alexametrics
23.5 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Murid di Jogja Dipaksa Pakai Jilbab, Harus Pindah kalau Tak Mau

Mobile_AP_Rectangle 1

JOGJAKARTA, RADARJEMBER.ID-Pemprov DIJ mengambil langkah tegas dalam penyelesaian dugaan pemaksaan berjilbab kepada siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul. Oknum kepala sekolah dan dua guru yang terlibat, dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Ini dalam rangka proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari langkah selanjutnya.

BACA JUGA : Tak Profesional Tangani TKP Brigadir J, Komnas HAM Akan Periksa 25 Polisi

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, sembari menunggu kepastian tindakan selanjutnya, oknum kepala sekolah dan tiga guru telah dibebastugaskan dari jabatannya. “Ya, tidak boleh ngajar dulu sambil nanti ada kepastian. Saya nunggu satgas, karena ini perlu diteliti yang benar bagaimana,” kata HB X saat ditemui wartawan .

Mobile_AP_Rectangle 2

HB X menilai, penonaktifan diduga karena ada unsur pelanggaran dalam kebijakan di SMAN 1 Banguntapan dari keputusan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Sekolah. Untuk menjaga agar proses belajar mengajar tidak terganggu, sementara tiga oknum itu dibebastugaskan.

“Kalau keputusan Mendikbud tidak memaksa (menggunakan jilbab). Jadi yang salah bukan anaknya, yang salah kebijakan itu melanggar,” ujar HB X. Raja Keraton  jogja ini juga menyesalkan pemindahan sekolah terhadap siswi yang diduga menjadi korban perundungan. Sejatinya, persoalan ada pada kebijakan sekolah.

Tidak seharusnya siswi yang diminta pindah sekolah bila tidak merasa nyaman bersekolah di SMA negeri di Bantul itu. “Jadi harus ditindak, saya nggak mau pelanggaran-pelanggaran seperti itu didiamkan. Kenapa yang pindah anaknya, yang harus dipindah itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Ini pendapat saya, silakan tim coba dilihat,” jelasn dia.

Menurut ayah lima puteri ini, kasus semacam itu harus diusut tuntas. Hal ini untuk menjaga semangat kebhinekaan di sekolah negeri. Memakai kerudung diperbolehkan, namun tidak wajib, terlebih memaksa. “Pakai kerudung atau jilbab boleh tapi jangan dipaksa. Malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah ini gimana.” tandas Gubernur DIJ.

Kadarmanta Baskara Aji, Sekprov DIJ  menambahkan, pembebasan sementara dari tugas dan jabatan kepada kepala sekolah dan guru itu dilakukan per Kamis (4/8). Pertimbangan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada bersangkutan agar lebih fokus dan konsentrasi serta tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sampai diterbitkan keputusan administrasi.

“Ini untuk klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kasus itu, kepala sekolah dan tiga guru tidak bisa efektif kalau kemudian harus pada status yang sekarang. Supaya dia juga bisa konsentrasi memberikan keterangan dan sambil menunggu proses investigasi dan klarifikasi dari berbagai pihak,” kata Aji.

- Advertisement -

JOGJAKARTA, RADARJEMBER.ID-Pemprov DIJ mengambil langkah tegas dalam penyelesaian dugaan pemaksaan berjilbab kepada siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul. Oknum kepala sekolah dan dua guru yang terlibat, dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Ini dalam rangka proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari langkah selanjutnya.

BACA JUGA : Tak Profesional Tangani TKP Brigadir J, Komnas HAM Akan Periksa 25 Polisi

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, sembari menunggu kepastian tindakan selanjutnya, oknum kepala sekolah dan tiga guru telah dibebastugaskan dari jabatannya. “Ya, tidak boleh ngajar dulu sambil nanti ada kepastian. Saya nunggu satgas, karena ini perlu diteliti yang benar bagaimana,” kata HB X saat ditemui wartawan .

HB X menilai, penonaktifan diduga karena ada unsur pelanggaran dalam kebijakan di SMAN 1 Banguntapan dari keputusan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Sekolah. Untuk menjaga agar proses belajar mengajar tidak terganggu, sementara tiga oknum itu dibebastugaskan.

“Kalau keputusan Mendikbud tidak memaksa (menggunakan jilbab). Jadi yang salah bukan anaknya, yang salah kebijakan itu melanggar,” ujar HB X. Raja Keraton  jogja ini juga menyesalkan pemindahan sekolah terhadap siswi yang diduga menjadi korban perundungan. Sejatinya, persoalan ada pada kebijakan sekolah.

Tidak seharusnya siswi yang diminta pindah sekolah bila tidak merasa nyaman bersekolah di SMA negeri di Bantul itu. “Jadi harus ditindak, saya nggak mau pelanggaran-pelanggaran seperti itu didiamkan. Kenapa yang pindah anaknya, yang harus dipindah itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Ini pendapat saya, silakan tim coba dilihat,” jelasn dia.

Menurut ayah lima puteri ini, kasus semacam itu harus diusut tuntas. Hal ini untuk menjaga semangat kebhinekaan di sekolah negeri. Memakai kerudung diperbolehkan, namun tidak wajib, terlebih memaksa. “Pakai kerudung atau jilbab boleh tapi jangan dipaksa. Malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah ini gimana.” tandas Gubernur DIJ.

Kadarmanta Baskara Aji, Sekprov DIJ  menambahkan, pembebasan sementara dari tugas dan jabatan kepada kepala sekolah dan guru itu dilakukan per Kamis (4/8). Pertimbangan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada bersangkutan agar lebih fokus dan konsentrasi serta tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sampai diterbitkan keputusan administrasi.

“Ini untuk klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kasus itu, kepala sekolah dan tiga guru tidak bisa efektif kalau kemudian harus pada status yang sekarang. Supaya dia juga bisa konsentrasi memberikan keterangan dan sambil menunggu proses investigasi dan klarifikasi dari berbagai pihak,” kata Aji.

JOGJAKARTA, RADARJEMBER.ID-Pemprov DIJ mengambil langkah tegas dalam penyelesaian dugaan pemaksaan berjilbab kepada siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul. Oknum kepala sekolah dan dua guru yang terlibat, dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Ini dalam rangka proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari langkah selanjutnya.

BACA JUGA : Tak Profesional Tangani TKP Brigadir J, Komnas HAM Akan Periksa 25 Polisi

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, sembari menunggu kepastian tindakan selanjutnya, oknum kepala sekolah dan tiga guru telah dibebastugaskan dari jabatannya. “Ya, tidak boleh ngajar dulu sambil nanti ada kepastian. Saya nunggu satgas, karena ini perlu diteliti yang benar bagaimana,” kata HB X saat ditemui wartawan .

HB X menilai, penonaktifan diduga karena ada unsur pelanggaran dalam kebijakan di SMAN 1 Banguntapan dari keputusan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Sekolah. Untuk menjaga agar proses belajar mengajar tidak terganggu, sementara tiga oknum itu dibebastugaskan.

“Kalau keputusan Mendikbud tidak memaksa (menggunakan jilbab). Jadi yang salah bukan anaknya, yang salah kebijakan itu melanggar,” ujar HB X. Raja Keraton  jogja ini juga menyesalkan pemindahan sekolah terhadap siswi yang diduga menjadi korban perundungan. Sejatinya, persoalan ada pada kebijakan sekolah.

Tidak seharusnya siswi yang diminta pindah sekolah bila tidak merasa nyaman bersekolah di SMA negeri di Bantul itu. “Jadi harus ditindak, saya nggak mau pelanggaran-pelanggaran seperti itu didiamkan. Kenapa yang pindah anaknya, yang harus dipindah itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Ini pendapat saya, silakan tim coba dilihat,” jelasn dia.

Menurut ayah lima puteri ini, kasus semacam itu harus diusut tuntas. Hal ini untuk menjaga semangat kebhinekaan di sekolah negeri. Memakai kerudung diperbolehkan, namun tidak wajib, terlebih memaksa. “Pakai kerudung atau jilbab boleh tapi jangan dipaksa. Malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah ini gimana.” tandas Gubernur DIJ.

Kadarmanta Baskara Aji, Sekprov DIJ  menambahkan, pembebasan sementara dari tugas dan jabatan kepada kepala sekolah dan guru itu dilakukan per Kamis (4/8). Pertimbangan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada bersangkutan agar lebih fokus dan konsentrasi serta tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sampai diterbitkan keputusan administrasi.

“Ini untuk klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kasus itu, kepala sekolah dan tiga guru tidak bisa efektif kalau kemudian harus pada status yang sekarang. Supaya dia juga bisa konsentrasi memberikan keterangan dan sambil menunggu proses investigasi dan klarifikasi dari berbagai pihak,” kata Aji.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/