
SUMBERSARI, Radar Jember - Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terkena paparan paham radikalisme di negara tempatnya bekerja. Hal ini pun berpotensi terhadap PMI asal Jember. Berbagai ideologi ekstrim akan sangat mudah diikuti. Ditambah dengan informasi yang minim didapatkan PMI.
Project Officer Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto mengungkapkan, paparan tentang radikalisme bisa terjadi kepada siapapun. Bahkan yang berpendidikan sekalipun. Apabila mengikuti trend, tambahnya, beberapa tahun lalu PMI cenderung bekerja untuk dijadikan sebagai kurir narkoba hingga masuk dalam kasus judi online. “Yang kemarin kita tangani,” bebernya.
Pihaknya juga memantau adanya paparan paham ekstrimisme dan radikalisme yang masih terjadi hingga saat ini. Menurutnya, motif tersebut disebabkan oleh faktor informasi yang terbatas. Para PMI tidak memiliki keleluasaan akses informasi dan mobilitas karena beban kerja yang banyak. Seperti yang banyak diketahui, rata-rata PMI bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga (PRT) yang mengharuskan berada di dalam rumah terus menerus. “Mobilitasnya juga terbatas, sumber rujukan dan pembelajarannya yang paling mudah adalah pakai media sosial,” jelasnya di sela rembuk perencanaan pembangunan perempuan PMI dan keluarganya pada Selasa (12/12).
Informasi yang beredar di media sosial dikenal liar dan tak terbatas. Sifatnya yang satu arah juga menimbulkan informasi ditelan mentah-mentah. Tak ada teman diskusi, pesan diterima sepihak. “Itulah yang terus menerus menjadikan mereka terpapar keduanya (ekstremisme dan radikalisme, Red),” sebut Bambang.
Dia menyebut, belum banyak ditemukan. Namun, sebagai bahan pelajaran untuk yang sudah terjadi, edukasi kepada calon PMI (CPMI) sangat penting dilakukan. Selain pengetahuan tentang bahasa dan budaya negara yang akan dituju. Sebelum keberangkatan, mereka harus diberikan ruang pembelajaran yang spesifik tentang hal tersebut. “Misalnya soal bagaimana mereka mampu mengidentifikasi ini cenderung menjadi radikal apa enggak,” paparnya.
Pembekalan itu juga bagian dari perlindungan untuk PMI. Sebab, ada beberapa negara yang menerapkan aturan tertentu. Bambang mengatakan, ada suatu negara yang bisa memulangkan PMI hanya karena memberikan like pada suatu akun sosial media milik jaringan yang menyangkut radikalisme.
Selain menjadi tugas negara, kata dia, Migrant Care telah bekerja sama dengan salah satu pihak yang berada di kampus Singapura. Dalam rangka melakukan kampanye ajakan kepada PMI bergabung dalam satu forum pertemuan tatap muka. Harapannya PMI bisa memiliki tempat diskusi dua arah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. (sil/nur)

