alexametrics
23.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Muncul Petisi Batalkan Kartu Vaksin, Ada Apa Nih??

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Ramai di media sosial sebuah petisi batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Petisi batalkan kartu vaksin ini ditujukan kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi.

Petisi di laman Change.org meminta untuk membatalkan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat memasuki area pusat perbelanjaan. Petisi tersebut telah ditandatangani oleh 12.000 orang dengan target 15.000 orang. Selasa (7/9).

Tagar Batalkankartuvaksin pun sukses menjadi trending topic di Twitter. Diketahui netizen bernama Lis Sinatria yang menulis petisi batalkan kartu vaksin tersebut. Ia mengaku keberatan mengenai kebijakan penggunaan kartu vaksin sebagai syarat memasuki mal. Kebijakan tersebut menekankan kepada semua pihak yang akan memasuki mal wajib telah melakukan vaksin minimal dosis 1.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki area mall mall bagaiman dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini.” tulis Lis Sinatria.

Lis juga mempertanyakan apakah ada oknum yang bersedia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada orang yang tidak memenuhi syarat vaksin namun harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut.

“Adakah nantinya oknum yang bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?,” ujar Lis.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Ramai di media sosial sebuah petisi batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Petisi batalkan kartu vaksin ini ditujukan kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi.

Petisi di laman Change.org meminta untuk membatalkan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat memasuki area pusat perbelanjaan. Petisi tersebut telah ditandatangani oleh 12.000 orang dengan target 15.000 orang. Selasa (7/9).

Tagar Batalkankartuvaksin pun sukses menjadi trending topic di Twitter. Diketahui netizen bernama Lis Sinatria yang menulis petisi batalkan kartu vaksin tersebut. Ia mengaku keberatan mengenai kebijakan penggunaan kartu vaksin sebagai syarat memasuki mal. Kebijakan tersebut menekankan kepada semua pihak yang akan memasuki mal wajib telah melakukan vaksin minimal dosis 1.

“Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki area mall mall bagaiman dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini.” tulis Lis Sinatria.

Lis juga mempertanyakan apakah ada oknum yang bersedia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada orang yang tidak memenuhi syarat vaksin namun harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut.

“Adakah nantinya oknum yang bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?,” ujar Lis.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID- Ramai di media sosial sebuah petisi batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Petisi batalkan kartu vaksin ini ditujukan kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi.

Petisi di laman Change.org meminta untuk membatalkan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat memasuki area pusat perbelanjaan. Petisi tersebut telah ditandatangani oleh 12.000 orang dengan target 15.000 orang. Selasa (7/9).

Tagar Batalkankartuvaksin pun sukses menjadi trending topic di Twitter. Diketahui netizen bernama Lis Sinatria yang menulis petisi batalkan kartu vaksin tersebut. Ia mengaku keberatan mengenai kebijakan penggunaan kartu vaksin sebagai syarat memasuki mal. Kebijakan tersebut menekankan kepada semua pihak yang akan memasuki mal wajib telah melakukan vaksin minimal dosis 1.

“Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki area mall mall bagaiman dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini.” tulis Lis Sinatria.

Lis juga mempertanyakan apakah ada oknum yang bersedia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada orang yang tidak memenuhi syarat vaksin namun harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut.

“Adakah nantinya oknum yang bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?,” ujar Lis.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/