Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Legalkan Praktik Aborsi, Ini Dia Ketentuannya

Adeapryanis
Penulis: Adeapryanis❯

EDUKASI KEHAMILAN: Bidan Rhita memberikan penjelasan proses persalinan, sebagai langkah persalinan minim trauma. Pendidikan kesehatan reproduksi mulai didorong untuk masuk RPJMD, sebagai upaya untuk
EDUKASI KEHAMILAN: Bidan Rhita memberikan penjelasan proses persalinan, sebagai langkah persalinan minim trauma. Pendidikan kesehatan reproduksi mulai didorong untuk masuk RPJMD, sebagai upaya untuk


Advertisement

radarjember.id-Pemerintah resmikan Peraturan Perundang-undangan praktik aborsi bagi korban kekeran seksual atau pemerkosaan.

Tertulis pada putusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, praktik aborsi ini tidak hanya diizinkan bagi korban kekerasan ataupun pemerkosaan saja, namun, aborsi dapat dilakukan bagi perempuan yang mempunyai indikasi kedaruratan medis.

"Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. SK No 226960 A," bunyi Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tersebut, dikutip Rabu (31/7/2024).

Dalam PP tersebut, kedaruratan medis harus diindikasi dengan kehamilan yang mengancam nyawa, kesehatan ibu dan juga janin dengan cacat bawaan yang tak bisa diperbaiki, sehingga tak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Selain itu, bagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual harus mendapatkan keterangan dari penyidik yang membuktikan adanya dugaan pemerkosaan atau kekerasan seksual. (dea/bud)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer