Mengurai Skandal Bansos Beras Rp200 Miliar yang Menjerat Staf Ahli Mensos


radar jember - Nama Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto kini menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Edi Suharto ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.
“Benar, bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran bansos beras untuk KPM PKH TA 2020,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media pada Kamis 2 Oktober 2025.
Budi menyebutkan, hingga saat ini KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut, terdiri dari tiga orang individu dan dua korporasi.
Kendati demikian, KPK belum membeberkan detail mengenai proses hukum lanjutan terhadap masing-masing tersangka.
Edi Suharto Tetap Bekerja
Meski berstatus tersangka, Edi Suharto memastikan tugas-tugas di Kementerian Sosial (Kemensos) tetap berjalan normal.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025, Edi mengaku masih mengikuti rapat pimpinan dan agenda kedinasan lain.
“Semampu dan sekuat saya, saya tetap menjalankan tugas sehari-hari. Beberapa waktu lalu saya hadir dalam rapat pimpinan, termasuk kegiatan lain di kementerian,” kata Edi.
Edi menegaskan, jabatan staf ahli yang kini diembannya tidak terkait langsung dengan perkara yang sedang diusut KPK.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik serta program-program Kemensos tetap berlanjut mendukung masyarakat.
Latar Belakang Kasus
Pada 2020, Edi Suharto menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos. Saat itu, Edi mendapat mandat dari Menteri Sosial Juliari Batubara untuk mengawal program Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi penanganan pandemi COVID-19.
Dalam penyidikan, KPK mendalami keterlibatan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Dosni Roha Logistik (DNR) selaku perusahaan transporter distribusi bansos.
Edi sempat diperiksa terkait kedua perusahaan tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana maupun dokumen bermasalah ketika diperiksa pada 2020-2021.
“Awalnya saya pikir kasus itu selesai, namun saya kembali dipanggil pada tahun 2024. Itu membuat saya kaget, karena sebelumnya hanya klarifikasi, tetapi kemudian ada panggilan sebagai saksi dan tersangka,” ucap Edi.
Menurut Edi, distribusi bansos seharusnya berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Direktorat Jenderal Fakir Miskin.
Akan tetapi, keputusan Juliari Batubara kala itu menempatkan pelaksanaan di bawah Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan alasan beban kerja direktorat lain yang cukup berat.
“Di lapangan, transporter tidak amanah sehingga distribusi tidak sesuai juknis. Seharusnya beras diantar hingga RT/RW bahkan door-to-door ke penerima manfaat, tetapi justru diturunkan di kelurahan atau desa. Dari situlah muncul selisih harga dan kerugian negara,” kata Edi.
Perkembangan Penyidikan
KPK mengumumkan penyidikan kasus bansos beras ini sejak 26 Juni 2024. Lalu pada 19 Agustus 2025, lembaga antirasuah mencegah empat orang bepergian ke luar negeri, termasuk Edi Suharto dan jajaran direksi PT DNR Logistics.
Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penetapan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp200 miliar.
KPK memastikan proses hukum masih berlanjut, termasuk pengumpulan bukti tambahan dan koordinasi dengan lembaga terkait.



