alexametrics
23.7 C
Jember
Saturday, 24 September 2022

Tim Usut Dugaan Sambo Ikut Tembak Brigadir J

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Kendati telah menetapkan empat tersangka, tim khusus (timsus) Polri terus mengembangkan pengusutan kasus penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kini beredar informasi bahwa timsus mendalami kemungkinan Irjen Pol Ferdy Sambo ikut menembak langsung Yosua.

BACA JUGA : Sharp Indonesia Dukung Timnas Berlaga di Piala Dunia 2022

Konferensi pers yang dihelat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada beberapa hari lalu hanya menyebutkan bahwa Sambo memerintah Bharada E untuk menembak Yosua. Namun, tidak jelas bagaimana kondisi Yosua sebelum ditembak Bharada E.Menurut sumber Jawa Pos, sebelum naik ke lantai 2 rumah dinas Sambo, Bharada E sudah mendengar suara senjata.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bharada E juga melihat Sambo berada di dekat tubuh Yosua saat tergeletak di lantai. Saat itulah Sambo memerintah Bharada E untuk menembak Yosua dalam kondisi sudah tidak berdaya. Kabar tersebut kini ditelisik timsus.Kapolri memerintah timsus untuk mendalami dugaan Sambo ikut menembak Yosua.

”Apakah FS hanya menyuruh atau terlibat langsung penembakan, masih didalami,” terang mantan Kabareskrim tersebut.Kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara, enggan membeberkan berapa kali Bharada E menembak Yosua. ”Itu materi penyidikan. Yang pasti, penjelasan Polri sudah sesuai dengan pengakuan Bharada E,” paparnya.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, yang perlu dicermati adalah soal jumlah tembakan dan luka tembakan di tubuh Yosua. Jika merujuk pada pengakuan Bharada E di Komnas HAM sebelumnya, disebutkan bahwa Bharada E sudah menembak tiga kali. Namun, untuk memastikan Yosua meninggal, Bharada E menembak lagi dua kali.

”Nah, pengakuannya kan sudah berubah, sudah mengakui bahwa ada perintah menembak,” jelasnya.Dengan begitu, dia menuturkan, sebenarnya sangat mudah mengetahui kemungkinan Sambo ikut menembak atau hanya memberikan perintah. Tinggal memeriksa Bharada E dan Bripka R.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membeberkan alasan Bripka R dan Kuat, asisten rumah tangga Sambo, menjadi tersangka. Menurut dia, Bripka R memberikan kesempatan penembakan. Bukan hanya itu, saat Sambo memberikan arahan terkait dengan penembakan tersebut, Bripka R, Bharada E, dan Kuat juga hadir bersamaan.

”Ada arahan dari FS, mereka bertiga hadir,” tegas Andrianto kemarin (10/8).Yang juga masih gelap adalah siapa yang membuat kronologi awal pelecehan seksual berujung tembak-menembak. Penasihat Kapolri Bidang Komunikasi Publik Fahmi Alamsyah dikabarkan terhubung dengan pembuatan kronologi awal yang oleh publik dinilai janggal.

Terkait dengan dugaan keterlibatan Fahmi itu, Kapolri menyatakan masih mendalaminya dalam konferensi pers Selasa (9/8) lalu.Di tengah terpaan isu miring itu, Fahmi diketahui mundur sebagai penasihat Kapolri. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, informasi didapat dari Koorsahli menyebutkan bahwa Fahmi sudah tidak menjabat sebagai penasihat Kapolri.

Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus A.T. Napitupulu menyampaikan, dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua harus diusut tuntas. ”ICJR sejak awal menyerukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan,” ungkap Eras kepada awak media di Jakarta.

Apalagi setelah diketahui ada upaya menghilangkan bukti rekaman CCTV. Menurut Eras, dugaan terjadinya upaya menghalang-halangi penyidikan tersebut tidak boleh diabaikan.”Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti,” imbuh pria itu.

Jika dugaan tersebut terbukti, hukuman terhadap para pelaku bisa diperberat. Sebab, mereka adalah penegak hukum yang semestinya tidak melakukan hal itu.Karena itu, ICJR mendorong agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak ragu-ragu menindak personel Polri yang diduga menghalang-halangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua.

”Tidak hanya berhenti sampai pemberian sanksi etik semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana,” kata Eras. Dia meminta Polri juga mengungkap proses hukum atas dugaan obstruction of justice tersebut secara terbuka.Lebih dari itu, ICJR menilai bahwa penanganan kasus pembunuhan Yosua menunjukkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Di antaranya, mekanisme pengawasan dalam proses penyidikan oleh Polri. Terutama yang kasusnya melibatkan pejabat kepolisian atau ada konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh Polri. Mereka mendorong pemerintah bersama DPR segera merancang mekanisme pengawasan tersebut

ICJR juga menilai bahwa proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua harus dijadikan salah satu pijakan dalam penyusunan RKUHP yang masih berlangsung. Menurut Eras, RKUHP harus mengatur pasal-pasal pidana obstruction of justice secara lebih tegas.

”Termasuk memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti,” imbuhnya. RKUHP juga wajib mengatur pemberatan hukuman. ”Khususnya bagi pelaku pejabat atau aparat penegak hukum,” tambah dia.Dari Senayan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta semua pihak menahan diri.

Jangan menyampaikan pernyataan di luar kewenangan. Sebab, hal itu bisa mengacaukan kerja Polri yang saat ini sudah on the right track.Salah satu pihak yang disorot Arsul adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Seperti diketahui, ia beberapa kali menyampaikan informasi mendahului penjelasan resmi Mabes Polri.

Misalnya, soal jumlah tersangka hingga motif kasus pembunuhan Yosua. ”Biar Polri karena itu memang tupoksinya Polri. Komisi III, Kemenko Polhukam itu bukan penyidik,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin.Arsul menambahkan, urusan motif sebuah tindakan bukan perkara sederhana. Sebab, secara teori, motif baru bisa diketahui setelah tindakan pidana terang.

Saat ini Polri secara terang sudah berhasil membongkar tindak pidana yang dilakukan. Namun, pengungkapan motif membutuhkan lebih banyak waktu. Sebab, motif biasa diketahui dari keterangan seseorang, bukan hasil otopsi ataupun uji balistik. ”Kalau sekarang belum diungkap motifnya, ya memang saya kira masih dalam proses penyidikan,” tutur Arsul.(*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Dery Ridwansah/JawaPos.Com

Sumber Berita:jawapos.com

 

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Kendati telah menetapkan empat tersangka, tim khusus (timsus) Polri terus mengembangkan pengusutan kasus penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kini beredar informasi bahwa timsus mendalami kemungkinan Irjen Pol Ferdy Sambo ikut menembak langsung Yosua.

BACA JUGA : Sharp Indonesia Dukung Timnas Berlaga di Piala Dunia 2022

Konferensi pers yang dihelat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada beberapa hari lalu hanya menyebutkan bahwa Sambo memerintah Bharada E untuk menembak Yosua. Namun, tidak jelas bagaimana kondisi Yosua sebelum ditembak Bharada E.Menurut sumber Jawa Pos, sebelum naik ke lantai 2 rumah dinas Sambo, Bharada E sudah mendengar suara senjata.

Bharada E juga melihat Sambo berada di dekat tubuh Yosua saat tergeletak di lantai. Saat itulah Sambo memerintah Bharada E untuk menembak Yosua dalam kondisi sudah tidak berdaya. Kabar tersebut kini ditelisik timsus.Kapolri memerintah timsus untuk mendalami dugaan Sambo ikut menembak Yosua.

”Apakah FS hanya menyuruh atau terlibat langsung penembakan, masih didalami,” terang mantan Kabareskrim tersebut.Kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara, enggan membeberkan berapa kali Bharada E menembak Yosua. ”Itu materi penyidikan. Yang pasti, penjelasan Polri sudah sesuai dengan pengakuan Bharada E,” paparnya.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, yang perlu dicermati adalah soal jumlah tembakan dan luka tembakan di tubuh Yosua. Jika merujuk pada pengakuan Bharada E di Komnas HAM sebelumnya, disebutkan bahwa Bharada E sudah menembak tiga kali. Namun, untuk memastikan Yosua meninggal, Bharada E menembak lagi dua kali.

”Nah, pengakuannya kan sudah berubah, sudah mengakui bahwa ada perintah menembak,” jelasnya.Dengan begitu, dia menuturkan, sebenarnya sangat mudah mengetahui kemungkinan Sambo ikut menembak atau hanya memberikan perintah. Tinggal memeriksa Bharada E dan Bripka R.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membeberkan alasan Bripka R dan Kuat, asisten rumah tangga Sambo, menjadi tersangka. Menurut dia, Bripka R memberikan kesempatan penembakan. Bukan hanya itu, saat Sambo memberikan arahan terkait dengan penembakan tersebut, Bripka R, Bharada E, dan Kuat juga hadir bersamaan.

”Ada arahan dari FS, mereka bertiga hadir,” tegas Andrianto kemarin (10/8).Yang juga masih gelap adalah siapa yang membuat kronologi awal pelecehan seksual berujung tembak-menembak. Penasihat Kapolri Bidang Komunikasi Publik Fahmi Alamsyah dikabarkan terhubung dengan pembuatan kronologi awal yang oleh publik dinilai janggal.

Terkait dengan dugaan keterlibatan Fahmi itu, Kapolri menyatakan masih mendalaminya dalam konferensi pers Selasa (9/8) lalu.Di tengah terpaan isu miring itu, Fahmi diketahui mundur sebagai penasihat Kapolri. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, informasi didapat dari Koorsahli menyebutkan bahwa Fahmi sudah tidak menjabat sebagai penasihat Kapolri.

Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus A.T. Napitupulu menyampaikan, dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua harus diusut tuntas. ”ICJR sejak awal menyerukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan,” ungkap Eras kepada awak media di Jakarta.

Apalagi setelah diketahui ada upaya menghilangkan bukti rekaman CCTV. Menurut Eras, dugaan terjadinya upaya menghalang-halangi penyidikan tersebut tidak boleh diabaikan.”Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti,” imbuh pria itu.

Jika dugaan tersebut terbukti, hukuman terhadap para pelaku bisa diperberat. Sebab, mereka adalah penegak hukum yang semestinya tidak melakukan hal itu.Karena itu, ICJR mendorong agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak ragu-ragu menindak personel Polri yang diduga menghalang-halangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua.

”Tidak hanya berhenti sampai pemberian sanksi etik semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana,” kata Eras. Dia meminta Polri juga mengungkap proses hukum atas dugaan obstruction of justice tersebut secara terbuka.Lebih dari itu, ICJR menilai bahwa penanganan kasus pembunuhan Yosua menunjukkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Di antaranya, mekanisme pengawasan dalam proses penyidikan oleh Polri. Terutama yang kasusnya melibatkan pejabat kepolisian atau ada konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh Polri. Mereka mendorong pemerintah bersama DPR segera merancang mekanisme pengawasan tersebut

ICJR juga menilai bahwa proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua harus dijadikan salah satu pijakan dalam penyusunan RKUHP yang masih berlangsung. Menurut Eras, RKUHP harus mengatur pasal-pasal pidana obstruction of justice secara lebih tegas.

”Termasuk memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti,” imbuhnya. RKUHP juga wajib mengatur pemberatan hukuman. ”Khususnya bagi pelaku pejabat atau aparat penegak hukum,” tambah dia.Dari Senayan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta semua pihak menahan diri.

Jangan menyampaikan pernyataan di luar kewenangan. Sebab, hal itu bisa mengacaukan kerja Polri yang saat ini sudah on the right track.Salah satu pihak yang disorot Arsul adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Seperti diketahui, ia beberapa kali menyampaikan informasi mendahului penjelasan resmi Mabes Polri.

Misalnya, soal jumlah tersangka hingga motif kasus pembunuhan Yosua. ”Biar Polri karena itu memang tupoksinya Polri. Komisi III, Kemenko Polhukam itu bukan penyidik,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin.Arsul menambahkan, urusan motif sebuah tindakan bukan perkara sederhana. Sebab, secara teori, motif baru bisa diketahui setelah tindakan pidana terang.

Saat ini Polri secara terang sudah berhasil membongkar tindak pidana yang dilakukan. Namun, pengungkapan motif membutuhkan lebih banyak waktu. Sebab, motif biasa diketahui dari keterangan seseorang, bukan hasil otopsi ataupun uji balistik. ”Kalau sekarang belum diungkap motifnya, ya memang saya kira masih dalam proses penyidikan,” tutur Arsul.(*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Dery Ridwansah/JawaPos.Com

Sumber Berita:jawapos.com

 

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Kendati telah menetapkan empat tersangka, tim khusus (timsus) Polri terus mengembangkan pengusutan kasus penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kini beredar informasi bahwa timsus mendalami kemungkinan Irjen Pol Ferdy Sambo ikut menembak langsung Yosua.

BACA JUGA : Sharp Indonesia Dukung Timnas Berlaga di Piala Dunia 2022

Konferensi pers yang dihelat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada beberapa hari lalu hanya menyebutkan bahwa Sambo memerintah Bharada E untuk menembak Yosua. Namun, tidak jelas bagaimana kondisi Yosua sebelum ditembak Bharada E.Menurut sumber Jawa Pos, sebelum naik ke lantai 2 rumah dinas Sambo, Bharada E sudah mendengar suara senjata.

Bharada E juga melihat Sambo berada di dekat tubuh Yosua saat tergeletak di lantai. Saat itulah Sambo memerintah Bharada E untuk menembak Yosua dalam kondisi sudah tidak berdaya. Kabar tersebut kini ditelisik timsus.Kapolri memerintah timsus untuk mendalami dugaan Sambo ikut menembak Yosua.

”Apakah FS hanya menyuruh atau terlibat langsung penembakan, masih didalami,” terang mantan Kabareskrim tersebut.Kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara, enggan membeberkan berapa kali Bharada E menembak Yosua. ”Itu materi penyidikan. Yang pasti, penjelasan Polri sudah sesuai dengan pengakuan Bharada E,” paparnya.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, yang perlu dicermati adalah soal jumlah tembakan dan luka tembakan di tubuh Yosua. Jika merujuk pada pengakuan Bharada E di Komnas HAM sebelumnya, disebutkan bahwa Bharada E sudah menembak tiga kali. Namun, untuk memastikan Yosua meninggal, Bharada E menembak lagi dua kali.

”Nah, pengakuannya kan sudah berubah, sudah mengakui bahwa ada perintah menembak,” jelasnya.Dengan begitu, dia menuturkan, sebenarnya sangat mudah mengetahui kemungkinan Sambo ikut menembak atau hanya memberikan perintah. Tinggal memeriksa Bharada E dan Bripka R.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membeberkan alasan Bripka R dan Kuat, asisten rumah tangga Sambo, menjadi tersangka. Menurut dia, Bripka R memberikan kesempatan penembakan. Bukan hanya itu, saat Sambo memberikan arahan terkait dengan penembakan tersebut, Bripka R, Bharada E, dan Kuat juga hadir bersamaan.

”Ada arahan dari FS, mereka bertiga hadir,” tegas Andrianto kemarin (10/8).Yang juga masih gelap adalah siapa yang membuat kronologi awal pelecehan seksual berujung tembak-menembak. Penasihat Kapolri Bidang Komunikasi Publik Fahmi Alamsyah dikabarkan terhubung dengan pembuatan kronologi awal yang oleh publik dinilai janggal.

Terkait dengan dugaan keterlibatan Fahmi itu, Kapolri menyatakan masih mendalaminya dalam konferensi pers Selasa (9/8) lalu.Di tengah terpaan isu miring itu, Fahmi diketahui mundur sebagai penasihat Kapolri. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, informasi didapat dari Koorsahli menyebutkan bahwa Fahmi sudah tidak menjabat sebagai penasihat Kapolri.

Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus A.T. Napitupulu menyampaikan, dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Yosua harus diusut tuntas. ”ICJR sejak awal menyerukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan,” ungkap Eras kepada awak media di Jakarta.

Apalagi setelah diketahui ada upaya menghilangkan bukti rekaman CCTV. Menurut Eras, dugaan terjadinya upaya menghalang-halangi penyidikan tersebut tidak boleh diabaikan.”Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti,” imbuh pria itu.

Jika dugaan tersebut terbukti, hukuman terhadap para pelaku bisa diperberat. Sebab, mereka adalah penegak hukum yang semestinya tidak melakukan hal itu.Karena itu, ICJR mendorong agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak ragu-ragu menindak personel Polri yang diduga menghalang-halangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua.

”Tidak hanya berhenti sampai pemberian sanksi etik semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana,” kata Eras. Dia meminta Polri juga mengungkap proses hukum atas dugaan obstruction of justice tersebut secara terbuka.Lebih dari itu, ICJR menilai bahwa penanganan kasus pembunuhan Yosua menunjukkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Di antaranya, mekanisme pengawasan dalam proses penyidikan oleh Polri. Terutama yang kasusnya melibatkan pejabat kepolisian atau ada konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh Polri. Mereka mendorong pemerintah bersama DPR segera merancang mekanisme pengawasan tersebut

ICJR juga menilai bahwa proses hukum dalam kasus pembunuhan Yosua harus dijadikan salah satu pijakan dalam penyusunan RKUHP yang masih berlangsung. Menurut Eras, RKUHP harus mengatur pasal-pasal pidana obstruction of justice secara lebih tegas.

”Termasuk memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti,” imbuhnya. RKUHP juga wajib mengatur pemberatan hukuman. ”Khususnya bagi pelaku pejabat atau aparat penegak hukum,” tambah dia.Dari Senayan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta semua pihak menahan diri.

Jangan menyampaikan pernyataan di luar kewenangan. Sebab, hal itu bisa mengacaukan kerja Polri yang saat ini sudah on the right track.Salah satu pihak yang disorot Arsul adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Seperti diketahui, ia beberapa kali menyampaikan informasi mendahului penjelasan resmi Mabes Polri.

Misalnya, soal jumlah tersangka hingga motif kasus pembunuhan Yosua. ”Biar Polri karena itu memang tupoksinya Polri. Komisi III, Kemenko Polhukam itu bukan penyidik,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin.Arsul menambahkan, urusan motif sebuah tindakan bukan perkara sederhana. Sebab, secara teori, motif baru bisa diketahui setelah tindakan pidana terang.

Saat ini Polri secara terang sudah berhasil membongkar tindak pidana yang dilakukan. Namun, pengungkapan motif membutuhkan lebih banyak waktu. Sebab, motif biasa diketahui dari keterangan seseorang, bukan hasil otopsi ataupun uji balistik. ”Kalau sekarang belum diungkap motifnya, ya memang saya kira masih dalam proses penyidikan,” tutur Arsul.(*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Dery Ridwansah/JawaPos.Com

Sumber Berita:jawapos.com

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/