23.2 C
Jember
Monday, 30 January 2023

Kongres KUPI: Khitan bagi Perempuan tanpa Alasan Medis Hukumnya Haram

Mobile_AP_Rectangle 1

JEPARA, RADARJEMBER.ID- Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, berakhir Sabtu (26/11). Sejumlah pandangan dan sikap keagamaan, serta rekomendasi KUPI II dihasilkan. Salah satunya, desakan agar tidak melakukan khitan bagi perempuan atau tindakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis, karena hukumnya haram.

Wakil Ketua STAI Teuku Chik Pante Kulu Banda Aceh Dr Sarina Aini menyatakan, hal tersebut sebagai representasi peserta KUPI II. “Semua pihak harus bertanggung jawab untuk mencegah P2GP tanpa alasan medis. Sedangkan hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pemotongan atau P2GP tanpa alasan medis adalah wajib,” ujarnya.

BACA JUGA: Ulama dan Ormas Ikut Membangun Negeri 

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, berbagai tema krusial yang saat ini melilit kaum perempuan juga ditetapkan sikapnya sebagaimana peminggiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama, isu perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan.

Tak ketinggalan juga isu perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, serta dari bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis. Kongres juga menelurkan pernyataan bersama peserta kongres dalam bentuk Ikrar Bangsri Jepara dan Deklarasi Jaringan KUPI Muda.

Dr Fatum Abu Bakar dari PP Al Khoirot Ternate, saat membacakan pandangan dan sikap keagamaan KUPI II, menyampaikan, hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara. Namun ketika terjadi peminggiran perempuan yang berdampak sebaliknya, hukumnya adalah haram.

“Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang dimilikinya,” ucapnya.

Untuk isu lingkungan, Mohammad Khatibul Umam dari PP An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura, menegaskan, semua pihak wajib mengelola sampah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Terutama pemerintah wajib membangun kesadaran warga akan bahaya sampah dan memberikan edukasi pengelolaan sampah yang paling sederhana.

“Hukum pembiaran kerusakan lingkungan hidup akibat polusi sampah adalah haram bagi pelakunya langsung dan makruh tahrim (mendekati haram) bagi orang yang tidak mempunyai wewenang,” tutur Khatibul Umam.

Dalam kesempatan lain, Nurul Mahmudah dari Jombang, mengungkapkan, sikap keagamaan KUPI melihat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, tapi juga sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

“Dengan demikian, pemerintah harus membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan hukumnya adalah wajib,” tutur Nyai Nurul, sapaannya.

Sementara itu, Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin Prof Masyitah Umar menyebutkan, hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan atau psikiatris.

“Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Pelaku juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk bagi korban,” jelasnya. (*)

Foto   : KUPI untuk Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEPARA, RADARJEMBER.ID- Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, berakhir Sabtu (26/11). Sejumlah pandangan dan sikap keagamaan, serta rekomendasi KUPI II dihasilkan. Salah satunya, desakan agar tidak melakukan khitan bagi perempuan atau tindakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis, karena hukumnya haram.

Wakil Ketua STAI Teuku Chik Pante Kulu Banda Aceh Dr Sarina Aini menyatakan, hal tersebut sebagai representasi peserta KUPI II. “Semua pihak harus bertanggung jawab untuk mencegah P2GP tanpa alasan medis. Sedangkan hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pemotongan atau P2GP tanpa alasan medis adalah wajib,” ujarnya.

BACA JUGA: Ulama dan Ormas Ikut Membangun Negeri 

Selain itu, berbagai tema krusial yang saat ini melilit kaum perempuan juga ditetapkan sikapnya sebagaimana peminggiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama, isu perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan.

Tak ketinggalan juga isu perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, serta dari bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis. Kongres juga menelurkan pernyataan bersama peserta kongres dalam bentuk Ikrar Bangsri Jepara dan Deklarasi Jaringan KUPI Muda.

Dr Fatum Abu Bakar dari PP Al Khoirot Ternate, saat membacakan pandangan dan sikap keagamaan KUPI II, menyampaikan, hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara. Namun ketika terjadi peminggiran perempuan yang berdampak sebaliknya, hukumnya adalah haram.

“Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang dimilikinya,” ucapnya.

Untuk isu lingkungan, Mohammad Khatibul Umam dari PP An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura, menegaskan, semua pihak wajib mengelola sampah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Terutama pemerintah wajib membangun kesadaran warga akan bahaya sampah dan memberikan edukasi pengelolaan sampah yang paling sederhana.

“Hukum pembiaran kerusakan lingkungan hidup akibat polusi sampah adalah haram bagi pelakunya langsung dan makruh tahrim (mendekati haram) bagi orang yang tidak mempunyai wewenang,” tutur Khatibul Umam.

Dalam kesempatan lain, Nurul Mahmudah dari Jombang, mengungkapkan, sikap keagamaan KUPI melihat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, tapi juga sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

“Dengan demikian, pemerintah harus membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan hukumnya adalah wajib,” tutur Nyai Nurul, sapaannya.

Sementara itu, Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin Prof Masyitah Umar menyebutkan, hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan atau psikiatris.

“Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Pelaku juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk bagi korban,” jelasnya. (*)

Foto   : KUPI untuk Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

JEPARA, RADARJEMBER.ID- Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, berakhir Sabtu (26/11). Sejumlah pandangan dan sikap keagamaan, serta rekomendasi KUPI II dihasilkan. Salah satunya, desakan agar tidak melakukan khitan bagi perempuan atau tindakan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis, karena hukumnya haram.

Wakil Ketua STAI Teuku Chik Pante Kulu Banda Aceh Dr Sarina Aini menyatakan, hal tersebut sebagai representasi peserta KUPI II. “Semua pihak harus bertanggung jawab untuk mencegah P2GP tanpa alasan medis. Sedangkan hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pemotongan atau P2GP tanpa alasan medis adalah wajib,” ujarnya.

BACA JUGA: Ulama dan Ormas Ikut Membangun Negeri 

Selain itu, berbagai tema krusial yang saat ini melilit kaum perempuan juga ditetapkan sikapnya sebagaimana peminggiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama, isu perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan.

Tak ketinggalan juga isu perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, serta dari bahaya pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis. Kongres juga menelurkan pernyataan bersama peserta kongres dalam bentuk Ikrar Bangsri Jepara dan Deklarasi Jaringan KUPI Muda.

Dr Fatum Abu Bakar dari PP Al Khoirot Ternate, saat membacakan pandangan dan sikap keagamaan KUPI II, menyampaikan, hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara. Namun ketika terjadi peminggiran perempuan yang berdampak sebaliknya, hukumnya adalah haram.

“Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang dimilikinya,” ucapnya.

Untuk isu lingkungan, Mohammad Khatibul Umam dari PP An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura, menegaskan, semua pihak wajib mengelola sampah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Terutama pemerintah wajib membangun kesadaran warga akan bahaya sampah dan memberikan edukasi pengelolaan sampah yang paling sederhana.

“Hukum pembiaran kerusakan lingkungan hidup akibat polusi sampah adalah haram bagi pelakunya langsung dan makruh tahrim (mendekati haram) bagi orang yang tidak mempunyai wewenang,” tutur Khatibul Umam.

Dalam kesempatan lain, Nurul Mahmudah dari Jombang, mengungkapkan, sikap keagamaan KUPI melihat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, tapi juga sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

“Dengan demikian, pemerintah harus membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan hukumnya adalah wajib,” tutur Nyai Nurul, sapaannya.

Sementara itu, Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin Prof Masyitah Umar menyebutkan, hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan atau psikiatris.

“Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Pelaku juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk bagi korban,” jelasnya. (*)

Foto   : KUPI untuk Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca