alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

90 Persen Hutan Mangrove Sulsel Rusak

Pengelolaan Ekosistem Mangrove Penting Dilakukan

Mobile_AP_Rectangle 1

Makassar, RADARJEMBER.ID – Sekitar 90 persen hutan mangrove di wilayah Sulawesi Selatan, seperti dilansir Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, mengalami kerusakan cukup parah.

“Menyikapi hal itu maka perlu pengelolaan ekosistem mangrove di Sulsel secara terpadu dan terintegrasi,” kata Kabid Pengelolaan DAS dan RLH Dinas Kehutanan Sulsel Hidayat di Makassar, Senin (15/8).

Pengelolaan ekosistem mangrove dinilai penting dilakukan, mengingat ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai peran ekologis dan ekonomis yang sangat penting.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pasalnya, lanjut Hidayat, kawasan hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di wilayah Sulsel secara langsung untuk meningkatkan taraf hidup.

Adapun luas areal hutan mangrove di wilayah pesisir Sulsel 12.256,90 Ha dan panjang garis pantai 1.937 Km (Balai PDASRHL).

Sementara sesuai Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Kebijakan pemerintah tersebut menekankan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan
DAS.

“Karena itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi lintas instansi dan lembaga,” katanya. (*)

Editor : Yerri Arintoko Aji

Foto : Antara/ Suriani Mappong

Sumber Berita : Antara

- Advertisement -

Makassar, RADARJEMBER.ID – Sekitar 90 persen hutan mangrove di wilayah Sulawesi Selatan, seperti dilansir Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, mengalami kerusakan cukup parah.

“Menyikapi hal itu maka perlu pengelolaan ekosistem mangrove di Sulsel secara terpadu dan terintegrasi,” kata Kabid Pengelolaan DAS dan RLH Dinas Kehutanan Sulsel Hidayat di Makassar, Senin (15/8).

Pengelolaan ekosistem mangrove dinilai penting dilakukan, mengingat ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai peran ekologis dan ekonomis yang sangat penting.

Pasalnya, lanjut Hidayat, kawasan hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di wilayah Sulsel secara langsung untuk meningkatkan taraf hidup.

Adapun luas areal hutan mangrove di wilayah pesisir Sulsel 12.256,90 Ha dan panjang garis pantai 1.937 Km (Balai PDASRHL).

Sementara sesuai Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Kebijakan pemerintah tersebut menekankan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan
DAS.

“Karena itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi lintas instansi dan lembaga,” katanya. (*)

Editor : Yerri Arintoko Aji

Foto : Antara/ Suriani Mappong

Sumber Berita : Antara

Makassar, RADARJEMBER.ID – Sekitar 90 persen hutan mangrove di wilayah Sulawesi Selatan, seperti dilansir Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, mengalami kerusakan cukup parah.

“Menyikapi hal itu maka perlu pengelolaan ekosistem mangrove di Sulsel secara terpadu dan terintegrasi,” kata Kabid Pengelolaan DAS dan RLH Dinas Kehutanan Sulsel Hidayat di Makassar, Senin (15/8).

Pengelolaan ekosistem mangrove dinilai penting dilakukan, mengingat ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai peran ekologis dan ekonomis yang sangat penting.

Pasalnya, lanjut Hidayat, kawasan hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di wilayah Sulsel secara langsung untuk meningkatkan taraf hidup.

Adapun luas areal hutan mangrove di wilayah pesisir Sulsel 12.256,90 Ha dan panjang garis pantai 1.937 Km (Balai PDASRHL).

Sementara sesuai Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Kebijakan pemerintah tersebut menekankan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan
DAS.

“Karena itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi lintas instansi dan lembaga,” katanya. (*)

Editor : Yerri Arintoko Aji

Foto : Antara/ Suriani Mappong

Sumber Berita : Antara

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/