Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Ketua DPRD Jatim Terima Fee Rp 5 Miliar

S
Penulis: Safitri❯
Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur  tampak mengunakan rompi tahanan dan tangan diborgol di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12).
Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur  tampak mengunakan rompi tahanan dan tangan diborgol di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12).
JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan DPRD Jatim, Rabu (14/12) malam. Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak diamankan di ruang kerja beserta Rusdi, sang asisten.

BACA JUGA : Pecahan Rupiah hingga Dolar AS Senilai Rp 1 Miliar Diamankan KPD saat OTT

Mereka berdua sempat dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan awal. Kompol Fakih, Kasihumas Polrestabes Surabaya tidak menampik informasi tersebut. Pemeriksaan, kata dia, dilakukan di salah satu ruangan milik satreskrim.

Fakih tidak bisa memastikan jumlah petugas KPK datang. Termasuk jumlah orang diperiksa. Yang jelas, pemeriksaan selesai sekitar pukul 05.00. Rombongan KPK kemudian membawa terperiksa pergi.

Pantauan Jawa Pos, Sahat tiba di gedung KPK di Jakarta pukul 12.42 kemarin. Dia tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek dan bawahan hitam. Tanpa mau memberikan komentar kepada awak media, Sahat langsung masuk ke gedung KPK.

Selain Sahat, KPK mengamankan tiga pihak lain. Salah satunya, mantan Kepala Desa (Kades) Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, berinisial AH. Dia ditangkap di kediamannya pukul 22.30 pada Rabu.

Penangkapan itu merupakan rangkaian OTT yang dilakukan KPK. Informasi yang dihimpun, OTT itu terkait alokasi dana hibah APBD Jatim. Ali Fikri Kabag Pemberitaan KPK mengatakan, dalam OTT itu mengamankan barang bukti uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing.

Jumlahdiperkirakan mencapai miliaran. Tim operasi senyap tersebut juga mengamankan sejumlah dokumen berkaitan dengan perkara. ”Jumlah dugaan penerimaan uang suapnya masih terus diklarifikasi kepada para pihak,” kata Ali.

Sahat ditengarai menerima suap bernilai miliaran rupiah terkait dana hibah tersebut. Total diperkirakan lebih dari Rp 5 miliar. Suap itu diduga bagian dari komitmen fee alokasi dana hibah APBD Jatim yang telah direalisasikan.

Per 14 Desember, realisasi belanja hibah bersumber dari APBD Jatim sebesar Rp 7,451 triliun atau 79,54 persen dari total anggaran (Rp 9,367 triliun). Tadi malam, KPK resmi menetapkan empat pihak diamankan sebagai tersangka.

Yakni, Sahat, mantan Kades Jelgung AH, staf ahli Sahat RS, dan koordinator lapangan kelompok masyarakat IW. Sahat diduga menerima suap sebesar Rp 5 miliar dari fee pengajuan dana hibah APBD Jatim.

Sementara itu, menjelang siang kemarin, anggota KPK terlihat kembali mendatangi gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura. Sebanyak tiga orang memantau di ruang CCTV lantai 3 sejak pukul 10.00 WIB. Ruangan tersebut lantas dipasangi segel oleh KPK.

Itu adalah ruang ketiga yang disegel. Sebelumnya, KPK lebih dulu menyegel ruang Sahat dan Kasubbag Rapat dan Risalah DPRD Jatim Afif pada Rabu malam. Dari pantauan, tiga anggota KPK mengecek enam monitor yang menampilkan 87 gambar CCTV area gedung DPRD Jatim.

Di antara puluhan gambar rekaman CCTV, kata Suwadji, penyidik fokus memantau pergerakan lima orang. Namun, dia mengaku tidak tahu siapa lima orang tersebut. Di mengatakan, penyidik memotret aktivitas kelima orang dari layar.

Sementara itu, Afif mengaku kaget saat tahu namanya dicantumkan beberapa media ikut terjaring OTT KPK. Terlebih, dia mendapati ruang kerjanya disegel. ”Rabu saya ada kegiatan forkom di Malang,” jelasnya saat ditemui Jawa Pos kemarin.

Dia baru mengetahui kondisi ruangannya setelah pulang dari rapat kemarin. ASN yang ngantor di DPRD Jatim sejak 1991 itu langsung melapor ke Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Sebab, di ruang kerjanya terdapat berkas agenda rapat paripurna yang akan digelar Senin (19/12).

Afif sementara bakal berkantor di gedung sekretariat DPRD Jatim imbas penyegelan ruang kerjanya. Dia hanya bisa pasrah menunggu kabar lanjutan mengenai kasus yang melibatkan Sahat tersebut.

Jawa Pos sempat menanyakan perannya di gedung DPRD Jatim. Afif menyebut sudah tiga kali menjadi saksi dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota dewan. Salah satunya, perkara dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) 2008.

Sementara itu, menurut informasi yang dihimpun, KPK sebenarnya menangkap empat orang. Namun, dua orang dilepas setelah menjalani pemeriksaan awal. Masing-masing adalah sopir dan petugas peliputan.

Hanya Sahat dan Rusdi yang kemudian dibawa ke Jakarta. ”Rusdi baru mendampingi Bapak (Sahat, Red) sekitar dua bulan,” ucap salah seorang pegawai DPRD Jatim yang tidak mau menyebutkan nama. Rusdi sebelumnya adalah office boy (OB) selama lima tahun.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Jatim M. Sarmuji tidak banyak berkomentar mengenai salah seorang kader partainya yang terjaring OTT. Pihak dia akan menghormati proses hukum berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.(*)

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Dery Ridwansah/JawaPos.com

Sumber Berita:jawapos.com

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Penanganan dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen di Kabupaten Bondowoso terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso resmi menetapkan seorang tersangka berinisial RH pada Senin (9/11/2026).

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

BPD Pancakarya Ajung melaporkan mantan Pj Kades berinisial AF ke Inspektorat dan Polres Jember terkait dugaan penyelewengan uang sewa TKD senilai Rp106 juta.

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Jember tahun anggaran 2023–2024 kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menetapkan mantan Se

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer