alexametrics
23.3 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Inginkan Perempuan dan Kaum Marginal Setara

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Kesetaraan gender di berbagai sektor berhak diperoleh oleh perempuan, kaum marginal hingga disabilitas, bahkan mereka itu berhak pula untuk terlibat dalam segala proses pengambilan kebijakan strategis di berbagai sektor.

Kampanye Gender Equality, Disability, and social Inclusion (GEDSI), memastikan warga negara dari berbagai latar belakang agar bisa tetap setara.Ini penting, untuk menjadi advokasi dari praktik diskriminatif. Kampanye tersebut, bertujuan mengatasi stigmatisasi, diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum rentan.

Semua pemangku kepentingan diingatkan tidak ada satu orangpun ditinggalkan (Leave No One Behind)  dalam pembangunan Indonesia, hal itu terkuak saat gelaran webinar antara Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Konferensi Knowledge –to-Policy (K2P) bertemakan Mendorong Kebijakan Setara-Inklusif yang Transformatif dan Partisipatif.

Mobile_AP_Rectangle 2

Eva Rahmi Kasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial (Kemensos) mengutarakan, ia mendorong keberpihakan terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kaum rentan lain ragam regulasi birokrasi internal pemerintah.

“Maka diperlukan pendekatan twin-track, menggabungkan tindakan spesifik pada pemberdayaan dan pengarusutamaan disabilitas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.”papar Eva

Rachael Diprose, Akademisi dan peneliti University of Melbourne mengupas temuan dalam riset mengenai aksi kolektif perempuan dan Undang-Undang (UU) Desa, terutama terkait bagaimana pengaruh aksi kolektif perempuan mempengaruhi implementasi UU tersebut.Ia berharap, kebijakan itu memastikan inklusi dan pemberdayaan gender.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Kesetaraan gender di berbagai sektor berhak diperoleh oleh perempuan, kaum marginal hingga disabilitas, bahkan mereka itu berhak pula untuk terlibat dalam segala proses pengambilan kebijakan strategis di berbagai sektor.

Kampanye Gender Equality, Disability, and social Inclusion (GEDSI), memastikan warga negara dari berbagai latar belakang agar bisa tetap setara.Ini penting, untuk menjadi advokasi dari praktik diskriminatif. Kampanye tersebut, bertujuan mengatasi stigmatisasi, diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum rentan.

Semua pemangku kepentingan diingatkan tidak ada satu orangpun ditinggalkan (Leave No One Behind)  dalam pembangunan Indonesia, hal itu terkuak saat gelaran webinar antara Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Konferensi Knowledge –to-Policy (K2P) bertemakan Mendorong Kebijakan Setara-Inklusif yang Transformatif dan Partisipatif.

Eva Rahmi Kasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial (Kemensos) mengutarakan, ia mendorong keberpihakan terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kaum rentan lain ragam regulasi birokrasi internal pemerintah.

“Maka diperlukan pendekatan twin-track, menggabungkan tindakan spesifik pada pemberdayaan dan pengarusutamaan disabilitas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.”papar Eva

Rachael Diprose, Akademisi dan peneliti University of Melbourne mengupas temuan dalam riset mengenai aksi kolektif perempuan dan Undang-Undang (UU) Desa, terutama terkait bagaimana pengaruh aksi kolektif perempuan mempengaruhi implementasi UU tersebut.Ia berharap, kebijakan itu memastikan inklusi dan pemberdayaan gender.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Kesetaraan gender di berbagai sektor berhak diperoleh oleh perempuan, kaum marginal hingga disabilitas, bahkan mereka itu berhak pula untuk terlibat dalam segala proses pengambilan kebijakan strategis di berbagai sektor.

Kampanye Gender Equality, Disability, and social Inclusion (GEDSI), memastikan warga negara dari berbagai latar belakang agar bisa tetap setara.Ini penting, untuk menjadi advokasi dari praktik diskriminatif. Kampanye tersebut, bertujuan mengatasi stigmatisasi, diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum rentan.

Semua pemangku kepentingan diingatkan tidak ada satu orangpun ditinggalkan (Leave No One Behind)  dalam pembangunan Indonesia, hal itu terkuak saat gelaran webinar antara Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Konferensi Knowledge –to-Policy (K2P) bertemakan Mendorong Kebijakan Setara-Inklusif yang Transformatif dan Partisipatif.

Eva Rahmi Kasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial (Kemensos) mengutarakan, ia mendorong keberpihakan terhadap perempuan, penyandang disabilitas dan kaum rentan lain ragam regulasi birokrasi internal pemerintah.

“Maka diperlukan pendekatan twin-track, menggabungkan tindakan spesifik pada pemberdayaan dan pengarusutamaan disabilitas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.”papar Eva

Rachael Diprose, Akademisi dan peneliti University of Melbourne mengupas temuan dalam riset mengenai aksi kolektif perempuan dan Undang-Undang (UU) Desa, terutama terkait bagaimana pengaruh aksi kolektif perempuan mempengaruhi implementasi UU tersebut.Ia berharap, kebijakan itu memastikan inklusi dan pemberdayaan gender.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/