Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengunakan rompi oranye saat berada di mobil tahanan KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). ((Dery Ridwansah/JawaPos.com))

JawaPos.com – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Saiful Ilah terkait penerimaan suap proyek infrastruktur membuka tabir masalah dalam proses tender di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Dugaan adanya permainan tersebut sebenarnya telah terendus kalangan legislatif di Kota Delta. Dewan kerap menyorot kejanggalan lantaran pemenang lelang sudah ditetapkan.

IKLAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menjelaskan, dalam rapat pembahasan APBD tahun lalu, misalnya, banggar mempertanyakan proses tender. Sebab, lelang dinilai tidak transparan dan mengarah ke sejumlah penyedia. ”Seperti sudah diatur,” kata dia kemarin (9/1).

Terlebih, kualitas pekerjaan juga menjadi sorotan. Misalnya, pembangunan jalan. Belum satu tahun jalan sudah rusak. Pembangunan juga molor dari waktu yang ditetapkan. ”Kami minta lelang dievaluasi,” ucapnya.

Namun, kritik dewan dimentahkan. Pemkab menilai tender berjalan sesuai prosedur. Alasannya, pengadaan barang dan jasa memakai sistem online. ”Disangkal pemkab. Sampai saat ini belum ada perbaikan,” ungkap dia.

Meski memakai sistem online, lelang di Kota Delta tetap saja bermasalah. Ada celah yang bisa ditembus. Terbukti dengan kasus Ibnu Ghofur yang saat ini ditangani KPK.

Berdasar keterangan yang disampaikan KPK, Ghofur adalah kontraktor yang mengikuti pengadaan di Pemkab Sidoarjo. Sekitar Juli 2019, dia melapor ke bupati bahwa ada proyek yang dia inginkan. Namun, ada proses sanggahan dalam pengadaannya. Itu menjadi penghambat baginya sehingga tidak mendapatkan proyek.

Ghofur lalu meminta Saiful untuk tidak menanggapi sanggahan dan memenangkan pihaknya dalam proyek Jalan Candi–Prasung senilai Rp 21,5 miliar. Kemudian, Ghofur juga menggarap tiga proyek lain. Yakni, pembangunan wisma atlet, Pasar Porong, dan peningkatan afvoer Kali Pucang di Pagerwojo.

Jawa Pos berupaya menelaah latar belakang Ghofur. Dia memiliki perusahaan beton, yaitu PT Rudy Jaya, dengan lokasi pabrik di Kecamatan Tarik. Salah seorang sumber Jawa Pos yang tak mau namanya disebutkan mengatakan, Ghofur merupakan kontraktor nasional. Dia mengerjakan proyek di Sidoarjo, Mojokerto, hingga luar pulau. ”Sudah 28 tahun jadi kontraktor,” ungkapnya.

Ghofur merupakan spesialis proyek-proyek besar di Sidoarjo. Dia selalu ”meminta” tender yang nilainya di atas Rp 5 miliar. Jarang yang di bawah itu.

Sejak menjadi kontraktor, Ghofur dikenal dekat dengan pemkab. Dia berani memberikan fee pembangunan dengan tujuan selalu diberi proyek besar. ”Sehingga pembangunan besar selalu diserahkan ke Ghofur,” kata sumber tersebut.

Sementara itu, KPK membuka kemungkinan untuk mengembangkan pengusutan perkara suap yang melibatkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik serupa dengan nilai yang lebih besar pada proyek-proyek sebelumnya. ”Ini pasti kita akan tanyakan ke penyidik, apakah kemudian dikembangkan (ke periode kepemimpinan lama, Red),” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kemarin.

Pendalaman juga dilakukan terkait adanya perbedaan nilai proyek dengan data di lapangan. Nilai proyek yang tercatat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Sidoarjo lebih besar daripada yang diungkap KPK. ”Nanti di pendalaman penyidikan. Ini masih panjang,” kata Lili.

Saat ini Saiful Ilah bersama lima tersangka telah menjadi tahanan KPK. Saiful dan tersangka dari lingkungan pemkab, yakni Sunarti Setyaningsih (kepala dinas pekerjaan umum, bina marga, dan sumber daya air/DPUBMSDA), Judi Tetrahastoto (pejabat pembuat komitmen dinas PUBMSDA), serta Sanadjihitu Sangadji (kepala bagian unit layanan pengadaan), ditahan di Rutan KPK. Sementara itu, tersangka Ibnu Ghofur dan Totok Sumedi ditahan di Rutan Guntur.

Di bagian lain, empat proyek DPUBMSDA Sidoarjo yang disidik KPK ternyata dikerjakan tanpa pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Sidoarjo. Tahun lalu sebenarnya sebagian besar proyek dimintakan TP4D Kejari Sidoarjo. Termasuk empat proyek itu. Permohonan diajukan DPUBMSDA. Namun, proses pendampingan tidak berjalan. Sebab, pihak pemohon tidak memberikan KPK OTTdata kepada pihak kejaksaan.

Saat tim kejaksaan meminta progres pembangunan dilaporkan pun, tidak pernah dipenuhi. Sejak awal hingga proyek berjalan sampai akhir, tidak ada pemaparan dari pemohon. ”Kami tidak mendampingi. Hanya ada permohonan pendampingan,” kata Kepala Kejari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono kemarin.

Setiawan sempat memerintah TP4D untuk membuat surat resmi kepada pemohon. Namun, surat tersebut tidak dijawab.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : deb/aph/may/c10/fal