alexametrics
22.9 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

TNI AU dengan Pejabat Sipil Dukung Keamanan Wilayah Udara Nasional

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Masih terdapat kendala koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI AU terkait dengan penanggulangan potensi terjadinya pelanggaran hukum di ruang udara. Hal itu disampaikan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Danseskoau) Marsekal Muda TNI Widyargo Ikoputra

“Hasil penelitian pendahuluan melalui kuliah kerja yang dilaksanakan oleh Pasis menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Iko dalam Seminar Nasional Seskoau A-59 bertajuk “Revitalisasi Bandar Udara Indonesia Sebagai Elemen Air Power dalam Mendukung Keamanan Wilayah Udara Nasional” yang disiarkan di kanal YouTube Airmen TV Dispenau, dipantau dari Jakarta.

Penyebab kendala tersebut, kata dia, adalah mekanisme aturan tingkat bawah, seperti mekanisme pelibatan hingga jalur komunikasi dan koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI Angkatan Udara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat sipil kebandarudaraan adalah pejabat kepabeanan, keimigrasian, serta kekarantinaan.

Pejabat sipil kebandarudaraan juga memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keamanan negara, mengingat bandara merupakan gerbang nyata Indonesia terhadap mobilitas barang dan manusia yang berasal dari luar yurisdiksi nasional.

“Masuknya orang, barang, dan hal-hal lain akan berdampak terhadap kerawanan, berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara dan yurisdiksi nasional,” ucapnya.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Masih terdapat kendala koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI AU terkait dengan penanggulangan potensi terjadinya pelanggaran hukum di ruang udara. Hal itu disampaikan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Danseskoau) Marsekal Muda TNI Widyargo Ikoputra

“Hasil penelitian pendahuluan melalui kuliah kerja yang dilaksanakan oleh Pasis menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Iko dalam Seminar Nasional Seskoau A-59 bertajuk “Revitalisasi Bandar Udara Indonesia Sebagai Elemen Air Power dalam Mendukung Keamanan Wilayah Udara Nasional” yang disiarkan di kanal YouTube Airmen TV Dispenau, dipantau dari Jakarta.

Penyebab kendala tersebut, kata dia, adalah mekanisme aturan tingkat bawah, seperti mekanisme pelibatan hingga jalur komunikasi dan koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI Angkatan Udara.

Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat sipil kebandarudaraan adalah pejabat kepabeanan, keimigrasian, serta kekarantinaan.

Pejabat sipil kebandarudaraan juga memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keamanan negara, mengingat bandara merupakan gerbang nyata Indonesia terhadap mobilitas barang dan manusia yang berasal dari luar yurisdiksi nasional.

“Masuknya orang, barang, dan hal-hal lain akan berdampak terhadap kerawanan, berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara dan yurisdiksi nasional,” ucapnya.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Masih terdapat kendala koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI AU terkait dengan penanggulangan potensi terjadinya pelanggaran hukum di ruang udara. Hal itu disampaikan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Danseskoau) Marsekal Muda TNI Widyargo Ikoputra

“Hasil penelitian pendahuluan melalui kuliah kerja yang dilaksanakan oleh Pasis menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Iko dalam Seminar Nasional Seskoau A-59 bertajuk “Revitalisasi Bandar Udara Indonesia Sebagai Elemen Air Power dalam Mendukung Keamanan Wilayah Udara Nasional” yang disiarkan di kanal YouTube Airmen TV Dispenau, dipantau dari Jakarta.

Penyebab kendala tersebut, kata dia, adalah mekanisme aturan tingkat bawah, seperti mekanisme pelibatan hingga jalur komunikasi dan koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI Angkatan Udara.

Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat sipil kebandarudaraan adalah pejabat kepabeanan, keimigrasian, serta kekarantinaan.

Pejabat sipil kebandarudaraan juga memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keamanan negara, mengingat bandara merupakan gerbang nyata Indonesia terhadap mobilitas barang dan manusia yang berasal dari luar yurisdiksi nasional.

“Masuknya orang, barang, dan hal-hal lain akan berdampak terhadap kerawanan, berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara dan yurisdiksi nasional,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/