alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Wow Cukup Jaminkan Lagu dan Film Ketika Pinjam Uang

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 24/2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang (UU) Ekonomi Kreatif, Selasa kemarin (12/7).

Dalam PP tersebut Jokowi mengizinkan bahwa produk kekayaan intelektual seperti film dan lagu bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank, sehingga kini orang tidak perlu pusing saat hendak pinjam uang.

“Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non- bank bagi pelaku ekonomi kreatif,” berikut bunyi Pasal 4 beleid.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikutip dari laman resmi Kemenparekraf, ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fesyen masuk katagori tersebut.

Kemudian juga kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Maka dari itu, karya-karya tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang.

PP itu juga menyatakan, fasilitasi sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual.

Namun ada beberapa catatan terkait karya yang bisa dijadikan jaminan utang, karya yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 24/2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang (UU) Ekonomi Kreatif, Selasa kemarin (12/7).

Dalam PP tersebut Jokowi mengizinkan bahwa produk kekayaan intelektual seperti film dan lagu bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank, sehingga kini orang tidak perlu pusing saat hendak pinjam uang.

“Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non- bank bagi pelaku ekonomi kreatif,” berikut bunyi Pasal 4 beleid.

Dikutip dari laman resmi Kemenparekraf, ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fesyen masuk katagori tersebut.

Kemudian juga kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Maka dari itu, karya-karya tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang.

PP itu juga menyatakan, fasilitasi sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual.

Namun ada beberapa catatan terkait karya yang bisa dijadikan jaminan utang, karya yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 24/2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang (UU) Ekonomi Kreatif, Selasa kemarin (12/7).

Dalam PP tersebut Jokowi mengizinkan bahwa produk kekayaan intelektual seperti film dan lagu bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank, sehingga kini orang tidak perlu pusing saat hendak pinjam uang.

“Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non- bank bagi pelaku ekonomi kreatif,” berikut bunyi Pasal 4 beleid.

Dikutip dari laman resmi Kemenparekraf, ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fesyen masuk katagori tersebut.

Kemudian juga kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Maka dari itu, karya-karya tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang.

PP itu juga menyatakan, fasilitasi sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual.

Namun ada beberapa catatan terkait karya yang bisa dijadikan jaminan utang, karya yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/