BSU Belum Cair Meski Sudah Terdaftar? Begini Langkah Pengaduan Resmi ke Kemnaker

Radar Jember – Beberapa calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mengeluhkan belum menerima pencairan dana bantuan sebesar Rp600.000.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan mekanisme pengaduan resmi yang dapat diakses secara daring.
Diharapkan calon penerima dapat mengikuti prosedur online dengan baik agar masalah segera teratasi
Berikut langkah-langkah pengaduan BSU yang belum cair:
- Hubungi Call Center Resmi
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menghubungi call center resmi Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi awal terkait status BSU.
Pastikan menyiapkan data diri seperti nomor KTP dan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat proses verifikasi.
- Akses Portal Pengaduan Kemnaker
Untuk pengaduan yang lebih resmi dan tercatat, pekerja dapat mengakses portal pengaduan Kemnaker di alamat: https://bantuan.kemnaker.go.id/support/home.
Pastikan mengakses situs resmi untuk menjaga keamanan data pribadi.
- Mendaftar atau Login Akun
Jika belum memiliki akun, pekerja harus mendaftar dengan mengisi data pribadi seperti nomor KTP, nama orang tua kandung, alamat email, nomor handphone, dan membuat password.
Setelah berhasil mendaftar, login ke akun yang telah dibuat.
- Mengisi Formulir Pengaduan
Setelah login, pilih menu "Pengaduan" lalu klik "Buat Pengaduan".
Pada formulir yang tersedia, pilih kategori "Bantuan Subsidi Upah (BSU)".
Isi judul pengaduan yang menggambarkan inti masalah, misalnya "Belum Menerima BSU 2025 Padahal Memenuhi Syarat".
Pada kolom isi laporan, jelaskan secara rinci permasalahan yang dihadapi dan lampirkan bukti pendukung jika ada.
- Memantau Perkembangan Aduan
Setelah mengajukan laporan, pekerja dapat memantau perkembangan pengaduan melalui menu "Aduan Saya" di portal tersebut.
Status laporan akan ditampilkan, apakah sedang diproses, menunggu verifikasi, atau telah selesai ditindaklanjuti.
Mekanisme pengaduan ini disediakan untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang memenuhi syarat dapat menerima haknya secara tepat.
Pemerintah menekankan pentingnya validasi data dan komunikasi yang efektif antara pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kemnaker dalam proses penyaluran BSU.
Penulis: Cintya Diyanti Utomo


