Ilustrasi pegawai honorer K2 (Jawa Pos Group)

JawaPos.com – Kebijakan pemerintah memberikan kelonggaran syarat usia menjadi 40 tahun bagi enam jabatan dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 menuai kritik. Terutama dari tenaga honorer K-2. Mereka menilai, kebijakan tersebut plinplan dan tidak mencerminkan keadilan.

Ketua Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mempertanyakan kebijakan tersebut. Sebab, itu bertentangan dengan argumen pemerintah saat tidak memberikan jalan bagi honorer K-2 ikut tes CPNS. Yakni, honorer dengan usia di atas 35 tahun dan rata-rata sudah bekerja sebelum 2005.

Selama ini, kata Titi, pemerintah bergeming jika honorer K-2 tidak bisa mengikuti CPNS karena usia sudah di atas 35 tahun. Syarat tersebut dinilai mutlak. Tidak bisa ditawar. Namun, nyatanya, pemerintah memberikan kekhususan kepada enam jabatan.

“Jadi, bohong saja selama ini,” tegas dia kepada Jawa Pos kemarin (8/9).

Pelonggaran syarat usia tersebut diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019. Enam jabatan yang diberikan kekhususan adalah dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

Menurut Titi, kelonggaran syarat umur terhadap enam jabatan itu sama saja dengan membuat kebijakan khusus. Dengan logika yang sama, dia menilai kebijakan tersebut semestinya bisa juga diterapkan kepada honorer K-2. “Beri juga kami lex specialis,” katanya.

Titi mengatakan, ada banyak hal yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan lex specialis seperti kepada guru honorer K-2. Salah satunya, masa pengabdian honorer K-2 yang sudah lama. Di sisi lain, honorer K-2 sudah terbukti mampu bekerja. Itu dibuktikan dengan aktivitas mengajar yang berlangsung hingga saat ini.