Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Perbedaan Data Jadi Alasan DPR Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut nanti, Komisi III DPR RI bakal mengundang pula Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, selain menghadirkan Mahfud MD (Menkopolhukkam) sera Sri Mulyani (Menkeu)  terkait perbedaan nilai transaksi mencurigakan di Kemenkeu.

BACA JUGA : Gibran Katakan Ada Event Internasional Pasca Pembatalan Piala Dunia U-20

“Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menkopolhukam, dan Kepala PPATK untuk menyinkronkan hasil laporan dimiliki Pak Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Ibu Menkeu, karena ada perbedaan sangat jauh,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Menurut Sahroni, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani sangat berbeda. Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat dalam dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun. “Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang,” kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3) malam.

Dia mengungkapkan bahwa 491 entitas ASN Kemenkeu itu terdiri dari tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Menurut Mahfud, kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp 35 triliun dengan melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.

Kedua, transaksi keuangan mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori kedua di atas adalah Rp 53 triliun  jumlah entitas ASN Kemenkeu terlibat 30 orang. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU belum diperoleh data keterlibatan pegawai.

Untuk kategori terakhir, jumlah transaksi mencapai Rp 260 triliun dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu. Mahfud menegaskan bahwa jangan melibatkan Rafael Alun dengan kasus dugaan TPPU ini karena Rafael terlibat dalam kasus berbeda. “Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, itu kan pidana, bukan TPPU.”kata Mahfud (*)

 

Editor :Winardyasto HariKirono

Foto:Istimewa

Sumber Berita:jawapos.com


 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah Gibran dan Putusan MA, Tegaskan Posisi Presiden Prabowo Tetap Aman!

Mahfud MD Soroti Polemik Ijazah Gibran dan Putusan MA, Tegaskan Posisi Presiden Prabowo Tetap Aman!

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, akhirnya angkat bicara membedah implikasi hukum di balik polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam perbincangan di siniar

Mahfud MD: Mundur Lebih Terhormat bagi Gibran daripada Dimakzulkan

Mahfud MD: Mundur Lebih Terhormat bagi Gibran daripada Dimakzulkan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela.  Menurutnya, jalan itu paling ringan bagi bangsa dan paling cepat meredakan polemik yang sedang berkem

Mahfud MD: Jenderal Polri Berjamaah Menyadap Presiden Bisa Dijerat Pasal Makar dan Pidana Mati!

Mahfud MD: Jenderal Polri Berjamaah Menyadap Presiden Bisa Dijerat Pasal Makar dan Pidana Mati!

Publik mengenal kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai noda hitam terbesar di tubuh Polri. Namun, penyadapan terhadap ring satu kekuasaan tertinggi mengubah peta skala kejahatan institusional Republik ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer