Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desakan DPRD Pacitan Agar Ketua KONI Mundur Berbuntut Ranah Hukum

A
Penulis: Alvioniza❯

 


Advertisement

 

Handaya Aji tampak menunjukan pesan WA dari Ketua KONI Pacitan Dyah Mentari Putri berisi ancaman.
Handaya Aji tampak menunjukan pesan WA dari Ketua KONI Pacitan Dyah Mentari Putri berisi ancaman.

PACITAN, RADARJEMBER.ID- Dyah Mentari Putri, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pacitan, didesak mengundurkan diri oleh Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (GKP) DPR setempat. Akibat desakan tersebut berbuntut panjang. Kini, kedua belah saling mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum

Desakan itu dilontarkan dalam sidang paripurna.Dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2022, Jumat (16/6). Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara (jubir) juga Ketua Fraksi GKP DPRD Pacitan Handaya Aji.

Atas statemen tersebut, Yoyok sapaan Handaya Aji diancam akan diranah hukumkan Itu karena dia menyinggung Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) soal temuan pelaksanaan proyek swakelola tipe III dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga (disparbudpora) setempat belum memadai.

Dia menilai temuan tersebut memperjelek rapor pemerintah daerah. Yoyok menerima ancaman dari Dyah Mentari Putri via pesan WhatsApp (WA). "Sampaikan Handaya Aji dan kawan-kawan harus buat klarifikasi permohonan maaf kepada nama baik saya dalam 1x24 jam. Jika tidak maka saya akan bawa ke jalur hukum pencemaran nama baik saya,’’ kata Yoyok mengutip isi WA itu.

Advertisement

Pesan tersebut tidak dikirim langsung kepada Yoyok. Melainkan melaui salah seorang anggota DPRD Pacitan. "Dia juga minta berita tersebut harus di take-out dalam satu kali 24 jam,’’ imbuh dia. Tak ciut nyali, Yoyok pun mengancam akan melaporkan balik Dyah Mentari Putri jika dalam satu kali 24 jam tidak mengklarifikasi pesan WA tersebut.

Pihaknya akan melaporkan kasus tersebut atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak transparan dan akuntabel.Karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana Rp 34,9 juta dengan baik. "Walaupun sudah dikembalikan namun menjadi temuan. Pake ngancam-ngamcam apa pangkate,’’ ucap dia. (*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Nur Cahtono/Jawa Pos Radar Pacitan

Sumber Berita:Jawa Pos Radar Madiun

 

Advertisement
Editor : Alvioniza

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer