alexametrics
26.5 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Sampah Berserakan, Rinjani Jadi Jorok

Mobile_AP_Rectangle 1

Munculnya persoalan sosial akibat rencana pembangunan kereta listrik, menurut dia, karena lemahnya pemerintah provinsi dalam melakukan sosialisasi. “Pemerintah tidak berhasil meyakinkan masyakat bahwa rencana ini tidak akan sampai merusak lingkungan,” ujarnya.

Hal itu juga disesalkan Made, bahwa pemerintah termasuk pengelola yang sejauh ini terlihat mau menangnya sendiri dalam mengelola Rinjani. “Saya masih melihat belum ada pelibatan masyakat secara intens dalam mengelola Rinjani,” ujarnya.

Made membandingkan seperti pengelolaan hutan dan kawasan terlindungi lainnya di Bali dengan melibatkan masyakat setempat. “Ada desa adat yang dilibatkan, tentu dengan memberikan kemanfaatan ekonomi yang sesuai juga bagi masyakat yang menjaga Rinjani,” ulasnya. Munculnya percaloan tiket, hingga terbukanya akses-akses jalur ilegal untuk muncak, hanya sebagai dampak saja karena pihak pengelola tidak melibatkan masyakat acara maksimal. “Ya karena masyarakat merasa, tidak dilibatkan dan diberi ruang pengelolaan secara proporsional, akhirnya masyakat bilang ‘peduli amat’ dengan aturan yang dibuat pemerintah, mereka saja (pemerintah, Red) tidak peduli, akhirnya begini jadinya, muncul calo tiket,” cetusnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kalau saja, pemerintah lebih mengedepankan perlindungan kawasan daripada mencari PAD lewat Rinjani, maka politisi asal Mataram itu yakin, Rinjani akan jauh lebih terawat dari kondisinya saat ini. “Asal pemerintah tidak memburu pendapatan dari Rinjani saja, biar sudah pendapatan itu untuk masyarakat sekitar, yang penting kita bisa ambil komitmen masyarakat mereka harus melindungi Rinjani, saya kira Rinjani akan terawat dengan baik,” pungkasnya.

 

Editor : Yerry Arintoko Aji

Foto : Istimewa

Sumber Berita : Lombok Post Jawa Pos Grup

 

- Advertisement -

Munculnya persoalan sosial akibat rencana pembangunan kereta listrik, menurut dia, karena lemahnya pemerintah provinsi dalam melakukan sosialisasi. “Pemerintah tidak berhasil meyakinkan masyakat bahwa rencana ini tidak akan sampai merusak lingkungan,” ujarnya.

Hal itu juga disesalkan Made, bahwa pemerintah termasuk pengelola yang sejauh ini terlihat mau menangnya sendiri dalam mengelola Rinjani. “Saya masih melihat belum ada pelibatan masyakat secara intens dalam mengelola Rinjani,” ujarnya.

Made membandingkan seperti pengelolaan hutan dan kawasan terlindungi lainnya di Bali dengan melibatkan masyakat setempat. “Ada desa adat yang dilibatkan, tentu dengan memberikan kemanfaatan ekonomi yang sesuai juga bagi masyakat yang menjaga Rinjani,” ulasnya. Munculnya percaloan tiket, hingga terbukanya akses-akses jalur ilegal untuk muncak, hanya sebagai dampak saja karena pihak pengelola tidak melibatkan masyakat acara maksimal. “Ya karena masyarakat merasa, tidak dilibatkan dan diberi ruang pengelolaan secara proporsional, akhirnya masyakat bilang ‘peduli amat’ dengan aturan yang dibuat pemerintah, mereka saja (pemerintah, Red) tidak peduli, akhirnya begini jadinya, muncul calo tiket,” cetusnya.

Kalau saja, pemerintah lebih mengedepankan perlindungan kawasan daripada mencari PAD lewat Rinjani, maka politisi asal Mataram itu yakin, Rinjani akan jauh lebih terawat dari kondisinya saat ini. “Asal pemerintah tidak memburu pendapatan dari Rinjani saja, biar sudah pendapatan itu untuk masyarakat sekitar, yang penting kita bisa ambil komitmen masyarakat mereka harus melindungi Rinjani, saya kira Rinjani akan terawat dengan baik,” pungkasnya.

 

Editor : Yerry Arintoko Aji

Foto : Istimewa

Sumber Berita : Lombok Post Jawa Pos Grup

 

Munculnya persoalan sosial akibat rencana pembangunan kereta listrik, menurut dia, karena lemahnya pemerintah provinsi dalam melakukan sosialisasi. “Pemerintah tidak berhasil meyakinkan masyakat bahwa rencana ini tidak akan sampai merusak lingkungan,” ujarnya.

Hal itu juga disesalkan Made, bahwa pemerintah termasuk pengelola yang sejauh ini terlihat mau menangnya sendiri dalam mengelola Rinjani. “Saya masih melihat belum ada pelibatan masyakat secara intens dalam mengelola Rinjani,” ujarnya.

Made membandingkan seperti pengelolaan hutan dan kawasan terlindungi lainnya di Bali dengan melibatkan masyakat setempat. “Ada desa adat yang dilibatkan, tentu dengan memberikan kemanfaatan ekonomi yang sesuai juga bagi masyakat yang menjaga Rinjani,” ulasnya. Munculnya percaloan tiket, hingga terbukanya akses-akses jalur ilegal untuk muncak, hanya sebagai dampak saja karena pihak pengelola tidak melibatkan masyakat acara maksimal. “Ya karena masyarakat merasa, tidak dilibatkan dan diberi ruang pengelolaan secara proporsional, akhirnya masyakat bilang ‘peduli amat’ dengan aturan yang dibuat pemerintah, mereka saja (pemerintah, Red) tidak peduli, akhirnya begini jadinya, muncul calo tiket,” cetusnya.

Kalau saja, pemerintah lebih mengedepankan perlindungan kawasan daripada mencari PAD lewat Rinjani, maka politisi asal Mataram itu yakin, Rinjani akan jauh lebih terawat dari kondisinya saat ini. “Asal pemerintah tidak memburu pendapatan dari Rinjani saja, biar sudah pendapatan itu untuk masyarakat sekitar, yang penting kita bisa ambil komitmen masyarakat mereka harus melindungi Rinjani, saya kira Rinjani akan terawat dengan baik,” pungkasnya.

 

Editor : Yerry Arintoko Aji

Foto : Istimewa

Sumber Berita : Lombok Post Jawa Pos Grup

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/