Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siapkan Ribuan Desa Jadi Percontohan Anti Korupsi

S
Penulis: Safitri❯
Caption:Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah siap membentuk percontohan desa antikorupsi, sebagai bagian dari program pencegahan korupsi di tanah air.
Caption:Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah siap membentuk percontohan desa antikorupsi, sebagai bagian dari program pencegahan korupsi di tanah air.
SEMARANG, RADARJEMBER.ID- Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah siap menjadikan 7.809 desa di Jawa Tengah sebagai percontohan desa antikorupsi nasional. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjuk Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang sebagai salah satu dari 10 desa percontohan antikorupsi nasional.

BACA JUGA : Pengunjung Pasar Murah Pulang Bawa Kambing

“Iya (Desa Banyubiru) salah satu dari 10 desa di 10 provinsi yang dipilih KPK untuk jadi percontohan. Ini akan jadi pionir. Tapi kita akan genjot yang di Jawa Tengah. Pulang dari sini, saya perintahkan semua desa di Jateng melakukan itu,” kata Ganjar saat mengikuti acara pembentukan percontohan desa antikorupsidan digelar KPK di Gowa, Sulawesi Selatan.

Ganjar menegaskan, pembentukan percontohan desa antikorupsi ini merupakan momentum bagus. Sebab saat ini, sudah banyak laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.

Bahkan, tak sedikit pula kepala desa yang dimejahijaukan karena penyelewengan dana desa karena itu ia sebagai orang nomer satu di Jawa Tengah siap mendukung gagasan itu.

Percontohan desa antikorupsi ini, dinilai Ganjar, juga sangat bagus sebagai upaya untuk melawan praktik-praktik korupsi. Bahkan di tingkat desa. Ini sekaligus sebagai pengingat agar pengelolaan anggaran negara sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk dana desa yang harus dikelola dengan benar dan transparan, mengingat nilainya yang cukup besar.

“Ini bagian dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa termasuk kita di daerah bagaimana menyiapkan daerah berintegritas, transparan dan akuntabel dalam penggunaan keuangan negara. Apakah itu bankeu, dana desa dan lainnya,” papar Ganjar.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan. Saat ini, praktik korupsi juga terjadi di masyarakat pedesaan.Terbukti, data dari Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran negara ke desa-desa di Indonesia senilai Rp 468 triliun. Ternyata dari anggaran itu, ditemukan sejumlah penyelewengan.(*)

Editor:Winardyasto
Foto:Istimewa
Sumber berita:jawapos.com

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Pimpinan CV Riandra Jaya asal Jember Jadi Tersangka Korupsi di Bondowoso

Penanganan dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen di Kabupaten Bondowoso terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso resmi menetapkan seorang tersangka berinisial RH pada Senin (9/11/2026).

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

Dana Sewa Lahan Desa Raib! BPD Pancakarya Jember Resmi Laporkan Mantan Pj Kades ke Polisi

BPD Pancakarya Ajung melaporkan mantan Pj Kades berinisial AF ke Inspektorat dan Polres Jember terkait dugaan penyelewengan uang sewa TKD senilai Rp106 juta.

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus Korupsi Sosraperda Jember Kembali Berkembang, Mantan Sekwan Jadi Tersangka Baru

Kasus dugaan korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Jember tahun anggaran 2023–2024 kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menetapkan mantan Se

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer