupati Jember tidak langsung minta maaf kepada publik. Bahkan merasa yakin apa yang dilakukan sudah benar. Karena merasa ikut memonitor kegiatan tersebut. Sehingga merasa berhak menerima honor tersebut. Seiring berjalannya waktu, penjelasan Bupati Jember terkait honor yang diterima berubah ubah. Pada satu waktu dijelaskan honor yang diterima digunakan untuk orang tidak mampu. Di lain kesempatan, Bupati menyampaikan bahwa honor yang diterima sudah dikembalikan kepada keluarga korban. Terakhir, pada tanggal 27 Agustus 2021, honor tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Jumlah uang yang dikembalikan sebesar Rp 282.000.000.

 

Kronologis Peristiwa honor Covid-19

Kasus ini mencuat pada saat wabah pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Angka kematian akibat Covid-19 mencapai ratusan orang dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Pada saat yang sama Bupati Jember bersama Sekda dan pejabat teras BPBD kedapatan menerima honor pemakaman yang jumlahnya sangat fantastis. Entah apa yang ada dibenak pejabat tersebut, menjadikan wabah sebagai ladang untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan mereka. Masing-masing pejabat menerima Rp 100.000 setiap kali ada pemakaman. Besaran honor tersebut sama dengan honor yang diterima oleh relawan penggali makam. Padahal pejabat tersebut tidak ikut serta menggali kubur pemakaman Covid-19.

Honor pemakaman Covid-19 telah dibayarkan kepada empat orang pejabat, yakni Bupati Jember (Hendy Siswanto), Sekretaris Daerah (Ir. Mirfano), Kepala BPBD (MD), dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember (PS). Total honor yang dibayarkan mencapai Rp 282 juta, di mana setiap orang menerima Rp 70,5 juta. Nilai honor diberikan Rp 100.000 untuk satu kali pemakaman dikalikan 705 kali pemakaman.

Pembayaran honor tersebut tentu tidak bisa dipandang sebagai tindakan yang sekonyong konyong. Mengingat sumber pembiayaan berasal dari APBD. Ada landasan hukum dan mekanisme yang baku terhadap setiap rupiah yang keluar dari kas pemerintah daerah. Landasan hukum tersebut dimulai dari dokumen perencanaan anggaran dalam bentuk Peraturan Daerah APBD. Khusus honor pemakaman jenazah Covid-19 dianggarkan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2021, pada kegiatan kesiapsiagaan PPKM darurat dan penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021.

Dokumen perencanaan berupa DPA tersebut bukanlah satu-satunya alat untuk mengeksekusi anggaran. Harus ada landasan hukum berupa surat keputusan kepala daerah. Sebagaimana surat keputusan, di dalamnya terdapat konsideran sebagai landasan yuridis terhadap terbitnya surat keputusan tersebut. Juga hak dan kewajiban, berapa dan siapa yang berhak menerima honor tersebut. Dalam Kasus dugaan korupsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang petugas pemakaman Covid-19. Proses penerbitan SK ini pun berjenjang sebelum ditandatangani oleh bupati. Dimulai dari dinas atau badan terkait (BPBD), bagian hukum, asisten terkait dan sekda.

Setelah SK Bupati terbit tidak serta merta anggaran bisa dicairkan. Pejabat terkait harus menyiapkan dokumen SPJ. Untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain proses pencairan honor Covid-19 memang sudah by design sejak awal. Rangkaiannya jelas dari awal perencanaan sampai dengan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan sampai keluarnya rupiah dari kas daerah. Adanya fraud atau tidak dalam kegiatan ini bisa dilihat dari kesesuaian dengan aturan dan ke mana aliran uang tersebut  mengalir.

 

Pro kontra honor pemakaman Covid-19

Kasus ini memantik respon tokoh nasional dan aktifis anti korupsi. Adnan Topan (ICW) menegaskan apa yang dilakukan Bupati Jember terkait honor pemakaman warga adalah korupsi yang dilegalkan. Gubernur Jawa Timur menyerahkan kasus honor pemakaman Covid-19 kepada penegak hukum. Sementara, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Prof Dr Muhadjir Effendy) menyampaikan regulasi tentang honor Covid-19 bagi pejabat tidak ada, tapi menurut ketentuan memang diperbolehkan. Tapi dalam suasana pandemi, semua orang susah, prihatin. Masing-masing pejabat hendaknya membuat keputusan yang bijak. Anggota Ombudsman RI (Robert Na Endi Jaweng) menyebut dasar hukum yang dipakai Bupati Jember, menerima uang honor pemakaman Covid-19 tidak bisa dibenarkan dan janggal.

Kasus dugaan korupsi honor Covid-19 memasuki babak baru. Polisi menaikkan status MD mantan kepala BPBD sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 29 Juli Kemarin.  Dengan demikian tersangka dugaan kasus pungli honor pemakaman Covid-19 berjumlah dua orang, yaitu PS dan MD. Masyarakat mengapresiasi upaya Polri untuk menegakkan hukum. Apalagi kasus ini pernah viral pada akhir Agustus tahun 2021. Dan isunya sangat sensitif sampai menembus pusat kekuasaan di Jakarta.

Polres Jember bergerak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. Ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penyelidikan oleh Polres Jember Nomor: 580/VIII/RES.3.3/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Berikutnya, Polres Jember melakukan pemanggilan saksi yang dianggap mengetahui peristiwa hukum tersebut. Mulai dari pejabat BPBD, bendahara, sampai relawan pemakaman Covid-19. Bahkan polres melakukan penggeledahan di kantor BPBD.

Anehnya pada saat kasus ini mencuat, Bupati Jember terlihat sangat percaya diri. Bupati Jember tidak langsung minta maaf kepada publik. Bahkan merasa yakin apa yang dilakukan sudah benar. Karena merasa ikut memonitor kegiatan tersebut. Sehingga merasa berhak menerima honor tersebut. Seiring berjalannya waktu, penjelasan Bupati Jember terkait honor yang diterima berubah ubah. Pada satu waktu dijelaskan honor yang diterima digunakan untuk orang tidak mampu. Di lain kesempatan, Bupati menyampaikan bahwa honor yang diterima sudah dikembalikan kepada keluarga korban. Terakhir, pada tanggal 27 Agustus 2021, honor tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Jumlah uang yang dikembalikan sebesar Rp 282.000.000.

 

Kronologis Peristiwa honor Covid-19

Kasus ini mencuat pada saat wabah pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Angka kematian akibat Covid-19 mencapai ratusan orang dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Pada saat yang sama Bupati Jember bersama Sekda dan pejabat teras BPBD kedapatan menerima honor pemakaman yang jumlahnya sangat fantastis. Entah apa yang ada dibenak pejabat tersebut, menjadikan wabah sebagai ladang untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan mereka. Masing-masing pejabat menerima Rp 100.000 setiap kali ada pemakaman. Besaran honor tersebut sama dengan honor yang diterima oleh relawan penggali makam. Padahal pejabat tersebut tidak ikut serta menggali kubur pemakaman Covid-19.

Honor pemakaman Covid-19 telah dibayarkan kepada empat orang pejabat, yakni Bupati Jember (Hendy Siswanto), Sekretaris Daerah (Ir. Mirfano), Kepala BPBD (MD), dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember (PS). Total honor yang dibayarkan mencapai Rp 282 juta, di mana setiap orang menerima Rp 70,5 juta. Nilai honor diberikan Rp 100.000 untuk satu kali pemakaman dikalikan 705 kali pemakaman.

Pembayaran honor tersebut tentu tidak bisa dipandang sebagai tindakan yang sekonyong konyong. Mengingat sumber pembiayaan berasal dari APBD. Ada landasan hukum dan mekanisme yang baku terhadap setiap rupiah yang keluar dari kas pemerintah daerah. Landasan hukum tersebut dimulai dari dokumen perencanaan anggaran dalam bentuk Peraturan Daerah APBD. Khusus honor pemakaman jenazah Covid-19 dianggarkan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2021, pada kegiatan kesiapsiagaan PPKM darurat dan penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021.

Dokumen perencanaan berupa DPA tersebut bukanlah satu-satunya alat untuk mengeksekusi anggaran. Harus ada landasan hukum berupa surat keputusan kepala daerah. Sebagaimana surat keputusan, di dalamnya terdapat konsideran sebagai landasan yuridis terhadap terbitnya surat keputusan tersebut. Juga hak dan kewajiban, berapa dan siapa yang berhak menerima honor tersebut. Dalam Kasus dugaan korupsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang petugas pemakaman Covid-19. Proses penerbitan SK ini pun berjenjang sebelum ditandatangani oleh bupati. Dimulai dari dinas atau badan terkait (BPBD), bagian hukum, asisten terkait dan sekda.

Setelah SK Bupati terbit tidak serta merta anggaran bisa dicairkan. Pejabat terkait harus menyiapkan dokumen SPJ. Untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain proses pencairan honor Covid-19 memang sudah by design sejak awal. Rangkaiannya jelas dari awal perencanaan sampai dengan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan sampai keluarnya rupiah dari kas daerah. Adanya fraud atau tidak dalam kegiatan ini bisa dilihat dari kesesuaian dengan aturan dan ke mana aliran uang tersebut  mengalir.

 

Pro kontra honor pemakaman Covid-19

Kasus ini memantik respon tokoh nasional dan aktifis anti korupsi. Adnan Topan (ICW) menegaskan apa yang dilakukan Bupati Jember terkait honor pemakaman warga adalah korupsi yang dilegalkan. Gubernur Jawa Timur menyerahkan kasus honor pemakaman Covid-19 kepada penegak hukum. Sementara, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Prof Dr Muhadjir Effendy) menyampaikan regulasi tentang honor Covid-19 bagi pejabat tidak ada, tapi menurut ketentuan memang diperbolehkan. Tapi dalam suasana pandemi, semua orang susah, prihatin. Masing-masing pejabat hendaknya membuat keputusan yang bijak. Anggota Ombudsman RI (Robert Na Endi Jaweng) menyebut dasar hukum yang dipakai Bupati Jember, menerima uang honor pemakaman Covid-19 tidak bisa dibenarkan dan janggal.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/