alexametrics
22.3 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

DPR Dukung MK Tolak Legalisasi Ganja Medis

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem mengatakan, DPR bersama pemerintah akan segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ketentuan legalisasi ganja untuk keperluan medis.

Menurut Taufik, MK menyebutkan bahwa legalisasi ganja merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, serta menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

“Saya berpandangan Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan Putusan MK tersebut dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanan kesehatan atau terapi dalam pembahasan revisi UU Narkotika,” kata Taufik kepada para wartawan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Taufik menerangkan, terdapat dua hal penting dan perlu diperhatikan DPR dan pemerintah dalam menyikapi putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika

Pertama, kebijakan narkotika khususnya dalam hal narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau terapi, MK menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem mengatakan, DPR bersama pemerintah akan segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ketentuan legalisasi ganja untuk keperluan medis.

Menurut Taufik, MK menyebutkan bahwa legalisasi ganja merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, serta menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

“Saya berpandangan Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan Putusan MK tersebut dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanan kesehatan atau terapi dalam pembahasan revisi UU Narkotika,” kata Taufik kepada para wartawan.

Taufik menerangkan, terdapat dua hal penting dan perlu diperhatikan DPR dan pemerintah dalam menyikapi putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika

Pertama, kebijakan narkotika khususnya dalam hal narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau terapi, MK menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem mengatakan, DPR bersama pemerintah akan segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ketentuan legalisasi ganja untuk keperluan medis.

Menurut Taufik, MK menyebutkan bahwa legalisasi ganja merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, serta menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

“Saya berpandangan Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan Putusan MK tersebut dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanan kesehatan atau terapi dalam pembahasan revisi UU Narkotika,” kata Taufik kepada para wartawan.

Taufik menerangkan, terdapat dua hal penting dan perlu diperhatikan DPR dan pemerintah dalam menyikapi putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika

Pertama, kebijakan narkotika khususnya dalam hal narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau terapi, MK menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/