alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Sri Sultan Bacakan Visi dan Misi Calon Gubernur DIJ

Mobile_AP_Rectangle 1

JOGJAKARTA, RADARJEMBER.ID-Pemaparan visi misi itu merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yakni setelah selesai proses verifikasi persyaratan oleh panitia khusus (pansus) penetapan cagub dan cawagub.

Ada tiga hal utama yang menjadi prioritas perhatian dari visi misi gubernur DIJ periode 2022-2027. Ketiga hal itu yakni kawasan selatan, reformasi kalurahan, dan inovasi teknologi informasi (TI).

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, kawasan selatan mencakup wilayah bagian selatan Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Tiga wilayah ini merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi dibanding wilayah tengah dan utara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial.Di wilayah Kulonprogo terdapat 18,38 persen penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen.

Meski demikian, pembangunan kekhususan teritorial ini tidak hanya difokuskan di kawasan selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke kawasan tengah dan ke kawasan utara. “Ibarat kepala, badan dan kaki, maka Jogjakarta harus dibangun secara menyeluruh dan utuh,” kata HB X.

Terkait reformasi kalurahan. Lembaga kalurahan dinilai sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Jogjakarta. “Kalurahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan tepat untuk dijadikan modal dan model bagi Jogjakarta menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan dan saat ini dihadapi DIJ,” ujar dia.

Selain itu, raja Keraton Jogja ini juga akan mempercepat transformasi spasial kawasan selatan dan reformasi kalurahan melalui pemanfaatan teknologi. Transformasi spasial akan mengarah pada penguatan kekhususan wilayah dalam rangka penguatan kehidupan dan penghidupan warga.

“Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga,” jelasnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan capaian visi misi gubernur itu dilihat dari semakin kecilnya tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Jogjakarta yang dapat diandalkan, lingkungan hidup yang lebih baik aman dan tenteram. Kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan atau antarkelas sosial, antarwilayah. Serta good governance pada berbagai tingkatan.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tujuan dari reformasi kalurahan adalah memajukan semua daerah di DIJ dengan mengejar ketertinggalan birokrasi dari kabupaten, provinsi maupun pada kalurahan itu sendiri. Langkah awal yang akan dilakukan dalam reformasi kalurahan yaitu melakukan pemetaan permasalahan yang ada di kalurahan.

“Karena setiap kalurahan kan memiliki kekurangannya masing-masing, maka tidak ada satu kebijakan yang berlaku untuk semua kalurahan. Semuanya disesuaikan pada kekurangan yang dimiliki oleh suatu kalurahan,” katanya.

Skema dan birokrasi kerja di kalurahan harus berjalan lebih efektif dan efisien. Maka output dari reformasi kalurahan adalah mekanisme kerja antara birokrasi masyarakat, organisasi, dan stakeholder lain bisa efektif dan efisien. “Sehingga di desa dapat kemajuan pada sisi sosial dan ekonomi. Diharapkan juga dapat terbentuk masyarakat yang mandiri,” tambah HB X.

Pemaparan visi misi ini akan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi beserta penetapan gubernur serta wakil gubernur DIJ yang akan dilaksanakan pagi ini (9/8) di Ruang Sidang DPRD DIJ. (*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Guntur Arga Tirtana

Sumber Berita:Jawa Pos Radar jogja

 

 

- Advertisement -

JOGJAKARTA, RADARJEMBER.ID-Pemaparan visi misi itu merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yakni setelah selesai proses verifikasi persyaratan oleh panitia khusus (pansus) penetapan cagub dan cawagub.

Ada tiga hal utama yang menjadi prioritas perhatian dari visi misi gubernur DIJ periode 2022-2027. Ketiga hal itu yakni kawasan selatan, reformasi kalurahan, dan inovasi teknologi informasi (TI).

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, kawasan selatan mencakup wilayah bagian selatan Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Tiga wilayah ini merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi dibanding wilayah tengah dan utara.

Kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial.Di wilayah Kulonprogo terdapat 18,38 persen penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen.

Meski demikian, pembangunan kekhususan teritorial ini tidak hanya difokuskan di kawasan selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke kawasan tengah dan ke kawasan utara. “Ibarat kepala, badan dan kaki, maka Jogjakarta harus dibangun secara menyeluruh dan utuh,” kata HB X.

Terkait reformasi kalurahan. Lembaga kalurahan dinilai sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Jogjakarta. “Kalurahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan tepat untuk dijadikan modal dan model bagi Jogjakarta menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan dan saat ini dihadapi DIJ,” ujar dia.

Selain itu, raja Keraton Jogja ini juga akan mempercepat transformasi spasial kawasan selatan dan reformasi kalurahan melalui pemanfaatan teknologi. Transformasi spasial akan mengarah pada penguatan kekhususan wilayah dalam rangka penguatan kehidupan dan penghidupan warga.

“Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga,” jelasnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan capaian visi misi gubernur itu dilihat dari semakin kecilnya tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Jogjakarta yang dapat diandalkan, lingkungan hidup yang lebih baik aman dan tenteram. Kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan atau antarkelas sosial, antarwilayah. Serta good governance pada berbagai tingkatan.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tujuan dari reformasi kalurahan adalah memajukan semua daerah di DIJ dengan mengejar ketertinggalan birokrasi dari kabupaten, provinsi maupun pada kalurahan itu sendiri. Langkah awal yang akan dilakukan dalam reformasi kalurahan yaitu melakukan pemetaan permasalahan yang ada di kalurahan.

“Karena setiap kalurahan kan memiliki kekurangannya masing-masing, maka tidak ada satu kebijakan yang berlaku untuk semua kalurahan. Semuanya disesuaikan pada kekurangan yang dimiliki oleh suatu kalurahan,” katanya.

Skema dan birokrasi kerja di kalurahan harus berjalan lebih efektif dan efisien. Maka output dari reformasi kalurahan adalah mekanisme kerja antara birokrasi masyarakat, organisasi, dan stakeholder lain bisa efektif dan efisien. “Sehingga di desa dapat kemajuan pada sisi sosial dan ekonomi. Diharapkan juga dapat terbentuk masyarakat yang mandiri,” tambah HB X.

Pemaparan visi misi ini akan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi beserta penetapan gubernur serta wakil gubernur DIJ yang akan dilaksanakan pagi ini (9/8) di Ruang Sidang DPRD DIJ. (*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Guntur Arga Tirtana

Sumber Berita:Jawa Pos Radar jogja

 

 

JOGJAKARTA, RADARJEMBER.ID-Pemaparan visi misi itu merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yakni setelah selesai proses verifikasi persyaratan oleh panitia khusus (pansus) penetapan cagub dan cawagub.

Ada tiga hal utama yang menjadi prioritas perhatian dari visi misi gubernur DIJ periode 2022-2027. Ketiga hal itu yakni kawasan selatan, reformasi kalurahan, dan inovasi teknologi informasi (TI).

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, kawasan selatan mencakup wilayah bagian selatan Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Tiga wilayah ini merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi dibanding wilayah tengah dan utara.

Kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial.Di wilayah Kulonprogo terdapat 18,38 persen penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen.

Meski demikian, pembangunan kekhususan teritorial ini tidak hanya difokuskan di kawasan selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke kawasan tengah dan ke kawasan utara. “Ibarat kepala, badan dan kaki, maka Jogjakarta harus dibangun secara menyeluruh dan utuh,” kata HB X.

Terkait reformasi kalurahan. Lembaga kalurahan dinilai sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Jogjakarta. “Kalurahan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan tepat untuk dijadikan modal dan model bagi Jogjakarta menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan dan saat ini dihadapi DIJ,” ujar dia.

Selain itu, raja Keraton Jogja ini juga akan mempercepat transformasi spasial kawasan selatan dan reformasi kalurahan melalui pemanfaatan teknologi. Transformasi spasial akan mengarah pada penguatan kekhususan wilayah dalam rangka penguatan kehidupan dan penghidupan warga.

“Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga,” jelasnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan capaian visi misi gubernur itu dilihat dari semakin kecilnya tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Jogjakarta yang dapat diandalkan, lingkungan hidup yang lebih baik aman dan tenteram. Kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan atau antarkelas sosial, antarwilayah. Serta good governance pada berbagai tingkatan.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tujuan dari reformasi kalurahan adalah memajukan semua daerah di DIJ dengan mengejar ketertinggalan birokrasi dari kabupaten, provinsi maupun pada kalurahan itu sendiri. Langkah awal yang akan dilakukan dalam reformasi kalurahan yaitu melakukan pemetaan permasalahan yang ada di kalurahan.

“Karena setiap kalurahan kan memiliki kekurangannya masing-masing, maka tidak ada satu kebijakan yang berlaku untuk semua kalurahan. Semuanya disesuaikan pada kekurangan yang dimiliki oleh suatu kalurahan,” katanya.

Skema dan birokrasi kerja di kalurahan harus berjalan lebih efektif dan efisien. Maka output dari reformasi kalurahan adalah mekanisme kerja antara birokrasi masyarakat, organisasi, dan stakeholder lain bisa efektif dan efisien. “Sehingga di desa dapat kemajuan pada sisi sosial dan ekonomi. Diharapkan juga dapat terbentuk masyarakat yang mandiri,” tambah HB X.

Pemaparan visi misi ini akan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi beserta penetapan gubernur serta wakil gubernur DIJ yang akan dilaksanakan pagi ini (9/8) di Ruang Sidang DPRD DIJ. (*)

 

Editor:Winardyasto HariKirono

Foto:Guntur Arga Tirtana

Sumber Berita:Jawa Pos Radar jogja

 

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/