alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Temuan Laporan Keuangan Kemensos oleh BPK Akan Dijawab Empat Parameter

Mobile_AP_Rectangle 1

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Kemensos TA 2021, dalam 60 hari ke depan Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menjawab soal ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta  mengatakan, terhadap temuan itu akan dijawab dengan menggunakan empat parameter guna memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Risma pada Kamis (28/7) mengatakan, empat parameter tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening bank, ID semesta, dan data salur. “Karena memang kalau dengan NIK saja tidak bisa, kita cari lah dengan data itu,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Risma, temuan-temuan oleh BPK  merupakan kejadian akumulatif dari tahun-tahun sebelum dirinya menjabat. Namun Mensos mengatakan temuan riilnya dari Laporan Keuangan TA 2021 yakni pada bantuan sosial COVID-19 senilai Rp5,9 triliun tahun 2020.

Adapun dari temuan seolah-olah PM (penerima manfaat) itu tidak ada penerimanya. “Saat itu tahun 2020 itu bukan padan dengan NIK. Belum padan, sehingga kita mencarinya dengan empat parameter,” katanya.

Setelah dia menjabat sebagai menteri sosial, barulah dibuat kebijakan membuat pembetulan menggunakan DTKS bulan Oktober 2020, yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial pada April 2021.

- Advertisement -

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Kemensos TA 2021, dalam 60 hari ke depan Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menjawab soal ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta  mengatakan, terhadap temuan itu akan dijawab dengan menggunakan empat parameter guna memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Risma pada Kamis (28/7) mengatakan, empat parameter tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening bank, ID semesta, dan data salur. “Karena memang kalau dengan NIK saja tidak bisa, kita cari lah dengan data itu,” ujarnya.

Menurut Risma, temuan-temuan oleh BPK  merupakan kejadian akumulatif dari tahun-tahun sebelum dirinya menjabat. Namun Mensos mengatakan temuan riilnya dari Laporan Keuangan TA 2021 yakni pada bantuan sosial COVID-19 senilai Rp5,9 triliun tahun 2020.

Adapun dari temuan seolah-olah PM (penerima manfaat) itu tidak ada penerimanya. “Saat itu tahun 2020 itu bukan padan dengan NIK. Belum padan, sehingga kita mencarinya dengan empat parameter,” katanya.

Setelah dia menjabat sebagai menteri sosial, barulah dibuat kebijakan membuat pembetulan menggunakan DTKS bulan Oktober 2020, yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial pada April 2021.

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Kemensos TA 2021, dalam 60 hari ke depan Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menjawab soal ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta  mengatakan, terhadap temuan itu akan dijawab dengan menggunakan empat parameter guna memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Risma pada Kamis (28/7) mengatakan, empat parameter tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening bank, ID semesta, dan data salur. “Karena memang kalau dengan NIK saja tidak bisa, kita cari lah dengan data itu,” ujarnya.

Menurut Risma, temuan-temuan oleh BPK  merupakan kejadian akumulatif dari tahun-tahun sebelum dirinya menjabat. Namun Mensos mengatakan temuan riilnya dari Laporan Keuangan TA 2021 yakni pada bantuan sosial COVID-19 senilai Rp5,9 triliun tahun 2020.

Adapun dari temuan seolah-olah PM (penerima manfaat) itu tidak ada penerimanya. “Saat itu tahun 2020 itu bukan padan dengan NIK. Belum padan, sehingga kita mencarinya dengan empat parameter,” katanya.

Setelah dia menjabat sebagai menteri sosial, barulah dibuat kebijakan membuat pembetulan menggunakan DTKS bulan Oktober 2020, yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial pada April 2021.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/