alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 5 October 2022

Pemerintah Harus Berantas pengiriman PMI Ilegal

Mobile_AP_Rectangle 1

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Pengawasan praktik-praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, khususnya ke Malaysia harus benar-benar dipastikan oleh pemerintah. Menurut anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, pelaku pengiriman PMI ilegal harus ditindak tegas.

Christina memandang pemerintah perlu mengawasi implementasi nota kesepahaman (MoU) penempatan PMI di Malaysia. Hal itu dikatakannya terkait dengan MoU penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia serta mulai dibukanya pengiriman PMI ke Malaysia.

Menurut Christina, langkah-langkah tersebut perlu agar MoU tersebut jangan membuat Indonesia berpuas diri. Pasalnya, persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Ini perlu jadi catatan Komisi I DPR untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan terhadap PMI berjalan simultan,” ujarnya.

Kasus yang menimpa PMI selama ini, jelas dia, khususnya yang di Malaysia, akibat pengiriman ilegal (unprocedural). Oleh karena itu, MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.

“Pintu-pintu masuk Malaysia melalui jalur tikus itu harus dipastikan pengawasannya dilakukan maksimal. Jika ternyata masih ada oknum atau pihak tertentu yang memfasilitasi, harus ditindak tegas. Kami percaya dengan komitmen Panglima TNI dalam upaya bersama memberantas ini,” katanya.

Selain itu, Christina mempertanyakan rencana pemerintah yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perdagangan Orang. Namun, hingga sekarang belum terbentuk.

Upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU, menurut dia, akan banyak bantu upaya negara maksimalkan perlindungan PMI.

“Nah, itu sekarang sudah sejauh mana pembentukan maupun implementasinya. Kalau hanya berpegang pada MoU, tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik, harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktik-praktik mafia pengiriman PMI secara ilegal,” katanya. (*)

 

Editor : Yerri Arintoko Aji

Foto : ANTARA/HO-DPP Partai Golkar

Sumber Berita : Antara

- Advertisement -

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Pengawasan praktik-praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, khususnya ke Malaysia harus benar-benar dipastikan oleh pemerintah. Menurut anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, pelaku pengiriman PMI ilegal harus ditindak tegas.

Christina memandang pemerintah perlu mengawasi implementasi nota kesepahaman (MoU) penempatan PMI di Malaysia. Hal itu dikatakannya terkait dengan MoU penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia serta mulai dibukanya pengiriman PMI ke Malaysia.

Menurut Christina, langkah-langkah tersebut perlu agar MoU tersebut jangan membuat Indonesia berpuas diri. Pasalnya, persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi.

“Ini perlu jadi catatan Komisi I DPR untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan terhadap PMI berjalan simultan,” ujarnya.

Kasus yang menimpa PMI selama ini, jelas dia, khususnya yang di Malaysia, akibat pengiriman ilegal (unprocedural). Oleh karena itu, MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.

“Pintu-pintu masuk Malaysia melalui jalur tikus itu harus dipastikan pengawasannya dilakukan maksimal. Jika ternyata masih ada oknum atau pihak tertentu yang memfasilitasi, harus ditindak tegas. Kami percaya dengan komitmen Panglima TNI dalam upaya bersama memberantas ini,” katanya.

Selain itu, Christina mempertanyakan rencana pemerintah yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perdagangan Orang. Namun, hingga sekarang belum terbentuk.

Upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU, menurut dia, akan banyak bantu upaya negara maksimalkan perlindungan PMI.

“Nah, itu sekarang sudah sejauh mana pembentukan maupun implementasinya. Kalau hanya berpegang pada MoU, tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik, harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktik-praktik mafia pengiriman PMI secara ilegal,” katanya. (*)

 

Editor : Yerri Arintoko Aji

Foto : ANTARA/HO-DPP Partai Golkar

Sumber Berita : Antara

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Pengawasan praktik-praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, khususnya ke Malaysia harus benar-benar dipastikan oleh pemerintah. Menurut anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, pelaku pengiriman PMI ilegal harus ditindak tegas.

Christina memandang pemerintah perlu mengawasi implementasi nota kesepahaman (MoU) penempatan PMI di Malaysia. Hal itu dikatakannya terkait dengan MoU penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia serta mulai dibukanya pengiriman PMI ke Malaysia.

Menurut Christina, langkah-langkah tersebut perlu agar MoU tersebut jangan membuat Indonesia berpuas diri. Pasalnya, persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi.

“Ini perlu jadi catatan Komisi I DPR untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan terhadap PMI berjalan simultan,” ujarnya.

Kasus yang menimpa PMI selama ini, jelas dia, khususnya yang di Malaysia, akibat pengiriman ilegal (unprocedural). Oleh karena itu, MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.

“Pintu-pintu masuk Malaysia melalui jalur tikus itu harus dipastikan pengawasannya dilakukan maksimal. Jika ternyata masih ada oknum atau pihak tertentu yang memfasilitasi, harus ditindak tegas. Kami percaya dengan komitmen Panglima TNI dalam upaya bersama memberantas ini,” katanya.

Selain itu, Christina mempertanyakan rencana pemerintah yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perdagangan Orang. Namun, hingga sekarang belum terbentuk.

Upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU, menurut dia, akan banyak bantu upaya negara maksimalkan perlindungan PMI.

“Nah, itu sekarang sudah sejauh mana pembentukan maupun implementasinya. Kalau hanya berpegang pada MoU, tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik, harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktik-praktik mafia pengiriman PMI secara ilegal,” katanya. (*)

 

Editor : Yerri Arintoko Aji

Foto : ANTARA/HO-DPP Partai Golkar

Sumber Berita : Antara

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/