alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Direksi Summarecon Agung Kesandung Kasus Suap

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap para petinggi PT Summarecon dalam kasus dugaan suap izin mendirikan apartemen di kawasan Malioboro, Jogjakarta. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap dan menjerat Haryadi Suyuti, mantan Wali Kota Jogjakarta

BACA JUGA: Cegah Stunting Usulkan Cuti Hamil Enam Bulan

Mereka itu antara lain, Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, Direktur PT Java Orient Property Danda Jaya Kartika, Direktur Bussines and Property PT Summarecon Agung Herman Nagaria dan Syarif Benjamin, serta Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mereka bakal dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ON (Oon Nusihono-Vice President Real Estate Summarecon Agung,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/6).

Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap para petinggi PT Summarecon dalam kasus dugaan suap izin mendirikan apartemen di kawasan Malioboro, Jogjakarta. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap dan menjerat Haryadi Suyuti, mantan Wali Kota Jogjakarta

BACA JUGA: Cegah Stunting Usulkan Cuti Hamil Enam Bulan

Mereka itu antara lain, Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, Direktur PT Java Orient Property Danda Jaya Kartika, Direktur Bussines and Property PT Summarecon Agung Herman Nagaria dan Syarif Benjamin, serta Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan.

Mereka bakal dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ON (Oon Nusihono-Vice President Real Estate Summarecon Agung,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/6).

Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap para petinggi PT Summarecon dalam kasus dugaan suap izin mendirikan apartemen di kawasan Malioboro, Jogjakarta. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap dan menjerat Haryadi Suyuti, mantan Wali Kota Jogjakarta

BACA JUGA: Cegah Stunting Usulkan Cuti Hamil Enam Bulan

Mereka itu antara lain, Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, Direktur PT Java Orient Property Danda Jaya Kartika, Direktur Bussines and Property PT Summarecon Agung Herman Nagaria dan Syarif Benjamin, serta Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan.

Mereka bakal dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ON (Oon Nusihono-Vice President Real Estate Summarecon Agung,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/6).

Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.

KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.

Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.

Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.

Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/