Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sembilan Saksi Diperiksa Terkait Korupsi Sekda Kendari

S
Penulis: Safitri❯
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
KENDARI, RADARJEMBER.ID – Sembilan saksi diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan tindak pidana korupsi permintaan dan penerimaan sejumlah uang atau suap terkait perizinan gerai Alfamidi/Alfamart yang telah menjerat Sekretaris Daerah Kota Kendari inisial RT.

"Kita sudah periksa 9 orang saksi," kata Asisten Pidana Khusus (Apidsus) Kejati Sultra Setiawan Kholiq di Kendari, Selasa.

Meski begitu, Setiawan tidak merinci siapa dan dari mana saja orang-orang yang telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra dengan dalih masih dalam tahap pengembangan kasus tersebut.

"Nanti kita akan sampaikan karena itu masih materi penyidikan, menyangkut substansi dan strategi penyidikan. Kita juga tidak bisa sampaikan semua, kita akan beritahukan semuanya selama itu tidak berkaitan dengan materi atau substansi penyidikan," ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejati Sultra juga bakal melakukan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Kendari inisial SK sebagai saksi soal dugaan tindak pidana korupsi perizinan tersebut.

Setiawan menuturkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada mantan Wali Kota Kendari inisial SK untuk diperiksa di Kejati pada 13 Maret 2023, hanya saja mantan wali kota tersebut tidak menghadiri panggilan tersebut.

Setiawan menyebut bahwa pihaknya tidak mendapat informasi apa pun dari mantan Wali Kota Kendari terkait ketidakhadirannya di Kantor Kejati Sultra.

Meski begitu, pihaknya bakal kembali melakukan pemanggilan kedua terhadap mantan Wali Kota Kendari inisial SK. Namun, dia tidak menyebut secara pasti kapan waktu panggilan tersebut dilakukan.

"SK (mantan Wali Kota Kendari) baru satu kali dilakukan pemanggilan. Nanti kita akan segera panggil lagi, pemanggilan yang kedua," ucapnya.

Kejati Sultra menetapkan Sekda Kota Kendari inisial RT yang merupakan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kendari sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan PT Midi Utama Indonesia (MUI) bersama salah satu tenaga ahli Pemkot Kendari berinisial SM.

Keduanya diproses berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P.3/FD.1/03/2023 tanggal 06 Maret 2023.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra Dody mengatakan, kedua tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Kendari hingga 20 hari ke depan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (13/3).

Dia mengatakan penahanan tersebut untuk kepentingan penyidikan guna membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.

"Untuk berkaitan dengan apakah ada kerugian negara atau tidak, kami mengaitkan ini dengan pasal 11 dan pasal 12 huruf e berkaitan dengan suap dan gratifikasi. Jadi, kita tidak menjadikan tersangka dengan pasal tentang kerugian keuangan negara," katanya. (*)

Foto : ANTARA/Harianto

Sumber Berita : Antara

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Penanganan dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen di Kabupaten Bondowoso terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso resmi menetapkan seorang tersangka berinisial RH pada Senin (9/11/2026).

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

BPD Pancakarya Ajung melaporkan mantan Pj Kades berinisial AF ke Inspektorat dan Polres Jember terkait dugaan penyelewengan uang sewa TKD senilai Rp106 juta.

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Jember tahun anggaran 2023–2024 kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menetapkan mantan Se

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer