alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Pemerintah Hentikan Ekspor Migor Termasuk Bahan Baku

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Ketika badai kelangkaan minyak goreng belum surut di tanah air, hal itu mendorong pemerintah mengambil kebijakan baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang ekspor migor dan bahan baku. Keputusan itu diambil usai Jokowi mengadakan rapat terkait kebutuhan bahan pokok, aturan tersebut mulai berlaku minggu depan, tanggal 28 April 2022 dan kebijakan itu belum ditentukan kapan bakal berakhir.

Selain itu Jokowi berkomitmen mengawasi penerapan kebijakan tersebut, serta hendak mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor migor dan bahan baku. Agar ketersediaan migor dalam negeri melimpah dan harga terjangkau, karena migor sangat dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Pemerintah juga berharap, menjelang Idul Fitri orang tidak lagi dipusingkan persoalan migor.

Menanggapi kebijakan pelarangan ekspor migor, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah tak perlu mengambil kebijakan stop ekspor. Menurut Bhima, kebijakan itu bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mengatakan, kebijakan tidak jauh beda saat pemerintah mengeluarkan larangan mendadak ekspor batu bara Januari 2022.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebagaimana diketahui, belum lama ini pemerintah menaikkan kewajiban pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) atas ekspor CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) dan turunannya dari 20 persen menjadi 30 persen. Dengan kenaikan DMO dari 20 persen menjadi 30 persen, artinya produsen CPO wajib memasok 30 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Ketika badai kelangkaan minyak goreng belum surut di tanah air, hal itu mendorong pemerintah mengambil kebijakan baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang ekspor migor dan bahan baku. Keputusan itu diambil usai Jokowi mengadakan rapat terkait kebutuhan bahan pokok, aturan tersebut mulai berlaku minggu depan, tanggal 28 April 2022 dan kebijakan itu belum ditentukan kapan bakal berakhir.

Selain itu Jokowi berkomitmen mengawasi penerapan kebijakan tersebut, serta hendak mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor migor dan bahan baku. Agar ketersediaan migor dalam negeri melimpah dan harga terjangkau, karena migor sangat dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Pemerintah juga berharap, menjelang Idul Fitri orang tidak lagi dipusingkan persoalan migor.

Menanggapi kebijakan pelarangan ekspor migor, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah tak perlu mengambil kebijakan stop ekspor. Menurut Bhima, kebijakan itu bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mengatakan, kebijakan tidak jauh beda saat pemerintah mengeluarkan larangan mendadak ekspor batu bara Januari 2022.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini pemerintah menaikkan kewajiban pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) atas ekspor CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) dan turunannya dari 20 persen menjadi 30 persen. Dengan kenaikan DMO dari 20 persen menjadi 30 persen, artinya produsen CPO wajib memasok 30 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Ketika badai kelangkaan minyak goreng belum surut di tanah air, hal itu mendorong pemerintah mengambil kebijakan baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang ekspor migor dan bahan baku. Keputusan itu diambil usai Jokowi mengadakan rapat terkait kebutuhan bahan pokok, aturan tersebut mulai berlaku minggu depan, tanggal 28 April 2022 dan kebijakan itu belum ditentukan kapan bakal berakhir.

Selain itu Jokowi berkomitmen mengawasi penerapan kebijakan tersebut, serta hendak mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor migor dan bahan baku. Agar ketersediaan migor dalam negeri melimpah dan harga terjangkau, karena migor sangat dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Pemerintah juga berharap, menjelang Idul Fitri orang tidak lagi dipusingkan persoalan migor.

Menanggapi kebijakan pelarangan ekspor migor, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah tak perlu mengambil kebijakan stop ekspor. Menurut Bhima, kebijakan itu bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mengatakan, kebijakan tidak jauh beda saat pemerintah mengeluarkan larangan mendadak ekspor batu bara Januari 2022.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini pemerintah menaikkan kewajiban pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) atas ekspor CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) dan turunannya dari 20 persen menjadi 30 persen. Dengan kenaikan DMO dari 20 persen menjadi 30 persen, artinya produsen CPO wajib memasok 30 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/