alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Minta Hitungan Jam Penerbitan Sertifikat Tanah

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Sistem aplikasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepatam penerbitan sertifikat tanah, bila perlu sertifikat tersebut rampung dalam hitungan jam sehingga tidak ada lagi kata lama saat mengurus sertifikat.Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

 

“Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, ‘kebangetan’ banget kita ini. Bangun sistem aplikasi. Bangun ‘platform’. Sangat mudah sekali. Kita ‘enggak’ bisa, panggil anak-anak muda yang pintar. Buatkan platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tetapi jam,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti disaksikan secara virtual dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

 

Presiden menegaskan bahwa dalam reforma agraria, penyelesaian sertifikat tanah harus didukung oleh sinergi seluruh lembaga pemerintah, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun kementerian lainnya, hingga pemerintah provinsi/kabupaten/kota.Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan bahwa persoalan tata ruang tidak lagi bisa ditoleransi karena egosektoral antarlembaga.

 

 

Seperti dikethui bersama, sejak 2015, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus melakukan percepatan reforma agraria dengan menambah penerbitan sertifikat.

Saat itu, baru 46 juta sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dari 126 juta sertifikat. Artinya, ada sekitar 80 juta penduduk menempati lahan, tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah melalui kepemilikan sertifikat.

 

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Sistem aplikasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepatam penerbitan sertifikat tanah, bila perlu sertifikat tersebut rampung dalam hitungan jam sehingga tidak ada lagi kata lama saat mengurus sertifikat.Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

 

“Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, ‘kebangetan’ banget kita ini. Bangun sistem aplikasi. Bangun ‘platform’. Sangat mudah sekali. Kita ‘enggak’ bisa, panggil anak-anak muda yang pintar. Buatkan platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tetapi jam,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti disaksikan secara virtual dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

 

 

Presiden menegaskan bahwa dalam reforma agraria, penyelesaian sertifikat tanah harus didukung oleh sinergi seluruh lembaga pemerintah, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun kementerian lainnya, hingga pemerintah provinsi/kabupaten/kota.Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan bahwa persoalan tata ruang tidak lagi bisa ditoleransi karena egosektoral antarlembaga.

 

 

Seperti dikethui bersama, sejak 2015, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus melakukan percepatan reforma agraria dengan menambah penerbitan sertifikat.

Saat itu, baru 46 juta sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dari 126 juta sertifikat. Artinya, ada sekitar 80 juta penduduk menempati lahan, tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah melalui kepemilikan sertifikat.

 

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Sistem aplikasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepatam penerbitan sertifikat tanah, bila perlu sertifikat tersebut rampung dalam hitungan jam sehingga tidak ada lagi kata lama saat mengurus sertifikat.Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

 

“Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, ‘kebangetan’ banget kita ini. Bangun sistem aplikasi. Bangun ‘platform’. Sangat mudah sekali. Kita ‘enggak’ bisa, panggil anak-anak muda yang pintar. Buatkan platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tetapi jam,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti disaksikan secara virtual dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

 

 

Presiden menegaskan bahwa dalam reforma agraria, penyelesaian sertifikat tanah harus didukung oleh sinergi seluruh lembaga pemerintah, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun kementerian lainnya, hingga pemerintah provinsi/kabupaten/kota.Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan bahwa persoalan tata ruang tidak lagi bisa ditoleransi karena egosektoral antarlembaga.

 

 

Seperti dikethui bersama, sejak 2015, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus melakukan percepatan reforma agraria dengan menambah penerbitan sertifikat.

Saat itu, baru 46 juta sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dari 126 juta sertifikat. Artinya, ada sekitar 80 juta penduduk menempati lahan, tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah melalui kepemilikan sertifikat.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/