alexametrics
30.1 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Semua Sekolah Harus Ikuti SKB 4 Menteri

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Seiring semakin membaiknya kondisi Covid-19 di Indonesia tentu disambut gembira oleh semua pihak, karena itu sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas namun wajib mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama empat menteri seperti, Mendikbud Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Hal itu seperti dikatakan oleh Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), penerapan SKB empat menteri itu sengaja diberlakukan kepada sekolah untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan ketika PTM dilangsungkan.

“Melalui urat edaran Mendikbudristek Nomer 3 tahun 2022, PTM terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan keputusan bersama empat menteri.Selain itu orangtua murid atau wali murid diberikan pilihan, untuk memberikan izin kepada anak untuk mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).”kata Suharti.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di surat edaran itu dijelaskan, pemerintah daerah harus ikut berperan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PTM terbatas, terutama dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM yang aman termasuk memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. 

Kemudian juga dijelaskan kembali peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, utamanya dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman. Kemudian juga memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Seiring semakin membaiknya kondisi Covid-19 di Indonesia tentu disambut gembira oleh semua pihak, karena itu sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas namun wajib mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama empat menteri seperti, Mendikbud Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Hal itu seperti dikatakan oleh Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), penerapan SKB empat menteri itu sengaja diberlakukan kepada sekolah untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan ketika PTM dilangsungkan.

“Melalui urat edaran Mendikbudristek Nomer 3 tahun 2022, PTM terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan keputusan bersama empat menteri.Selain itu orangtua murid atau wali murid diberikan pilihan, untuk memberikan izin kepada anak untuk mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).”kata Suharti.

Di surat edaran itu dijelaskan, pemerintah daerah harus ikut berperan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PTM terbatas, terutama dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM yang aman termasuk memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. 

Kemudian juga dijelaskan kembali peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, utamanya dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman. Kemudian juga memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Seiring semakin membaiknya kondisi Covid-19 di Indonesia tentu disambut gembira oleh semua pihak, karena itu sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas namun wajib mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama empat menteri seperti, Mendikbud Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Hal itu seperti dikatakan oleh Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), penerapan SKB empat menteri itu sengaja diberlakukan kepada sekolah untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan ketika PTM dilangsungkan.

“Melalui urat edaran Mendikbudristek Nomer 3 tahun 2022, PTM terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan keputusan bersama empat menteri.Selain itu orangtua murid atau wali murid diberikan pilihan, untuk memberikan izin kepada anak untuk mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).”kata Suharti.

Di surat edaran itu dijelaskan, pemerintah daerah harus ikut berperan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PTM terbatas, terutama dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM yang aman termasuk memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. 

Kemudian juga dijelaskan kembali peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, utamanya dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman. Kemudian juga memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/