Peraih Emas Tak Naik Kelas : Tamparan Keras Bagi Pembinaan Olah Raga

Penghelatan akbar Porprov tahun 2022 di Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso ‘ternoda’. Bukan kecurangan  punggawa  olah raga di lapangan, namun insiden tidak naik kelas peraih medali emas di ajang ini atas nama  Muhammad Ihsan Maulana. Ihsan adalah  atlet Drum Band dari Kabupaten Jember. Bak tersengat lebah, berbagai komponen masyarakat di Jember khususnya angkat bicara. Bupati dan Wakil Bupati Jember serta Cabang Dinas Pendidikan Propinsi angkat bicara. Intinya, sangat menyayangkan keputusan SMAN 2 Jember ini. Meski  pihak sekolah  mempunyai pertimbangan dan kriteria  tersendiri sebelum akhirnya atlet ini tertinggal kelas (Radar Jember, 01/07/2022).

Semua pihak khususnya yang berkecimpung di dunia  olahraga  hal tersebut sangat memprihatinkan. Di tengah upaya daerah-daerah untuk terus melakukan pembinaan   kepada atlet-atlet olah raga  khususnya yunior ternyata  masih ada saja oknum-oknum dari pihak tertentu yang melakukan tindakan kontraproduktif sehingga pada akhirnya  atlet  dan daerah menjadi korban.

Meksipun bukan satu-satunya, ganjalan-ganjalan  dari pembinaan olah raga yang datang dari institusi  pendidikan bukan hanya kali ini terjadi.   Atlet dari beberapa daerah loncat pagar karena menganggap tidak ada perhatian. Atlet  Kabupaten Kepulauan Meranti tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Riau ke XV Tahun 2022 memperkuat kabupaten dan kota lain dan banyak berhasil menyabet mendali emas (halloriau.com, 25/062022).

Dari insiden di Jember ini, ada beberapa catatan kritis yang patut memperoleh perhatian. Pertama, rapuhnya sinergi. Insiden   ini menguak lemahnya sinergi dan koordinasi antara pemangku  olah  raga dengan institusi lain, dalam hal ini  pendidikan.   Sinergi ini idealnya sudah terbangun secara berkesinambungan dan berlansung sejak dini, tidak hanya terbatas pada keberadaan event olah  raga.  Lebih-lebih  ketika pembinaan olah raga melibatkan para atlet yang  nota benenya  berstatus pelajar. Sinergi  ini sebaiknya bukan hanya pada jenjang  pendidikan tertentu, namun sebaiknya  seluruh  tingkatan  pendidikan. Sepakat atau tidak dari olah raga nama  daerah, propinsi dan negara  bisa terangkat.

Kedua, kurang adaptif.  Pembinaan  atlet olah raga   ada  kalanya tidak langsung diikuti  support penuh dari institusi lain. Beberapa  insiden atlet  nekat pindah datang karena   ‘merasa’   daerah asal atlet belajar   tidak memberikan dispensasi  atau  rekomendasi  untuk mengikuti kejuaraan.  Lembaga pendidikan biasanya berdalih  pada regulasi  yang ada. Di mana ada kewajiban kehadiran  secara fisik  pada proses belajar mengajar.  Uniknya, ketika atlet sudah pindah daerah ternyata  pemerintah daerah yang baru mampu memfasilitasi dengan memberikan dispensasi  dan fokus pada peningkatan prestasi olah raganya.  Di sinilah perlu adanya sikap adaptif  bagi  institusi apa pun untuk memberikan dukungan nyata  pada pembinaan olah raga. Jargon ‘Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Harus Dipersulit’ perlu  menjadi pertimbangan utama.  Tidak malah berbalik ‘Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah’. Dengan kata lain, pendidikan terus dan prestasi olah raga juga moncer.

Ketiga, minim apresiasi. Atlet   berprestasi  tak selalu memperoleh apresiasi yang setimpal.  Bukan hal baru,  ada atlet berprestasi  tidak  memperoleh apresiasi baik  uang  dan barang maupun. lainnya.  Argumen yang umum, tidak ada anggaran, masih diajukan, perlu konsultasi dulu dan sejenisnya.  Namun, apabila sudah mencuat dan menjadi sorotan public   barulah bersikap. Sejatinya,  segala  capaian atlet apalagi sampai berprestasi layak mempeorleh apresiasi. Apresiasi tidak mesti materi, bisa berupa non materi, yaitu jaminan memperoleh pendidikan. Di sini memang memerlukan  kolaborasi yang manis antara pemangku olah raga dengan institusi  pendidikan.

Penghelatan akbar Porprov tahun 2022 di Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso ‘ternoda’. Bukan kecurangan  punggawa  olah raga di lapangan, namun insiden tidak naik kelas peraih medali emas di ajang ini atas nama  Muhammad Ihsan Maulana. Ihsan adalah  atlet Drum Band dari Kabupaten Jember. Bak tersengat lebah, berbagai komponen masyarakat di Jember khususnya angkat bicara. Bupati dan Wakil Bupati Jember serta Cabang Dinas Pendidikan Propinsi angkat bicara. Intinya, sangat menyayangkan keputusan SMAN 2 Jember ini. Meski  pihak sekolah  mempunyai pertimbangan dan kriteria  tersendiri sebelum akhirnya atlet ini tertinggal kelas (Radar Jember, 01/07/2022).

Semua pihak khususnya yang berkecimpung di dunia  olahraga  hal tersebut sangat memprihatinkan. Di tengah upaya daerah-daerah untuk terus melakukan pembinaan   kepada atlet-atlet olah raga  khususnya yunior ternyata  masih ada saja oknum-oknum dari pihak tertentu yang melakukan tindakan kontraproduktif sehingga pada akhirnya  atlet  dan daerah menjadi korban.

Meksipun bukan satu-satunya, ganjalan-ganjalan  dari pembinaan olah raga yang datang dari institusi  pendidikan bukan hanya kali ini terjadi.   Atlet dari beberapa daerah loncat pagar karena menganggap tidak ada perhatian. Atlet  Kabupaten Kepulauan Meranti tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Riau ke XV Tahun 2022 memperkuat kabupaten dan kota lain dan banyak berhasil menyabet mendali emas (halloriau.com, 25/062022).

Dari insiden di Jember ini, ada beberapa catatan kritis yang patut memperoleh perhatian. Pertama, rapuhnya sinergi. Insiden   ini menguak lemahnya sinergi dan koordinasi antara pemangku  olah  raga dengan institusi lain, dalam hal ini  pendidikan.   Sinergi ini idealnya sudah terbangun secara berkesinambungan dan berlansung sejak dini, tidak hanya terbatas pada keberadaan event olah  raga.  Lebih-lebih  ketika pembinaan olah raga melibatkan para atlet yang  nota benenya  berstatus pelajar. Sinergi  ini sebaiknya bukan hanya pada jenjang  pendidikan tertentu, namun sebaiknya  seluruh  tingkatan  pendidikan. Sepakat atau tidak dari olah raga nama  daerah, propinsi dan negara  bisa terangkat.

Kedua, kurang adaptif.  Pembinaan  atlet olah raga   ada  kalanya tidak langsung diikuti  support penuh dari institusi lain. Beberapa  insiden atlet  nekat pindah datang karena   ‘merasa’   daerah asal atlet belajar   tidak memberikan dispensasi  atau  rekomendasi  untuk mengikuti kejuaraan.  Lembaga pendidikan biasanya berdalih  pada regulasi  yang ada. Di mana ada kewajiban kehadiran  secara fisik  pada proses belajar mengajar.  Uniknya, ketika atlet sudah pindah daerah ternyata  pemerintah daerah yang baru mampu memfasilitasi dengan memberikan dispensasi  dan fokus pada peningkatan prestasi olah raganya.  Di sinilah perlu adanya sikap adaptif  bagi  institusi apa pun untuk memberikan dukungan nyata  pada pembinaan olah raga. Jargon ‘Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Harus Dipersulit’ perlu  menjadi pertimbangan utama.  Tidak malah berbalik ‘Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah’. Dengan kata lain, pendidikan terus dan prestasi olah raga juga moncer.

Ketiga, minim apresiasi. Atlet   berprestasi  tak selalu memperoleh apresiasi yang setimpal.  Bukan hal baru,  ada atlet berprestasi  tidak  memperoleh apresiasi baik  uang  dan barang maupun. lainnya.  Argumen yang umum, tidak ada anggaran, masih diajukan, perlu konsultasi dulu dan sejenisnya.  Namun, apabila sudah mencuat dan menjadi sorotan public   barulah bersikap. Sejatinya,  segala  capaian atlet apalagi sampai berprestasi layak mempeorleh apresiasi. Apresiasi tidak mesti materi, bisa berupa non materi, yaitu jaminan memperoleh pendidikan. Di sini memang memerlukan  kolaborasi yang manis antara pemangku olah raga dengan institusi  pendidikan.

Penghelatan akbar Porprov tahun 2022 di Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso ‘ternoda’. Bukan kecurangan  punggawa  olah raga di lapangan, namun insiden tidak naik kelas peraih medali emas di ajang ini atas nama  Muhammad Ihsan Maulana. Ihsan adalah  atlet Drum Band dari Kabupaten Jember. Bak tersengat lebah, berbagai komponen masyarakat di Jember khususnya angkat bicara. Bupati dan Wakil Bupati Jember serta Cabang Dinas Pendidikan Propinsi angkat bicara. Intinya, sangat menyayangkan keputusan SMAN 2 Jember ini. Meski  pihak sekolah  mempunyai pertimbangan dan kriteria  tersendiri sebelum akhirnya atlet ini tertinggal kelas (Radar Jember, 01/07/2022).

Semua pihak khususnya yang berkecimpung di dunia  olahraga  hal tersebut sangat memprihatinkan. Di tengah upaya daerah-daerah untuk terus melakukan pembinaan   kepada atlet-atlet olah raga  khususnya yunior ternyata  masih ada saja oknum-oknum dari pihak tertentu yang melakukan tindakan kontraproduktif sehingga pada akhirnya  atlet  dan daerah menjadi korban.

Meksipun bukan satu-satunya, ganjalan-ganjalan  dari pembinaan olah raga yang datang dari institusi  pendidikan bukan hanya kali ini terjadi.   Atlet dari beberapa daerah loncat pagar karena menganggap tidak ada perhatian. Atlet  Kabupaten Kepulauan Meranti tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Riau ke XV Tahun 2022 memperkuat kabupaten dan kota lain dan banyak berhasil menyabet mendali emas (halloriau.com, 25/062022).

Dari insiden di Jember ini, ada beberapa catatan kritis yang patut memperoleh perhatian. Pertama, rapuhnya sinergi. Insiden   ini menguak lemahnya sinergi dan koordinasi antara pemangku  olah  raga dengan institusi lain, dalam hal ini  pendidikan.   Sinergi ini idealnya sudah terbangun secara berkesinambungan dan berlansung sejak dini, tidak hanya terbatas pada keberadaan event olah  raga.  Lebih-lebih  ketika pembinaan olah raga melibatkan para atlet yang  nota benenya  berstatus pelajar. Sinergi  ini sebaiknya bukan hanya pada jenjang  pendidikan tertentu, namun sebaiknya  seluruh  tingkatan  pendidikan. Sepakat atau tidak dari olah raga nama  daerah, propinsi dan negara  bisa terangkat.

Kedua, kurang adaptif.  Pembinaan  atlet olah raga   ada  kalanya tidak langsung diikuti  support penuh dari institusi lain. Beberapa  insiden atlet  nekat pindah datang karena   ‘merasa’   daerah asal atlet belajar   tidak memberikan dispensasi  atau  rekomendasi  untuk mengikuti kejuaraan.  Lembaga pendidikan biasanya berdalih  pada regulasi  yang ada. Di mana ada kewajiban kehadiran  secara fisik  pada proses belajar mengajar.  Uniknya, ketika atlet sudah pindah daerah ternyata  pemerintah daerah yang baru mampu memfasilitasi dengan memberikan dispensasi  dan fokus pada peningkatan prestasi olah raganya.  Di sinilah perlu adanya sikap adaptif  bagi  institusi apa pun untuk memberikan dukungan nyata  pada pembinaan olah raga. Jargon ‘Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Harus Dipersulit’ perlu  menjadi pertimbangan utama.  Tidak malah berbalik ‘Kalau Bisa Dipersulit, Mengapa Dipermudah’. Dengan kata lain, pendidikan terus dan prestasi olah raga juga moncer.

Ketiga, minim apresiasi. Atlet   berprestasi  tak selalu memperoleh apresiasi yang setimpal.  Bukan hal baru,  ada atlet berprestasi  tidak  memperoleh apresiasi baik  uang  dan barang maupun. lainnya.  Argumen yang umum, tidak ada anggaran, masih diajukan, perlu konsultasi dulu dan sejenisnya.  Namun, apabila sudah mencuat dan menjadi sorotan public   barulah bersikap. Sejatinya,  segala  capaian atlet apalagi sampai berprestasi layak mempeorleh apresiasi. Apresiasi tidak mesti materi, bisa berupa non materi, yaitu jaminan memperoleh pendidikan. Di sini memang memerlukan  kolaborasi yang manis antara pemangku olah raga dengan institusi  pendidikan.