
Radar Jember - Penerapan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia terus berjalan untuk menertibkan lalu lintas di berbagai wilayah. Sistem ini menjadi solusi modern dalam menindak pelanggaran lalu lintas tanpa perlu adanya interaksi langsung antara petugas dengan pengendara.
Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa kasus muncul yang menimbulkan perdebatan, salah satunya adalah kejadian tilang terhadap ambulans saat menjalankan tugas darurat.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan bahwa kamera ETLE bekerja berdasarkan pembacaan nomor polisi kendaraan, bukan jenis kendaraan seperti ambulans atau mobil jenazah.
Menurutnya, sistem ini tidak dapat membedakan kendaraan khusus bila menggunakan pelat nomor sipil. Pernyataan ini disampaikan menanggapi keluhan sejumlah pengemudi ambulans yang terkena tilang ETLE ketika sedang mengantarkan pasien atau jenazah.
Peristiwa tersebut dialami Febryan, seorang sopir ambulans di Tangerang. Ia terkejut saat mengetahui mobil ambulans yang dikendarainya terkena tilang elektronik. Saat itu, ia sedang membawa pasien gawat darurat dari RS Hermina Daan Mogot menuju RSUD Pelni.
Dalam perjalanan, ambulansnya terekam melanggar aturan lalu lintas di kawasan Cengkareng. Beberapa pelanggaran yang tercatat, seperti menerobos lampu merah, masuk jalur TransJakarta, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Febryan mengaku ambulans tersebut memang menggunakan pelat sipil, meskipun telah mengantongi izin operasional pribadi.
ETLE sendiri merupakan sistem berbasis teknologi yang memanfaatkan kamera pengawas untuk memantau dan merekam pelanggaran lalu lintas. Kamera ini dapat menangkap berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran lampu merah, marka jalan, pelat nomor ganjil-genap, penggunaan sabuk pengaman, serta penggunaan ponsel saat berkendara. Kamera tersebut terhubung langsung dengan petugas TMC Polda Metro Jaya yang akan memeriksa hasil rekaman untuk memastikan jenis pelanggaran dan kecocokan data kendaraan.
Setelah pelanggaran dikonfirmasi, gambar pelanggaran dijadikan bukti dan data kendaraan dicocokkan dengan basis data yang tersedia. Jika data valid, surat konfirmasi tilang akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan beserta besaran denda yang harus dibayarkan.
Proses pembayaran dapat dilakukan melalui situs web ETLE, aplikasi ETLE Nasional, atau posko ETLE terdekat. Jika denda tidak segera dilunasi dalam waktu 14 hari, STNK kendaraan tersebut dapat diblokir.
Untuk mendukung sistem ini, Ditlantas Polda Metro Jaya memasang berbagai jenis kamera dengan spesifikasi berbeda. Kamera ETLE dilengkapi fitur Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang mampu membaca pelat nomor kendaraan secara otomatis.
Selain itu, ada kamera checkpoint yang dapat memantau pelanggaran ganjil-genap, penggunaan sabuk pengaman, serta penggunaan ponsel oleh pengemudi mobil. Sedangkan kamera speed radar digunakan untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas di jalan raya.
Kelebihan utama dari sistem ETLE terletak pada transparansi dan akuntabilitasnya. Semua data pelanggaran tercatat secara digital, sehingga potensi pungutan liar yang kerap terjadi pada sistem tilang manual dapat ditekan.
Selain itu, keberadaan ETLE diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan.
Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu dibenahi, seperti kasus ambulans yang terkena tilang saat bertugas darurat.
Situasi ini memunculkan harapan adanya sistem yang lebih fleksibel, misalnya dengan penggunaan pelat nomor khusus atau sistem identifikasi kendaraan darurat yang terhubung dengan ETLE, agar pengemudi ambulans tak perlu khawatir saat bertugas menyelamatkan nyawa.
Masyarakat diimbau untuk lebih memahami cara kerja sistem ini, mematuhi aturan, dan selalu memastikan keabsahan informasi dari sumber resmi, baik melalui situs web ETLE wilayah masing-masing maupun aplikasi ETLE Nasional.
Harapannya, dengan penerapan sistem yang adil, transparan, dan edukatif ini, budaya tertib berlalu lintas di Indonesia dapat terwujud secara lebih luas.




