Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mantan Kabasarnas AkuiTerima Uang Suap Berbagai Proyek Basarnas

R
Penulis: Radar Digital❯
Sikap satria ditunjukan oleh Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, ia tidak menampik bila telah menerima uang suap saat menjabat Kabasarnas.
Sikap satria ditunjukan oleh Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, ia tidak menampik bila telah menerima uang suap saat menjabat Kabasarnas.

 JAKARTA, RADARJEMBER.ID-Mantan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, mengakui telah menerima uang suapterkait sejumlah lelang proyek pengadaan barang di Basarnas, hal itu diungkapkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Advertisement

 Ihwal adanya hal ini dikatakan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Menurut Ali, pengakuan penerimaan itu didapat saat penyidik memeriksa Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, Koorsmim Kasabarnas di Mako Puspom TNI Rabu (9/8).

"Informasi dari teman-teman saat melakukan pemeriksaan, keduanya kooperatif mengakui adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak swasta terkait dengan lelang proyek di Basarnas dimaksud," jelas Ali saat dikutip dari Antara, Jumat (11/8).

Pemeriksaan terhadap Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto difasilitasi oleh Puspom TNI dan merupakan bagian dari sinergi dan koordinasi untuk penyelesaian perkara yang ditangani bersama antara KPK dan Puspom Mabes TNI.

Hingga saat ini KPK dan Puspom TNI telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC).

Kemudian Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Kasus dugaan korupsi suap di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tersebut berawal pada tahun 2021, saat itu Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Basarnas .

Kemudian tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan, yakni pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan nilai kontrak Rp 9,9 miliar, pengadaan "public safety diving equipment" dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, serta pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (tahun jamak 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.

Advertisement

Untuk memenangkan proyek tersebut, kemudian Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil melakukan pendekatan pribadi kepada Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi kesepakatan pemberian sejumlah uang berupa "fee" sebesar 10 persen dari nilai kontrak. Penentuan besaran "fee" dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA.

HA siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, hal tersebut merupakan hasil kesepakatan pertemuan..

Kemudian perusahaan RA ditunjuk menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan "public safety diving equipment" dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (tahun jamak 2023--2024).

Penyerahan uang juga diberi kode 'dako' (dana komando) untuk HA melalui ABC.
MG kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp999,7 juta secara tunai di parkiran salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap.

Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank.Tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap.

 Kemudian langsung bergerak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pihak tersebut.Dalam OTT itu turut diamankan "goodie bag" yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang Rp 999,7 Juta.

Para pihak terjaring OTT tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif hingga berujung dengan penetapan lima orang tersangka.

Namun, penetapan itu kemudian diprotes oleh TNI karena proses hukum terhadap prajurit aktif harus melalui mekanisme hukum dari militer, yaitu melalui Puspom TNI, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer.

Puspom TNI Senin malam (31/7) di Mabes TNI, Jakarta, resmi menetapkan dua perwira TNI, yaitu HA dan ABC sebagai tersangka kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas. Puspom TNI  meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko kemudian mengumumkan HA dan ABC langsung ditahan di Instalasi Tahanan Militer milik Puspom TNI AU di Halim Perdanakusuma.(*)

Advertisement

 

 

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Raffi Ahmad Akhirnya Buka Suara soal Desakan Mundur dari Jabatan Utusan Presiden

Raffi Ahmad Akhirnya Buka Suara soal Desakan Mundur dari Jabatan Utusan Presiden

Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara menanggapi desakan sejumlah pihak yang memintanya mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Desakan tersebut mencuat setelah muncul po

KPK Ikut Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Cs? Pihak Antirasuah Langsung Beri Reaksi

KPK Ikut Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Cs? Pihak Antirasuah Langsung Beri Reaksi

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar terus menggelinding panas dan memicu kehebohan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara setelah lembaga antirasuah tersebut disebut-

Terbongkar! 59 Persen Pendapatan Anak Usaha Raffi Ahmad Ternyata Disokong Proyek Kementerian?

Terbongkar! 59 Persen Pendapatan Anak Usaha Raffi Ahmad Ternyata Disokong Proyek Kementerian?

Gurita bisnis milik selebritas sekaligus pejabat negara, Raffi Ahmad, kembali menjadi sorotan tajam publik setelah terungkap bahwa sebagian besar pendapatan salah satu anak usahanya, PT Rans Animasi Indonesia, ternyata b

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer