Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri Johnny Plate Diperiksa Kejaksaan Diduga Terima Uang

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
JAKARTA,RADARJEMBER.ID - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Politikus Partai NasDem itu telah hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G,

BACA JUGA : Meski Hampir Punah, Kereta Kuda Masih Diminati

Serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022.

“Hari ini kita memeriksa beberapa saksi, banyak saks kasus BTS, hari ini beliau Johnny G Plate juga hadir,” Jelas Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.

Pemeriksaan ini kedua kali, sebelum ini Johnny menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa (14/2) lalu. Korps Adhyaksa menyebut, sudah menerima pengembalian uang sebesar Rp 534 juta dari Gregorius Alex Plate, adik dari Menkominfo Johnny G Plate.

Ketut mengaku akan mendalami pengetahuan Johnny terkait penerimaan uang tersebut. Mengingat, Alex Plate, sang adik menteri tersebut itu tidak memiliki jabatan apapun di Kemenkominfo.

“Dia mengembalikan dengan sukarela, artinya penyidik mendeteksi ada aliran dana ke adiknya beliau, maka hari ini dilakukan klarifikasi. Karena adiknya kan nggak ada jabatan apa pun, nggak ada ikatan hukum apa pun di Kominfo,” tegas Ketut.

Perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.

Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

 

Editor : Winardyasto HariKirono

Foto:Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara

Sumber Berita:jawapos.com

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rafi Ahmad Bantah Terlibat dengan Kasus Blueray, Gandeng Pengacara Kompeten

Rafi Ahmad Bantah Terlibat dengan Kasus Blueray, Gandeng Pengacara Kompeten

Nama Rafi Ahmad terseret dalam dugaan kasus suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pihaknya, membantah dugaan itu dengan menggandeng pengacara kompeten.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer