Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saat wartawan mencari tahu perihal pembatalan itu, Dr. Sutanto, Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Dr. Sutanto, menerangkan. “Bisa dipirsani (dilihat) dokumen Pdf permen (peraturan menteri) bagian Menimbang,” jelas dia via aplikasi perpesanan.
Diketahui, ada empat poin pada bagian Menimbang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS.
Diberitakan radarsolo.com pada 2 Desember 2022, terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) UNS Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Ketua MWA kepada Wakil Ketua MWA, yakni Prof Hasan Fauzi, disayangkan banyak pihak.
Dianggap memiliki banyak celah untuk disalahgunakan.PMWA Nomor 02 ini disebut-sebut juga terkait dengan gonjang-ganjing hasil pemilihan rektor UNS yang berujung munculnya tudingan adanya kecurangan.
Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah guru besar, akademisi, dan pihak terkait lainnya berupaya memberikan masukan kepada Ketua MWA UNS Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melalui surat resmi.
Sayangnya, informasi dari sumber Jawa Pos Radar Solo dapat dipercaya, masukan disampaikan lewat surat tersebut tidak pernah sampai ke meja Hadi, sehingga tak berbalas.Salah seorang akademisi mengirimkan surat berisi masukan adalah Drajat Tri Kartono, dosen FISIP UNS.
Surat kepada Hadi itu, Drajat menyoroti kelemahan PMWA Nomor 2, tidak memiliki periodesasi dan prioritas.“Peraturan MWA tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya pendelegasian,”papar Drajat.
Menurut Drajat, pendelegasian tugas wewenang ketua MWA kepada wakil MWA diperbolehkan. Tapi bukan menyangkut pada hal-hal khusus dan penting. Di antaranya peraturan tentang pemilihan rektor, peraturan tentang kebijakan umum UNS.
“Misalnya terkait peraturan MWA terkait pemilihan rektor (PMWA Nomor 3 Tahun 2022). Peraturan ini sangat penting bagi seluruh warga UNS dan menjadi tonggak pemilihan rektor pertama di PTN BH UNS,”imbuh dia.
Drajat juga menyoroti Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Dalam peraturan tentang Naskah Dinas tersebut mencakup ruang lingkup naskah dinas bisa didelegasikan.
Pendelegasian tanda tangan hanya berlaku untuk naskah dinas yang bersifat penetapan seperti surat keputusan. Sedangkan naskah dinas yang bersifat pengaturan seperti peraturan, tidak ada pasal pendelegasian.
“Yang boleh didelegasikan itu adalah keputusan, kalau peraturannya jangan. Itu yang kami sampaikan (kepada ketua MWA).Ditambahkan Drajat, pihaknya mendorong agar ketua MWA segera me-review pendelegasian tugasnya demi kebaikan UNS.
“Pak Hadi harus segera memperjelas posisinya agar nggak katut-katut (tersangkut karut marut),” tegas Drajat.Bukan hanya Drajat, sebanyak 39 profesor mengirimkan surat kepada ketua MWA untuk segera meninjau ulang pendelegasian tugasnya.
“Yang jelas surat itu disampaikan oleh perwakilan 39 profesor dan surat langsung diterima oleh wakil ketua MWA dan sekretaris MWA di ruang wakil ketua MWA,” ujar Prof Cucuk NR yang turut mengirimkan surat kepada ketua MWA. (*)
Editor:Winardyasto HariKirono
Foto:Dok UNS
Sumber Berita:Jawa Pos Radar Solo
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



