
JAKARTA, RADARJEMBER.ID-Saat menjalani persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/9), kemarin, Lukas Enembe mantan Gubernur Papua nonaktif terlihat marah.
Kemarahan tersebut dipicu saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencecar Lukas Enembe terkait ada perintah ke saksi Dommy Yamamoto, selaku pihak swasta untuk menukarkan uang ke mata uang asing.
"Apakah saksi memerintahkan ajudan, untuk bertemu kepada Dommy? Temui ini duit cash-nya, untuk ditukar atau bagaimana?" tanya Jaksa. Saat merespons pertanyaan jaksa, tidak jelas apa penyampaian Lukas.
Karena itu, jaksa kembali bertanya menegaskan soal perintah tersebut."Jadi semua lewat ajudan? Enggak ada yang lewat Pak Lukas? Karena tadi, ketika ditanya majelis, Pak Lukas sendiri atau pun dengan ajudan?.Maka saya tanya dengan Pak Lukas sendiri, bagaimana caranya menukar?.
"Pokoknya itu yang terjadi," jawab Lukas."Apakah yang terjadi Pak Lukas menyerahkan ke Dommy, Dommy kemudian menyerahkan dolarnya ke Pak Lukas? seperti itu?," cecar jaksa.
Lukas pun tidak menjawab dan hanya terdiam.
Kemudian pengacara Lukas, Petrus Bala Pattyona meminta majelis hakim agar menunda persidangan."Bisa break sebentar pak? sepertinya pak Lukas sudah tidak kuat lagi pak," ucap Petrus.
Mendengar permintaan Petrus, Hakim pun setuju dan mengingatkan jaksa untuk tidak terlalu mencecar Lukas. Kemudian, tiba-tiba Lukas pun membanting mikrofon saat hakim sedang berbicara.
"Oke, saya ingatkan lagi (Lukas Enembe membanting mikrofon) bahwa dia punya hak ingkar, dia punya hak ingkar Sebentar, diskor sebentar, kasih ini apa, tenangkan dulu," tegas Hakim.Dalam kasusnya, Lukas Enembe didakwa telah menerima suap dan gratifikasi.
Sebesar Rp 46,8 miliar. Penerimaan uang itu di antaranya suap sebesar Rp 45.843.485.350 atau Rp 45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.Suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua.
Lukas didakwa menerima suap bersama-sama dengan Mikael Kumbaya Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Papua 2013-2017, dan Gerius One Yoman, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021.
Selain itu, Lukas juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari Direktur PT Indo Papua, Budy Sultan melalui perantaraan Imelda Sun. Gratifikasi tersebut dapat dikatakan suap karena diduga berkaitan dengan proyek di Papua.(*)
