Jaminan Kebebasan Beragama Minoritas Belum Konkret Diulas Tiga Capres 2024

JAKARTA, RADARJEMBER.ID-Debat calon presiden peserta Pilpres 2024 telah selesai dilaksanakan, namun demikian belum ada satu pun dari tiga calon presiden bicara konkret mengenai jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk kalangan minoritas saat debat.
Hal itu seperti diungkapkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), lembaga itu mengatakan kesemua capres baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo sama sekali tidak mengulas hal tersebut saat debat Pilpres 2024.
"Langkah pemenuhan hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) tidak terbahas dengan mendalam," mengutip siaran pers dari staf komunikasi INFID Intan Bedisa, Rabu (13/12).
Padahal, indeks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan.
INFID menambahkan Berdasarkan riset INFID dan SETARA Institute. Di 2022, skor kebebasan beragama dan berkeyakinan 3,7 lalu turun menjadi 3,4 di 2023.Tindakan-tindakan intoleransi, diskriminasi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kian sering terjadi.
Contoh kasus terjadi antara lain penolakan pendirian Gereja Elim Kristen Indonesia di Kota Medan, Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Rhema Sandubaya di Mataram, Gereja Manunggal Kasih Pancasila di Semarang.
Lalu penolakan atas pendirian Masjid Yayasan Imam Syafii di Jember, Gereja Wesleyan Indonesia El Shaddai di Tegal, hingga pembakaran balai pengajian milik Muhammadiyah di Bireun, Aceh.
Namun demikian, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat bicara sedikit mengenai jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dia mengklaim sudah banyak memberi izin pendirian rumah ibadah saat menjabat gubernur DKI Jakarta.
Akan tetapi, INFID menyatakan rumah ibadah yang diberikan izin oleh Anies adalah milik agama mayoritas."Namun hasil fact check masih didominasi pada izin rumah ibadah agama mayoritas," mengutip siaran pers INFID.
INFID bahkan memberikan penilaian, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM 2 Menteri) belum direvisi turut menjadi faktor kemunculan pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya minoritas.(*)
