Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Sebut Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

S
Penulis: Safitri❯
Caption: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2010-2015. Lembaga antirasuah disinyalir sudah menetapkan seorang tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.
Caption: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2010-2015. Lembaga antirasuah disinyalir sudah menetapkan seorang tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.
JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Diduga mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 terjerat dalam kasus ini. Kasus ini pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

BACA JUGA : 2.000 Suporter Sriwijaya FC Doakan Korban Tragedi Kanjuruhan

“Saat ini KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk 2010-2015,” kata Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK dalam keterangannya, Selasa (4/10).

“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” sambung Ali. Ia menegaskan, penyidikan KPK merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dengan otoritas negara lain.

Seperti  Inggris dan Prancis. KPK mengapresiasi pihak otoritas asing dan bersedia membantu penegak hukum di Indonesia. Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi.

Setelah penyidikan ini cukup, kata Ali, maka berikutnya segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan.

“KPK berharap proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif  hadir di hadapan Tim Penyidik,” ucap Ali. Dukungan publik untuk terus mengawasi proses penyidikan ini tentu sangat dibutuhkan.

Hal ini  sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kerja-kerja penindakan yang dilakukan KPK. Terlebih, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus transnasional, melibatkan tidak hanya individu namun perbuatannya juga atas nama korporasi.(*)

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Dery Ridwansah/JawaPos.com

Sumber Berita:jawapos.com

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Penanganan dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen di Kabupaten Bondowoso terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso resmi menetapkan seorang tersangka berinisial RH pada Senin (9/11/2026).

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

BPD Pancakarya Ajung melaporkan mantan Pj Kades berinisial AF ke Inspektorat dan Polres Jember terkait dugaan penyelewengan uang sewa TKD senilai Rp106 juta.

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Jember tahun anggaran 2023–2024 kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menetapkan mantan Se

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer