MADURA, RADARJEMBER.ID- Pembangunan perumahan kini di Indonesia semakin pesat, tidak terkecuali di Kabupaten Bangkalan-Madura terus menjamur. Bahkan, tidak sedikit kawasan perumahan baru dibangun di atas lahan pertanian produktif, kondisi tersebut lantas mendapat sorotan dari wakil rakyat Bangkalan.
Muhlis Assuryani, anggota Komisi B DPRD mengatakan, belakangan ini dewan melihat banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan. Akibatnya, lahan pertanian kian sempit, hal itu jelas berdampak terhadap penurunan produktivitas pertanian sehingga mengancam ketahanan pangan.
”Pemkab perlu turun tangan dan menjaga alih fungsi lahan pertanian produktif, sehingga lahan pertanian di Kabupaten Bangkalan tidak terus berkurang karena digunakan untuk pemukiman. Jika ini dibiarkan maka suatu saat lahan pertanian tinggal beberapa hektar saja, karena di lahan itu berdiri perumahan,” kata Muhlis.
Muhlis juga memaparkan,, semestinya pemkab tidak mudah memberikan rekomendasi dan mengeluarkan izin. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lambat laun lahan pertanian berkurang.Bisa jadi beras tidak bisa dijumpai di Bangkalan, warga terpaksa harus mendatangkan beras dari daerah lain.
Lanjut Muhlis, pemerintah pusat kini tengah gencar-gencarnya menambah lahan pertanian di seluruh Indonesia.Tentu hal ini dirasa sangatlah lucu, pemerintah pusat menambah. Tapi, pemerintah daerah malah mengurangi lahan pertanian. Mantan aktivis PMII Surabaya itu tidak mempersoalkan manakala ada pengembangan pembangunan perumahan di lahan tidak produktif.
Menanggapi itu, Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengatakan, yang memberikan rekomendasi izin alih fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan dispertapa harbun. Lembaganya hanya memberikan informasi tata ruang kepada pengembang.Pemda memiliki RTRW (rencana tata ruang wilayah), sehingga semua itu berdasarkan RTRW tersebut.(*)
Penulis: Winardyasto
Fotografi:Radar Madura
Sumber Berita: Radar Madura