Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ronny Widharta, 44, Bos pabrik baja PT Sinar Pembangunan Abadi (SPA) divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 5,7 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, kemarin (12/4).
BACA JUGA : Aktor Korea Park Seo-joon Muncul Satu Detik di trailer The Marvels
Dia terbukti melakukan tindak pidana mengemplang pajak pertambahan nilai (PPN) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar. Ronny menghadapi sidang putusan sekitar pukul 14.30.
Jenny Tulak hakim ketua Jenny Tulak mengatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dakwaan Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 28/2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
”Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.”tutur Jenny. Selain penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 5.707.496.510 subsider 4 bulan penjara.
Jumlah denda dibebankan itu merupakan dua kali kelipatan kerugian negara dari sektor pajak terutang sebesar Rp 2,8 miliar yang timbul dalam perkara ini. Kerugian itu menjadi pertimbangan memberatkan terdakwa.
Namun demikian, hukuman 2 tahun yang dijatuhkan majelis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, JPU meminta agar terdakwa divonis 3,5 tahun penjara.
Atas putusan kemarin, baik terdakwa maupun JPU sama-sama menyatakan banding. ”Karena putusannya di bawah 2/3 dari tuntutan, maka kami langsung banding,” ujar JPU Ari Wibowo usai sidang. Di sisi lain, melalui upaya banding, terdakwa berharap bisa diputus bebas.
”Yang jelas target kami diputus bebas, karena ini bukan perkara pidana melainkan pidana dalam hal ini kekurangan bayar pajak,” terang R Fauzi Zuhri tim penasihat hukum terdakwa Sebagaimana diketahui, Ronny didakwa mengemplang PPN sebesar 10 persen.
Dari transaksi penjualan baja di PT SPA di Jalan Raya Perning, Kecamatan Jetis, yang dipimpinnya. Dia tidak menerbitkan faktur dan/atau menerbitkan faktur tidak sesuai penjualan selama periode Januari-Februari 2013 dan Mei-Desember 2013.
Saat ini, pria asal Surabaya itu ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto. Fauzi menyebut, putusan dijatuhkan hakim kemarin menjadi bukti kliennya telah dikriminalisasi. Pihaknya bersikukuh kekurangan pembayaran pajak harusnya menjadi kewajiban tim kurator.(*)
Editor: Winardyasto HariKirono
Foto: Yulianto Adi Nugroho/Jawa Pos Radar Mojokerto
Sumber Berita: Jawa Pos Radar Mojokerto
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



