Data Terbaru: Instansi Pusat dan Daerah Ini Paling Sepi Peminat di CPNS 2024

RADAR JEMBER – Pedaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 resmi ditutup pada Selasa, 10 September lalu pukul 23.59 WIB. Namun, sejumlah instansi masih menghadapi minimnya jumlah pelamar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menginstruksikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan kelancaran proses seleksi di seluruh instansi, termasuk di instansi yang kekurangan pelamar.
Beberapa instansi, baik pusat maupun daerah, melaporkan jumlah pelamar yang rendah. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Gorontalo hanya menerima 13 pelamar untuk 5 formasi, dan pemerintah Kabupaten Bangli mendapatkan 19 pelamar untuk 9 formasi. Tantangan ini memerlukan penanganan keluhan yang lebih intensif selama proses rekrutmen berlangsung.
Menteri Anas meminta BKN untuk mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan strategi penanganan keluhan di setiap kantor pusat, regional, serta unit pelaksana teknis (UPT).
“Perlu pusat informasi atau crisis center yang disiapsiagakan di setiap titik kantor BKN, baik online maupun offline, guna menangani keluhan masyarakat terkait CPNS, PPK, dan non-ASN,” terangnya.
Abdullah Azwar Anas juga menekankan pentingnya adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas agar setiap pertanyaan pelamar dapat dijawab dengan cepat dan efektif, terutama dari instansi yang kurang diminati. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar proses rekrutmen CASN 2024 di berbagai wilayah.
Berdasarkan data dari akun Instagram resmi @bkngoidofficial, berikut adalah statistik Instansi pusat dengan jumlah pelamar paling sedikit per 9 September 2024. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memiliki 65 formasi dengan 380 pelamar, Kementerian PANRB dengan 61 formasi dan 440 pelamar, serta Setjen KOMNAS HAM dengan 38 formasi dan 459 pelamar. Instansi lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional juga melaporkan jumlah pelamar yang rendah, meski menyediakan 500 formasi dengan hanya 486 pelamar.
Sementara itu, beberapa instansi daerah juga menghadapi tantangan serupa. Pemerintah Kota Gorontalo hanya menerima 13 pelamar untuk 5 formasi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangli mendapat 19 pelamar untuk 9 formasi. Pemerintah daerah lainnya, seperti kabupaten Purworejo, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bondowoso, juga melaporkan jumlah pelamar yang jauh di bawah harapan untuk formasi yang tersedia. Tantangan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengelola proses rekrutmen di instansi-instansi tersebut.


