Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siapkan Sanksi Jika ASN Nekat Adakan Bukber

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Larangan menyelenggarakan buka bersama ditegaskan hanya diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Mulai menteri, kepala lembaga, badan, hingga pemerintah daerah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan perihal surat edaran yang dikeluarkan pada 21 Maret lalu itu kemarin (23/3). ”Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.”terang Anung.

BACA JUGA : Orang Kaget Lihat Motor Bisa Naik Lantai Dua Pasar Badung

Untuk aparatur sipil negara (ASN), Pramono mengingatkan agar berbuka puasa dengan pola hidup sederhana. Alasannya, ASN maupun aparat sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari publik. ”Tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama,” tegas dia.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan agar arahan Presiden Joko Widodo terkait peniadaan buka bersama para pejabat dan ASN dipatuhi. Jika tidak, bisa dikenakan sanksi.Menurut Anas, arahan presiden sejatinya demi kebaikan bersama dan juga telah diterapkan Ramadan tahun lalu.

Selain itu, arahan tersebut hanya ditujukan untuk lingkungan pemerintahan. Untuk masyarakat umum tidak ada larangan berbuka puasa bersama, tapi tetap diminta agar diatur dengan sebaik-baiknya. ”Harus berhati-hati karena ini transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi,”imbuh mantan bupati Banyuwangi tersebut kemarin.

Anas mengungkapkan, ketentuan itu harus betul-betul dilaksanakan para ASN. Hal tersebut sesuai dengan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ada sanksi bagi yang melanggar. ”Tentu bila tetap ada PN buka bersama di lingkungan pemerintahan, nanti dilihat sejauh mana pelanggaran itu,” kata dia.

Dalam PP tersebut juga diatur kategori untuk menentukan pelanggaran, apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat. ”Dan jenis hukumannya juga sudah ada. Mulai lisan, tertulis, dan sebagainya. Inspektorat di masing-masing instansi akan mengkaji.”ucap Anas.

Ia mengakui, buka bersama bisa memperkuat silaturahmi. Tetapi, di lingkungan kantor pemerintah, tidak harus lewat buka bersama. Pada bulan puasa, semua ASN tetap fokus berkinerja meningkatkan pelayanan publik. Sementara itu, Cholil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Cholil menegaskan, buka bersama sudah menjadi budaya di Indonesia.(*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Folly Akbar/Jawa Pos

Sumber Berita:jawapos.com

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Tak Perlu Tes Lagi? DPR Usulkan Skema Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN Mulai 2027

Tak Perlu Tes Lagi? DPR Usulkan Skema Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN Mulai 2027

Harapan jutaan tenaga pendidik non-ASN untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian kembali menjadi perhatian DPR RI. Menjelang batas penutupan status tenaga honorer pada 31 Desember 2026, muncul usulan skema pengangka

BKN Siapkan ASN Digital Berbasis AI untuk 6,7 Juta Pegawai, Begini Fungsinya

BKN Siapkan ASN Digital Berbasis AI untuk 6,7 Juta Pegawai, Begini Fungsinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengembangkan platform ASN Digital untuk mendukung pengelolaan karier dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu pengembangan yang disiapkan yakni pemanfaatan kecerdasan

Lepas Puluhan Pensiunan ASN Lumajang, Sekda Minta Pegawai Aktif Jaga Integritas dan Pelayanan

Lepas Puluhan Pensiunan ASN Lumajang, Sekda Minta Pegawai Aktif Jaga Integritas dan Pelayanan

Pemkab Lumajang memberikan piagam penghargaan khusus kepada 29 ASN purnatugas sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan loyalitas puluhan tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer