Hari Bakti TNI AU dan Ikhtiar Merajut Rekonsiliasi Nasional

29 Juli lalu, menjadi hari spesial bagi keluarga besar Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara (TNI AU), yang diperingati sebagai Hari Bakti TNI AU. Selain hari jadi TNI AU yang diperingati setiap tanggal 9 April, Hari Bakti TNI AU juga merupakan hari penting karena nilai heroik yang terkandung di dalamnya. Peringatan ini merujuk pada 2 peristiwa penting yang terjadi 71 tahun silam.

IKLAN

Di pagi buta, 29 Juli 1947, tiga penerbang TNI AU, yakni Mulyono, Suharnoko Harbani dan Sutarjo Sigit dengan pesawat usang peninggalan Jepang berhasil melakukan serangan ke markas militer di tiga kota, yakni Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Ini menjadi operasi militer udara pertama yang dilakukan Indonesia sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Yang menarik, ketiga penerbang tersebut masih berstatus kadet (taruna) penerbang.

Tak pelak, serangan yang mengagetkan Belanda tersebut sukses menunjukkan eksitensi Indonesia di dunia internasional, pasca agresi militer yang dilakukan Belanda atas Perjanjian Linggarjati.
Sayangnya, beberapa jam usai kesuksesan operasi militer tersebut, AURI (nama TNI AU saat itu) mengalami pukulan telak. Tiga tokoh perintis berdirinya matra udara, yakni Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh, Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto bersama Opsir Muda Udara II Adisumarmo Wiryokusumo gugur setelah pesawat mereka ditembak oleh pesawat P-40 Kitty Hawk milik militer Belanda. Pesawat udara Dakota VT-CLA yang mereka tumpangi dengan beberapa orang lain, saat itu sedang membawa obat-obatan sumbangan dari Palang Merah Malaya. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 17.00.

Di masa perjuangan mempertahankan proklamasi (1945 – 1959), TNI AU bersama elemen bangsa yang lain punya kontribusi yang cukup signifikan dengan keterbatasan yang luar biasa. Seperti misalnya, dua pesawat Churen dan satu Guntei yang digunakan tiga kadet dalam operasi militer 19 Juli 1947, tidak memiliki lampu dan radio komunikasi. Mereka hanya berbekal lampu senter sebagai isyarat kode untuk saling berkomunikasi diantara ketiganya. Bahkan bom bakar seberat 400 kg yang dilepaskan untuk menyerang markas Belanda dari udara, dilepaskan menggunakan tangan atau manual.

Terbatasnya alutsista yang dimiliki AURI pada awal berdirinya republik ini, bisa ”dimaklumi”. Mengingat diantara tiga matra militer yang ada, matra udara merupakan yang relatif membutuhkan biaya dan teknologi tinggi –setidaknya- untuk mencapai semacam Minimum Essential Forces (MEF) pada masa itu.

Namun setelah kemerdekaan Indonesia diakui secara de facto dan de jure pada tahun 1950, secara perlahan pemerintah Indonesia mulai memperkuat militernya. Bahkan di era 1960-an, AURI disebut-sebut sebagai angkatan udara terkuat di di Asia. Sebuah media di Inggris bahkan saat itu menyebut, kekuatan AURI mengungguli angkatan udara Australia.

Keperkasaan AURI saat itu salah satunya disebabkan oleh politik konfrontatif Soekarno yang melancarkan Operasi Trikora di Papua Barat. Sosok yang berperan besar membawa AURI di puncak kejayaannya saat itu antara lain adalah Marsekal Omar Dhani, yang menjabat sebagai Menteri/Panglima AU (Menpangau) pada tahun 1962, saat usianya belum genap 38 tahun.

Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) menyebut, pada masa itu AURI termasuk angkatan paling setia kepada Presiden Sukarno di akhir-akhir kekuasaannya.
Sayangnya, jasa besar Omar Dhani terhadap bangsa ini, bak air susu dibalas air tuba. Dituding terlibat G30S, Omar Dhani harus mengakhiri karirnya dengan amat tragis. Di bawah rekayasa Soeharto, Omar Dhani akhirnya harus diseret ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada Desember 1966 dan divonis mati. Namun hukumannya diubah menjadi seumur hidup dan pada 1995, Omar mendapat grasi dan akhirnya bebas setelah dipenjara selama 29 tahun.
Mantan KSAU Chappy Hakim (2002-2005), dalam bukunya “Awas Ketabrak Pesawat Terbang! (2009)” melukiskan dengan menarik sekaligus ironis perihal penyingkiran yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap Omar Dhani yang dalam Operasi Dwikora menjadi atasan Soeharto.

“Suatu ketika pada masa Orde Baru, seorang guru sejarah membawa murid-muridnya ke Museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Di situ terpampang foto-foto pimpinan Angkatan Udara dari dulu hingga sekarang. Ada foto KSAU pertama tetapi langsung kepada KSAU ketiga, dan seterusnya,” tulis Chappy yang memang dikenal blak-blakan. Nama Omar Dhani yang menjadi KSAU kedua, memang sengaja dihapus oleh rezim Orde Baru kala itu.

Penyingkiran dan diskriminasi tidak hanya dilakukan terhadap perwira seperti Omar Dhani. TNI AU yang pernah dipimpin Omar, semasa Orde Baru selalu menjadi “anak tiri” dengan diperkecil kekuatannya. Tak cuma TNI AU. Marinir (saat itu bernama KKO), juga tak luput dari kebijakan Soeharto saat baru berkuasa.

Di masa Orde Baru, kebijakan pertahanan lebih mengutamakan pengembangan matra darat, dengan menganaktirikan matra lain, seperti Marinir yang ada di bawah TNI AL. Melalui beberapa kali perubahan struktur, jumlah batalion satuan infanteri Marinir berkurang drastis. Begitu pula TNI AU yang saat itu pesawatnya dibiarkan kian usang. Tentu saja ini sebuah hal yang amat ironis karena Indonesia adalah negara kepualauan yang wilayahnya sebagian besar berupa laut.

Memasuki era reformasi, secara perlahan, upaya “pelurusan” sejarah tersebut mulai bergaung. Meski terkesan masih setengah hati dan kerap menimbulkan resistensi, setidaknya ikhtiar itu harus terus digaungkan sebagai bagian kecil dari ikhtiar merajut rekonsiliasi nasional atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Upaya meluruskan sejarah militer Indonesia itu juga penting dalam upaya untuk terus mengokohkan soliditas TNI. Terlebih, dengan konsep Poros Maritim yang digagas Presiden Jokowi, upaya menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI mutlak membutuhkan penguatan TNI AL dan TNI AU. (*)

*) Adi Faizin, jurnalis Jawa Pos Radar Jember dan pegiat sejarah di Dewan Perjuangan Advokasi Cagar Budaya (Dang Acarya).