Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wacana Langsung Memajukan Pilkada 2024 Langsung Didukung PKS

R
Penulis: Radar Digital❯
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu pihak mendukung wacana memajukan Pilkada 2024.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu pihak mendukung wacana memajukan Pilkada 2024.

JAKARTA,RADARJEMBER.ID-Wacana memajukan Pilkada 2024, langsung direspon baik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Menurut partai tersebut, wacana itu bisa membuat kekosongan kekuasaan di pemerintah daerah segera terisi.


Advertisement

“Ini punya dasar, agar keberadaan Pj Kepala Daerah menjadi lebih singkat karena bisa segera digantikan kepala daerah hasil pilkada,”tutur Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS dihadapan para wartawan Jum’at (8/9).

Namun, memajukan Pilkada bukan hal mudah dan perlu persiapan matang. Mengingat, waktu persiapan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres.Mengingat, Pileg, Pilkada dan Pilres dilaksanakan di tahun 2024.

Di sisi lain, wacana memajukan pelaksanaan Pilkada dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah diperbincangkan secara informal di antara anggota Komisi II DPR.

Advertisement

Mardani memaparkan, secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 akan digeser dari November 2024 sebagaimana diatur dalam UU Pilkada menjadi September 2024, melalui rancangan perppu itu.

Hal ini dimaksudkan agar kepala daerah terpilih lewat Pilkada 2024 dapat dilantik di awal tahun 2025 dan bisa segera melaksanakan tugas."Kalau bisa semua dilantik di awal 2025, lamgsung bisa kerja.”imbuh Mardani..

Ia menambahykan, Oktober (pelantikan) presiden, DPR pusat, provinsi, kabupaten, Januari 2025 seluruh kepala daerah sehingga nyambung, masuk akal.Pria tersebut menuturkan, sejauh ini fraksi dia belum mengambil sikap terkait wacana mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024.

Advertisement

Namun, ia berpandangan wacana itu cukup baik agar daerah tidak terlalu lama dipimpin oleh penjabat kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat.Sebab, menurut dia, ada banyak masalah dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat.(*)

 

 

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer