22.9 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

KUPI Desak Pemerintah Sahkan RUU Perlindungan PRT, Implementasikan UU TPKS

Mobile_AP_Rectangle 1

JEPARA, RADARJEMBER.ID- Selain pandangan dan sikap keagamaan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang berakhir Sabtu (26/11) di PP Hasyim Asy’ari Jepara, Jawa Tengah, juga menghasilkan rekomendasi kongres. 

Untuk menjamin implementasinya, hasil rekomendasi KUPI II diserahkan kepada perwakilan pejabat berwenang yang hadir, di antaranya adalah Prof Abu Rohmad, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Agama RI dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mewakili institusi parlemen.

“Apresiasi yang luar biasa kepada KUPI II ini. Semoga rekomendasi dan program bisa tersampaikan kepada seluruh bupati dan walikota di seluruh Indonesia,” ujar Eva Khalifah, Wakil Bupati Sumenep, sebagai salah satu representasi pemerintah.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA: Kongres KUPI: Khitan bagi Perempuan tanpa Alasan Medis Hukumnya Haram

Rekomendasi KUPI II dibacakan langsung oleh Roziqoh Sukardi, Manajer Program Fahmina Institute yang juga Ketua Fatayat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Roziqoh menyampaikan, eksistensi ulama perempuan telah diterima di kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional. Maka dari itu negara dan masyarakat sipil perlu menjadikan KUPI menjadi mitra kerja strategis dalam banyak hal.

“Negara harus menjadikan KUPI sebagai mitra kerja strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan,” ungkapnya.

KUPI II mendesak pemerintah mempercepat penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan yang terkait kelompok rentan kekerasan, terutama peraturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Negara harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan dan perlindungan jiwa perempuan dan mengimplementasikannya dengan konsisten,” ungkap Roziqoh.

KUPI juga menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami operasi kemanusiaan, terutama di Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan Cina (Uighur).

“KUPI menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan operasi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam rahmatan lil ‘alamin yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan,” ujarnya.

Selain itu, KUPI juga memberikan rekomendasi terkait permasalahan sampah dan keberlangsungan lingkungan hidup, ekstremisme beragama, praktik pemaksaan perkawinan, hingga mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia. (*)

Foto   : KUPI untuk Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEPARA, RADARJEMBER.ID- Selain pandangan dan sikap keagamaan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang berakhir Sabtu (26/11) di PP Hasyim Asy’ari Jepara, Jawa Tengah, juga menghasilkan rekomendasi kongres. 

Untuk menjamin implementasinya, hasil rekomendasi KUPI II diserahkan kepada perwakilan pejabat berwenang yang hadir, di antaranya adalah Prof Abu Rohmad, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Agama RI dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mewakili institusi parlemen.

“Apresiasi yang luar biasa kepada KUPI II ini. Semoga rekomendasi dan program bisa tersampaikan kepada seluruh bupati dan walikota di seluruh Indonesia,” ujar Eva Khalifah, Wakil Bupati Sumenep, sebagai salah satu representasi pemerintah.

BACA JUGA: Kongres KUPI: Khitan bagi Perempuan tanpa Alasan Medis Hukumnya Haram

Rekomendasi KUPI II dibacakan langsung oleh Roziqoh Sukardi, Manajer Program Fahmina Institute yang juga Ketua Fatayat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Roziqoh menyampaikan, eksistensi ulama perempuan telah diterima di kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional. Maka dari itu negara dan masyarakat sipil perlu menjadikan KUPI menjadi mitra kerja strategis dalam banyak hal.

“Negara harus menjadikan KUPI sebagai mitra kerja strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan,” ungkapnya.

KUPI II mendesak pemerintah mempercepat penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan yang terkait kelompok rentan kekerasan, terutama peraturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Negara harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan dan perlindungan jiwa perempuan dan mengimplementasikannya dengan konsisten,” ungkap Roziqoh.

KUPI juga menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami operasi kemanusiaan, terutama di Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan Cina (Uighur).

“KUPI menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan operasi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam rahmatan lil ‘alamin yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan,” ujarnya.

Selain itu, KUPI juga memberikan rekomendasi terkait permasalahan sampah dan keberlangsungan lingkungan hidup, ekstremisme beragama, praktik pemaksaan perkawinan, hingga mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia. (*)

Foto   : KUPI untuk Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

JEPARA, RADARJEMBER.ID- Selain pandangan dan sikap keagamaan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang berakhir Sabtu (26/11) di PP Hasyim Asy’ari Jepara, Jawa Tengah, juga menghasilkan rekomendasi kongres. 

Untuk menjamin implementasinya, hasil rekomendasi KUPI II diserahkan kepada perwakilan pejabat berwenang yang hadir, di antaranya adalah Prof Abu Rohmad, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Agama RI dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mewakili institusi parlemen.

“Apresiasi yang luar biasa kepada KUPI II ini. Semoga rekomendasi dan program bisa tersampaikan kepada seluruh bupati dan walikota di seluruh Indonesia,” ujar Eva Khalifah, Wakil Bupati Sumenep, sebagai salah satu representasi pemerintah.

BACA JUGA: Kongres KUPI: Khitan bagi Perempuan tanpa Alasan Medis Hukumnya Haram

Rekomendasi KUPI II dibacakan langsung oleh Roziqoh Sukardi, Manajer Program Fahmina Institute yang juga Ketua Fatayat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Roziqoh menyampaikan, eksistensi ulama perempuan telah diterima di kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional. Maka dari itu negara dan masyarakat sipil perlu menjadikan KUPI menjadi mitra kerja strategis dalam banyak hal.

“Negara harus menjadikan KUPI sebagai mitra kerja strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan,” ungkapnya.

KUPI II mendesak pemerintah mempercepat penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan yang terkait kelompok rentan kekerasan, terutama peraturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Negara harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan dan perlindungan jiwa perempuan dan mengimplementasikannya dengan konsisten,” ungkap Roziqoh.

KUPI juga menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami operasi kemanusiaan, terutama di Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan Cina (Uighur).

“KUPI menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan operasi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam rahmatan lil ‘alamin yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan,” ujarnya.

Selain itu, KUPI juga memberikan rekomendasi terkait permasalahan sampah dan keberlangsungan lingkungan hidup, ekstremisme beragama, praktik pemaksaan perkawinan, hingga mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia. (*)

Foto   : KUPI untuk Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca