
radarjember.id-Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan dengan utang negara sebesar Rp. 1.353,1 triliun pada tahun pertamanya menjabat sebagai presiden Indonesia.
Pada tahun pertama pemerintahannya, probowo harus memikirkan utang jatuh tempo di tahun 2025 mendatang sebesar Rp. 800 triliun yang berasal dari obligasi dan pinnjaman pemerintah.
Menteri keuangan Sri Mulyani indrawati memang mengatakan utang negara masih dalam mode aman. Ia juga memberikan beberapa catatan yaitu, manajemen negara kredibel, persepsi publik dan investor terhadap APBN positif, serta kebijakan fiskal ekonomi dan politik masih stabil.
Baca Juga: Begini Kronologi, Seorang Ibu Melahirkan Di Mobil Patroli Polisi Saat Demo Di Kalimantan Barat
Tetapi, Researcher Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang masih disusun dengan ketergantungan utang. Hal ini terlihat dari defisit APBN yang melebar, dimana pada APBN 2025 ditargetkan defisit sebesar 2,53%, yang mana defisit tahun ini lebih besar dari tahun 2024 lalu sebesar 2,29%.
"Jadi, di APBN 2024 itu defisitnya 2,29 %, tapi di outlook (2024) naik jadi 2,7 %. Kita masih bergantung pada utang,” kata Riza pada Minggu (18/8).
Menurut Ariyo DP Irhamna, Researcher Center of Industry, Trade, and Investment INDEF utang negara yang tinggi ini dapat mempersempit ruang fiskal bagi pemerintahan baru dan ini menjadi warisan terburuk yang diberikan oleh Jokowi.
“Ini yang juga membuat ruang fiskal untuk 2025 semakin terbatas bagi pemerintahan yang baru. Dan menjadi warisan yang buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo,” ungkapnya. (dea/bud)

