alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Jalan Terjal Membenahi Dewan Kesenian Kabupaten Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Setelah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) terbentuk pada bulan Juni 1968 tak serta-merta pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia membentuk Dewan Kesenian di daerahnya. Kecuali Makassar yang membentuk Dewan Kesenian Makassar beberapa bulan setelah DKJ terbentuk. Sebagian besar pemerintah daerah lain baru membentuk Dewan Kesenian setelah DKJ menyelenggarakan pertemuan Dewan Kesenian di Ujung Pandang pada tahun 1992. Pertemuan Ujung Pandang, yang disebut Rahman Arge “paling unik dan menjanjikan ‘hasrat politik’ pemerintah” (Horison; Nopember 1993), memicu terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 5A Tahun 1993 yang memerintahkan para kepala daerah membangun gedung kesenian dan membentuk dewan kesenian di daerah. Sebelum terbitnya Instruksi Mendagri tersebut dewan kesenian yang terbentuk lebih didasarkan pada prakarsa para kepala daerah. Seperti Makassar yang membentuk Dewan Kesenian karena prakarsa Walikota Makassar M. Daeng Patompo, yang mempunyai Program Lima Dimensi yang salah satunya adalah Kota dengan Dimensi Kebudayaan.

Di Jember, Dewan Kesenian Kabupaten Jember (DKKJ) dibentuk pertama kali oleh Bupati Jember Winarno pada tahun 1998. sebulan setelah terbentuknya Dewan Kesenian Jawa Timur dan dalam program pencanangan Tahun Seni Budaya. Bupati Jember berikutnya, Samsul Hadi, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang DKKJ yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh bupati penggantinya, M.Z. A. Djalal, melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2006 tentang Dewan Kesenian Kabupaten Jember. Sepuluh tahun kemudian, Bupati dr Hj Faida MMR menerbitkan Keputusan Bupati untuk mengganti kepengurusan DKKJ pada masa Bupati MZA Djalal.

 

Mobile_AP_Rectangle 2

Problem Dewan Kesenian Kabupaten Jember

Sejak Bupati Winarno sampai Bupati Faida, DKKJ tidak mengalami perubahan mendasar dalam tata kelembagaan dan posisi kelembagaan, tata organisasi, dan orientasinya. Dalam kurun empat kekuasaan bupati yang berbeda, DKKJ hanya mengalami perubahan kepengurusan. Padahal keberadaan DKKJ selama kurun tersebut tidak dapat dikatakan telah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kesenian secara strategis. Berdasarkan permasalahan tersebut, Bupati Jember saat ini, Ir H hendy Siswanto, berupaya merevitalisasi keberadaan DKKJ. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Pemerintah Jember telah membentuk Tim Caretaker yang bertugas menjadi pengurus sementara DKKJ karena kekosongan kepengurusan DKKJ–masa bakti pengurus DKKJ periode sebelumnya telah selesai pada Agustus tahun 2021. Selain mengemban tugas sebagai pengurus sementara, Tim Caretaker juga bertugas memberikan masukan untuk pembenahan DKKJ, mengusulkan anggota DKKJ definitif, serta membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempersiapkan rencana pengelolaan Gedung Kesenian Jember.

- Advertisement -

Setelah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) terbentuk pada bulan Juni 1968 tak serta-merta pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia membentuk Dewan Kesenian di daerahnya. Kecuali Makassar yang membentuk Dewan Kesenian Makassar beberapa bulan setelah DKJ terbentuk. Sebagian besar pemerintah daerah lain baru membentuk Dewan Kesenian setelah DKJ menyelenggarakan pertemuan Dewan Kesenian di Ujung Pandang pada tahun 1992. Pertemuan Ujung Pandang, yang disebut Rahman Arge “paling unik dan menjanjikan ‘hasrat politik’ pemerintah” (Horison; Nopember 1993), memicu terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 5A Tahun 1993 yang memerintahkan para kepala daerah membangun gedung kesenian dan membentuk dewan kesenian di daerah. Sebelum terbitnya Instruksi Mendagri tersebut dewan kesenian yang terbentuk lebih didasarkan pada prakarsa para kepala daerah. Seperti Makassar yang membentuk Dewan Kesenian karena prakarsa Walikota Makassar M. Daeng Patompo, yang mempunyai Program Lima Dimensi yang salah satunya adalah Kota dengan Dimensi Kebudayaan.

Di Jember, Dewan Kesenian Kabupaten Jember (DKKJ) dibentuk pertama kali oleh Bupati Jember Winarno pada tahun 1998. sebulan setelah terbentuknya Dewan Kesenian Jawa Timur dan dalam program pencanangan Tahun Seni Budaya. Bupati Jember berikutnya, Samsul Hadi, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang DKKJ yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh bupati penggantinya, M.Z. A. Djalal, melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2006 tentang Dewan Kesenian Kabupaten Jember. Sepuluh tahun kemudian, Bupati dr Hj Faida MMR menerbitkan Keputusan Bupati untuk mengganti kepengurusan DKKJ pada masa Bupati MZA Djalal.

 

Problem Dewan Kesenian Kabupaten Jember

Sejak Bupati Winarno sampai Bupati Faida, DKKJ tidak mengalami perubahan mendasar dalam tata kelembagaan dan posisi kelembagaan, tata organisasi, dan orientasinya. Dalam kurun empat kekuasaan bupati yang berbeda, DKKJ hanya mengalami perubahan kepengurusan. Padahal keberadaan DKKJ selama kurun tersebut tidak dapat dikatakan telah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kesenian secara strategis. Berdasarkan permasalahan tersebut, Bupati Jember saat ini, Ir H hendy Siswanto, berupaya merevitalisasi keberadaan DKKJ. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Pemerintah Jember telah membentuk Tim Caretaker yang bertugas menjadi pengurus sementara DKKJ karena kekosongan kepengurusan DKKJ–masa bakti pengurus DKKJ periode sebelumnya telah selesai pada Agustus tahun 2021. Selain mengemban tugas sebagai pengurus sementara, Tim Caretaker juga bertugas memberikan masukan untuk pembenahan DKKJ, mengusulkan anggota DKKJ definitif, serta membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempersiapkan rencana pengelolaan Gedung Kesenian Jember.

Setelah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) terbentuk pada bulan Juni 1968 tak serta-merta pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia membentuk Dewan Kesenian di daerahnya. Kecuali Makassar yang membentuk Dewan Kesenian Makassar beberapa bulan setelah DKJ terbentuk. Sebagian besar pemerintah daerah lain baru membentuk Dewan Kesenian setelah DKJ menyelenggarakan pertemuan Dewan Kesenian di Ujung Pandang pada tahun 1992. Pertemuan Ujung Pandang, yang disebut Rahman Arge “paling unik dan menjanjikan ‘hasrat politik’ pemerintah” (Horison; Nopember 1993), memicu terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 5A Tahun 1993 yang memerintahkan para kepala daerah membangun gedung kesenian dan membentuk dewan kesenian di daerah. Sebelum terbitnya Instruksi Mendagri tersebut dewan kesenian yang terbentuk lebih didasarkan pada prakarsa para kepala daerah. Seperti Makassar yang membentuk Dewan Kesenian karena prakarsa Walikota Makassar M. Daeng Patompo, yang mempunyai Program Lima Dimensi yang salah satunya adalah Kota dengan Dimensi Kebudayaan.

Di Jember, Dewan Kesenian Kabupaten Jember (DKKJ) dibentuk pertama kali oleh Bupati Jember Winarno pada tahun 1998. sebulan setelah terbentuknya Dewan Kesenian Jawa Timur dan dalam program pencanangan Tahun Seni Budaya. Bupati Jember berikutnya, Samsul Hadi, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang DKKJ yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh bupati penggantinya, M.Z. A. Djalal, melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2006 tentang Dewan Kesenian Kabupaten Jember. Sepuluh tahun kemudian, Bupati dr Hj Faida MMR menerbitkan Keputusan Bupati untuk mengganti kepengurusan DKKJ pada masa Bupati MZA Djalal.

 

Problem Dewan Kesenian Kabupaten Jember

Sejak Bupati Winarno sampai Bupati Faida, DKKJ tidak mengalami perubahan mendasar dalam tata kelembagaan dan posisi kelembagaan, tata organisasi, dan orientasinya. Dalam kurun empat kekuasaan bupati yang berbeda, DKKJ hanya mengalami perubahan kepengurusan. Padahal keberadaan DKKJ selama kurun tersebut tidak dapat dikatakan telah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kesenian secara strategis. Berdasarkan permasalahan tersebut, Bupati Jember saat ini, Ir H hendy Siswanto, berupaya merevitalisasi keberadaan DKKJ. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Pemerintah Jember telah membentuk Tim Caretaker yang bertugas menjadi pengurus sementara DKKJ karena kekosongan kepengurusan DKKJ–masa bakti pengurus DKKJ periode sebelumnya telah selesai pada Agustus tahun 2021. Selain mengemban tugas sebagai pengurus sementara, Tim Caretaker juga bertugas memberikan masukan untuk pembenahan DKKJ, mengusulkan anggota DKKJ definitif, serta membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempersiapkan rencana pengelolaan Gedung Kesenian Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/