Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Dukungan pada pencopotan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) terus mengalir. Dukungan tersebut datang dari para karyawan Garuda yang tergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi).

Bukan itu saja. Dukungan serupa bahkan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyebut langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari sudah tepat. ”Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah, itu tegas sekali,” ujarnya setelah meresmikan tol JORR 2 ruas Kunciran–Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemarin (6/12).

Jokowi menambahkan, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan tersebut tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, melainkan juga di semua BUMN. ”Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” tuturnya.

Terkait Dirut definitif garuda yang baru, mantan wali kota Solo itu enggan berkomentar. Dia menyerahkan kepada menteri BUMN. ”Tanyakan ke menteri BUMN. Ini ada,” kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.

Di tempat terpisah, Ikagi menyambut positif keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Ari Askhara. Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial serta merugikan perusahaan dan pegawai. ”Kami sangat mendukung respons cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat Garuda,” ujar Ketua Ikagi Zaenal Muttaqin saat konferensi pers di Jakarta kemarin (6/12). Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menuding Ari memanfaatkan jabatannya untuk menyelundupkan Harley-Davidson di pesawat baru Garuda. Dengan alasan itu pula, Erick mencopot Ari dari jabatannya.

Lebih lanjut Zaenal membeberkan, ada sejumlah kebijakan kontroversial Ari selama memimpin Garuda. Antara lain, Ari diduga memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018.

Kebijakan kontroversial lain yang merugikan awak kabin secara langsung, antara lain, mempersulit terjadinya perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK beberapa awak kabin tanpa alasan yang jelas, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya. ”Cukup banyak kebijakan aneh selama Pak Ari menjabat Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami bersyukur Pak Erick memecatnya,” tegas Zaenal.

Pihaknya juga meminta Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa dengan Ari Askhara. ”Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah merugikan awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan, hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang,” urainya.

Sementara itu, Kementerian BUMN masih menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lain yang tersangkut kasus tersebut. Menurut dia, kasus itu tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian.