Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Umrah Backpacker Dianggap Berisiko dan Bertentangan dengan Hukum

R
Penulis: Radar Digital❯
Terlihat sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. 
Terlihat sejumlah calon jemaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur saat memasuki T2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. 

 JAKARTA,RADARJEMBER.ID-Umrah backpacker atau berangkat sendiri tanpa melalui travel, ramai jadi perbincangan. Terlebih khusus setelah Arab Saudi membuka kanal pemesanan paket visa umrah beserta akomodasi secara langsung .


Advertisement

Sampai saat ini umrah mandiri bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.Keterangan tersebut dipaparkan  Abdul Basir, Analis Kebijakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) .

Dia menjelaskan keberangkatan umrah saat ini diatur dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dia menjelaskan di dalam pasal 86 dijelaskan bahwa umrah dapat dilaksanakan secara perorangan dan berkelompok melalui PPIU.

 PPIU itu adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau travel umrah yang resmi mengantongi izin dari Kemenag. ’’Jadi merujuk pasal tersebut, semua yang akan beribadah umrah baik secara perorangan maupun berkelompok harus melalui PPIU.”jelas Basir.

Advertisement

Dia menjelaskan perjalanan umrah melalui PPIU tidak sebatas untuk pemesanan visa, tiket pesawat, maupun hotel saja. Pasalnya kalau sebatas pemesanan visa umrah dan hotel, dia tidak memungkiri siapa saja sudah bisa memesan sendiri.

Melalui website Nusuk milik pemerintah Arab Saudi.Basir mengatakan dalam penyelenggaraan umrah, juga terdapat aspek pembinaan atau bimbingan manasik. Selain itu juga ada aspek perlindungan bagi jemaah.

 Jika masyarakat berangkat secara mandiri, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan hak pembinaan dan perlindungan tersebut.Dia lantas menjelaskan ada banyak resiko bagi jemaah umrah backpacker atau umrah mandiri.

Advertisement

 ’’Berdasarkan statistik Siskopatuh, mayoritas jemaah umrah berpendidikan menengah ke bawah,’’ tutur dia. Kemudian juga didominasi orang-orang yang belum pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya.

Basir menuturkan kelompok-kelompok mayoritas tersebut, jika ingin berumrah tentu membutuhkan pendampingan. Jika memaksakan berangkat sendiri, berpeluang besar mendapati sejumlah hambatan di lapangan.

 Mereka juga tidak boleh berangkat mandiri berkelompok, kemudian sewa orang untuk membimbing. Mengingat tugas tersebut menjadi kewenangan PPIU.Meski bisa terbang dari Tanah Air, mereka berpotensi mendapatkan persoalan di Arab Saudi.

Sehingga mereka bisa masuk dalam kasus overstay atau melebihi izin tinggal sesuai kalender visa umrah. ’’Berlaku hukuman denda tidak sedikit untuk kasus overstay,’’ ucap Basir. Selain itu orang overstay bisa dijatuhi hukuman deportasi dan dilarang masuk ke Arab Saud.

Hingga dalam tempo 10 tahun ke depan.Basir mengatakan seluruh pihak terkait di Indonesia, tetap harus antisipasi adanya gelombang umrah backpacker tersebut. Dengan terus mengedukasi ke senua orang bahwa umrah backpacker melanggar undang-undang.

Serta sangatlah berbahaya serta banyak resikonya.Edukasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenag. Tetapi juga banyak pihak. Mulai dari asosiasi PPIU, PPIU itu sendiri, serta para tokoh agama. Dia juga berharap ada koordinasi.

 Baik antara Kemenag dengan Ditjen Imigrasi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya gelombang umrah backpacker. Kepada setiap orang yang menunjukkan visa umrah, harus dipastikan berangkat dengan travel atau PPIU resmi.

 

 

Advertisement
Editor : Radar Digital

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer