30.2 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Oknum Anggota DPRD Ponorogo Terlibat Penipuan PPPK

Mobile_AP_Rectangle 1

PONOROGO, RADARJEMBER.ID – Jaringan calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 sistematis dan terstruktur. Aksi tidak terpuji tersebut tidak saja melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Diduga kuat kalangan dewan turut terlibat.

Ketegasan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto dalam menerima aduan korban dan mengungkap ke publik sedari awal kasus ini bergulir patut diapresiasi. Bahkan, tanpa tedeng aling-aling Sunarto mengatakan ada anggotanya terlibat dalam jaringan penipuan tersebut.

‘’Sejak awal saya sampaikan bahwa ASN, pimpinan, dan anggota (dewan) terlibat harus ditindak tegas,’’ kata Sunarto.Ia membeberkan bahwa ada dua anggota  terlibat. Itu mendasar laporan dari korban.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kedua oknum itu memungut sejumlah uang dan menjanjikan dapat meloloskan seleksi PPPK. Sunarto masih menyimpan rapat identitas dua oknum anggotanya tersebut.Informasi dihimpun koran ini, dua nama itu berada dalam satu komisi.

Kuat dugaan, masih ada dua nama lagi dari komisi berbeda yang turut serta. ‘’Kawan anggota DPRD yang melakukan pungutan segera kembalikan. Kalau tidak, akan diproses,’’ tegas dia.Sejumlah oknum dewan itu bertugas mencari korban (calon peserta PPPK 2021).

Mereka memungut sejumlah mahar dan itu telah disepakati korban. Padahal, belum diketahui pasti korban ditarik pungutan itu lolos atau tidak dalam seleksi PPPK 2021. Nah, kepada siapa berkas korban terkumpul itu disetorkan, sejauh ini masih menjadi misteri.

Sunarto menambahkan, seluruh oknum dewan maupun ASN yang terlibat wajib ditindak tegas. Aksi culas itu telah mencederai marwah lembaga pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Itu sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.(*)

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Istimewa

Sumber Berita:Jawa Pos Radar Madiun

 

- Advertisement -

PONOROGO, RADARJEMBER.ID – Jaringan calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 sistematis dan terstruktur. Aksi tidak terpuji tersebut tidak saja melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Diduga kuat kalangan dewan turut terlibat.

Ketegasan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto dalam menerima aduan korban dan mengungkap ke publik sedari awal kasus ini bergulir patut diapresiasi. Bahkan, tanpa tedeng aling-aling Sunarto mengatakan ada anggotanya terlibat dalam jaringan penipuan tersebut.

‘’Sejak awal saya sampaikan bahwa ASN, pimpinan, dan anggota (dewan) terlibat harus ditindak tegas,’’ kata Sunarto.Ia membeberkan bahwa ada dua anggota  terlibat. Itu mendasar laporan dari korban.

Kedua oknum itu memungut sejumlah uang dan menjanjikan dapat meloloskan seleksi PPPK. Sunarto masih menyimpan rapat identitas dua oknum anggotanya tersebut.Informasi dihimpun koran ini, dua nama itu berada dalam satu komisi.

Kuat dugaan, masih ada dua nama lagi dari komisi berbeda yang turut serta. ‘’Kawan anggota DPRD yang melakukan pungutan segera kembalikan. Kalau tidak, akan diproses,’’ tegas dia.Sejumlah oknum dewan itu bertugas mencari korban (calon peserta PPPK 2021).

Mereka memungut sejumlah mahar dan itu telah disepakati korban. Padahal, belum diketahui pasti korban ditarik pungutan itu lolos atau tidak dalam seleksi PPPK 2021. Nah, kepada siapa berkas korban terkumpul itu disetorkan, sejauh ini masih menjadi misteri.

Sunarto menambahkan, seluruh oknum dewan maupun ASN yang terlibat wajib ditindak tegas. Aksi culas itu telah mencederai marwah lembaga pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Itu sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.(*)

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Istimewa

Sumber Berita:Jawa Pos Radar Madiun

 

PONOROGO, RADARJEMBER.ID – Jaringan calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 sistematis dan terstruktur. Aksi tidak terpuji tersebut tidak saja melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Diduga kuat kalangan dewan turut terlibat.

Ketegasan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto dalam menerima aduan korban dan mengungkap ke publik sedari awal kasus ini bergulir patut diapresiasi. Bahkan, tanpa tedeng aling-aling Sunarto mengatakan ada anggotanya terlibat dalam jaringan penipuan tersebut.

‘’Sejak awal saya sampaikan bahwa ASN, pimpinan, dan anggota (dewan) terlibat harus ditindak tegas,’’ kata Sunarto.Ia membeberkan bahwa ada dua anggota  terlibat. Itu mendasar laporan dari korban.

Kedua oknum itu memungut sejumlah uang dan menjanjikan dapat meloloskan seleksi PPPK. Sunarto masih menyimpan rapat identitas dua oknum anggotanya tersebut.Informasi dihimpun koran ini, dua nama itu berada dalam satu komisi.

Kuat dugaan, masih ada dua nama lagi dari komisi berbeda yang turut serta. ‘’Kawan anggota DPRD yang melakukan pungutan segera kembalikan. Kalau tidak, akan diproses,’’ tegas dia.Sejumlah oknum dewan itu bertugas mencari korban (calon peserta PPPK 2021).

Mereka memungut sejumlah mahar dan itu telah disepakati korban. Padahal, belum diketahui pasti korban ditarik pungutan itu lolos atau tidak dalam seleksi PPPK 2021. Nah, kepada siapa berkas korban terkumpul itu disetorkan, sejauh ini masih menjadi misteri.

Sunarto menambahkan, seluruh oknum dewan maupun ASN yang terlibat wajib ditindak tegas. Aksi culas itu telah mencederai marwah lembaga pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Itu sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.(*)

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Istimewa

Sumber Berita:Jawa Pos Radar Madiun

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/